Batas Penerbitan Suket untuk Pilkada DKI Belum Disepakati

Kompas.com - 03/04/2017, 18:42 WIB
Komisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik di ruang kerjanya di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKomisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik di ruang kerjanya di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik mengatakan, batas penerbitan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2017 belum disepakati karena masih ada perbedaan persepsi dari berbagai pihak.

"Belum (disepakati) karena berbeda persepsinya. Kami rakor kemarin, banyak hal yang kami bicarakan, banyak hal yang kami pertimbangkan," kata Sidik kepada Kompas.com di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Baca juga: KPU DKI Usulkan Penerbitan Suket untuk Putaran Kedua Maksimal 6 April

Pada Pilkada DKI putaran kedua, KPU DKI Jakarta mulanya mengusulkan batas penerbitan suket untuk kepentingan putaran kedua pada saat penetapan daftar pemilih tetap ( DPT) agar penerima suket bisa masuk ke dalam DPT. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya pemilih daftar pemilih tambahan ( DPTb), sementara surat suara untuk DPTb tidak tersedia.

"Kalau nanti suketnya banyak, surat suaranya enggak ada, bagaimana antisipasinya. Karena pemilih DPTb itu enggak ada surat suaranya," kata dia.

Jika penerbitan suket tidak dibatasi, KPU DKI khawatir kekisruhan pada putaran pertama kembali terjadi, seperti terjadinya antrean panjang hingga menimbulkan keributan dan kehabisan surat suara. Namun, apabila penerbitan suket dibatasi hingga penetapan DPT, hal tersebut dikhawatirkan akan menghilangkan hak pilih warga DKI Jakarta yang memenuhi syarat.

"Ini soal melayani hak pilih. Kalau dia warga DKI, kapan pun, siapa pun, sebelum hari H, harus diakomodasi," ucap Sidik.

Hingga saat ini, Sidik menyebut KPU DKI Jakarta masih terus berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memutuskan batas penerbitan suket untuk kepentingan pilkada tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Megapolitan
Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Megapolitan
BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

Megapolitan
Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Megapolitan
Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Megapolitan
Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Megapolitan
Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Megapolitan
Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Megapolitan
Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Megapolitan
BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

Megapolitan
Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Megapolitan
Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X