Pemprov DKI Diharap Tidak Ajukan Banding Atas Kemenangan Warga Bukit Duri

Kompas.com - 04/04/2017, 06:21 WIB
Kondisi aliran Sungai Ciliwung yang mengalir di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, dan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (22/2/2017). Tampak aliran sungai sudah dinormalisasi. Terlihat dengan adanya dinding turap beton di sisi kiri dan kanan sungai. Kompas.com/Alsadad RudiKondisi aliran Sungai Ciliwung yang mengalir di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, dan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (22/2/2017). Tampak aliran sungai sudah dinormalisasi. Terlihat dengan adanya dinding turap beton di sisi kiri dan kanan sungai.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komunitas Ciliwung Merdeka berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematuhi aturan dan tak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan warga bantaran Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Dalam putusannya, PTUN memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada warga.

"Gugatan resmi diterima pengadilan, kalau sampai diterima, bukti kepemilikan surat-surat itu tentu sudah diakui valid. Pemerintah harusnya mematuhi aturan hukum," kata Sandyawan, saat ditemui di Sekretariat Ciliwung Merdeka, di Jalan Kebon Pala II, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (3/4/2017).

(baca: Warga Bukit Duri Menang di PTUN, Pemprov DKI Harus Ganti Rugi}

Sandyawan menilai jika Pemprov DKI menganggap penggusuran terhadap permukiman warga dilakukan dalam rangka menjalankan kepentingan umum, maka seharusnya permukiman warga Bukit Duri juga merupakan kepentingan umum.

Kalaupun bertujuan menjalankan upaya normalisasi sungai, Sandyawan meminta hal itu dilakukan dengan membenahi permukiman, bukan menggusur bangunan dan merelokasi warganya.

"Warga Bukit Duri sudah tinggal sebelum kemerdekaan dan itu terbukti secara sah. Apakah tidak masuk kategori kepentingan umum? Bagaimana mungkin Pemprov DKI menolak kenyataan dengan mengatakan warga ilegal dan saya dituduh provokator," ujar Sandyawan.

(baca: DKI Ambil Sikap soal Bukit Duri Setelah Dapat Salinan Putusan PTUN)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Megapolitan
Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X