Kompas.com - 01/04/2017, 10:17 WIB
Pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, seusai Shalat Jumat di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, seusai Shalat Jumat di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membantah program rumah DP 0 akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 67,6 triliun.

Bantahan itu disampaikan menanggapi adanya berbagai pemberitaan mengenai ilustrasi pembiayaan program DP 0 jika nantinya direalisasikan.

Seorang anggota tim ahli Anies-Sandi, Sidrotun Naim menyatakan, dalam program DP 0, tak ada rencana untuk menyediakan bantuan DP (down payment) untuk satu juta unit rumah. Sebab, kata Naim, jumlah tersebut terlalu besar untuk skala tingkat provinsi.

"Kalau disebut Rp 67,6 itu kan kalau yang dibangun satu juta. Padahal Pak Anies tidak pernah menyatakan angka satu juta. Karena Presiden Jokowi saja yang skala nasional bikinnya satu juta," kata Naim kepada Kompas.com, Jumat (31/3/2017).

Dalam program rumah DP 0, Naim menyebut jumlah unit rumah yang akan dibantu penyediaan DP-nya oleh Pemerintah Provinsi DKI berkisar 100.000-200.000 unit hunian, baik vertikal sederhana maupun rumah tapak dengan lahan yang tidak terlalu luas. Itupun, lanjut Naim, tidak langsung dilakukan sekaligus dalam tahun yang sama.

Baca: Jakarta Mesti Kucurkan Rp 67,6 Triliun untuk Program DP 0 Persen

Menurut Naim, jika nantinya direalisasikan, jumlah unit rumah yang akan dibantu penyediaan DP-nya oleh Pemprov DKI untuk tahun pertama adalah 10.000 unit. Dari hitung-hitungan yang dilakukan, Naim menyebut anggaran yang dihabiskan untuk program DP 0 pada tahun tersebut berkisar Rp 500 miliar.

Naim menilai jumlah tersebut masuk akal jika dibiayai dari APBD DKI. Ia kemudian membandingkannya dengan program lain yang kini dijalani Pemprov DKI yang anggarannya bisa di atas jumlah tersebut.

Sebagai informasi, APBD Pemprov DKI Jakarta pada 2017 yang telah disahkan mencapai Rp 70,191 triliun.

"Rp 500 miliar itu untuk APBD DKI sangat masuk akal. Jadi kami sudah compare dengan angka yang bisa dipertanggungjawabkan," ucap Naim.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

Megapolitan
Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Megapolitan
Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Megapolitan
Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

Megapolitan
[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

Megapolitan
Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Megapolitan
[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

Megapolitan
Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

Megapolitan
Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Rabu 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Rabu 21 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X