Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zainuddin Disebut Hanya Kritisi Pemerintah dan Tak Berniat Makar

Kompas.com - 04/04/2017, 15:18 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Koordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Kornas Foka IMM), Azrul Tanjung, membantah pemufatan makar yang dituduhkan kepada rekannya, Zainuddin Arsyad. Azrul mengatakan bahwa Zainuddin selama ini hanya mengkritisi pemerintah dan tidak memiliki niat makar.

"Konteks yang dibahas itu adalah upaya-upaya bagaimana memperbaiki pemerintah, mungkin ada bahasa-bahasanya yang agak keras, 'Apakah pemerintah ini, bisa dipertahankan', pemerintah ini bisa dipertahankan itu kan ada mekanisme dan mekanismenya panjang, tidak sesederhana yang dituduhkan kepada mereka," kata Azrul, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/4/2017).

(baca: Massa Berencana Makar dengan Masuk ke DPR dan Menabrakkan Truk ke Pagar)

Azrul mengatakan, upaya melengserkan pemerintahan yang sah tidak bisa dilakukan hanya dengan menduduki Gedung MPR/DPR RI. Menurut Azrul, aksi yang akan dilakukan Zainuddin di DPR adalah penyampaian aspirasi biasa.

"Kalau saya tidak mempersoalkan orang menduduki DPR/MPR, enggak (makar) lah, malah ketua MPR mempersilakan," kata Azrul.

Azrul mengaku tidak tahu apakah ada hubungan antara Zainuddin dengan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath. Namun dia mengakui ada sejumlah pertemuan atau acara diskusi yang dihadiri Zainuddin dan temanya mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Zainuddin, dia mantan presiden mahasiswa dan juga presiden BEM se-Asia Pasifik, tentu menjadi figur sentral. Itu normal, wajarlah," ucap Azrul.

(baca: Polisi Sebut Sekjen FUI Al-Khaththath Bahas Pemufakatan Makar di Kalibata dan Menteng)

Azrul juga tidak percaya pada tuduhan polisi yang menyatakan para tersangka kasus dugaan makar, termasuk Zainuddin, merencanakan penggulingan pemerintah dengan pendanaan Rp 3 miliar.

Niat untuk makar diyakini Azrul tak ada karena dia ikut menjadi donatur penyumbang logistik unjuk rasa yang direncanakan Zainuddin.

"Saya yakin 100 persen tidak ada yang mendanai, apalagi Rp 3 miliar. Kalau Rp 3 miliar, mereka tidak usah cari-cari saya untuk makan siang. Kalau saya ke kantor mereka nungguin saya tuh, minta nasi bungkus," kata Azrul.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan terduga pelaku pemufakatan makar sudah merencanakan rinci rencana  menggulingkan pemerintahan RI yang sah.

Dalam pertemuan di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Menteng, Jakarta Pusat, disebut para tersangka makar membutuhkan dana Rp 3 miliar untuk menggulingkan pemerintah dan salah satu caranya dengan menduduki gedung MPR/DPR.

Menurut Argo, pelaku sudah merencanakan beberapa jalan untuk masuk, seperti dengan menabrakkan truk ke pagar belakang DPR dan masuk melalui gorong-gorong atau jalan setapak.

Polisi telah menetapkan lima tersangka kasus dugaan pemufakatan makar. Mereka adalah Zainuddin Arsyad, Irwansyah, Veddrik Nugraha alias Dikho, Marad Fachri Said alias Andre dan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath. Kelimanya ditangkap menjelang aksi 313 pada Jumat (31/3/2017) lalu. Kelima orang tersebut disangkakan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan Makar.

Veddrik dan Marad juga dikenai Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Menurut polisi, Veddrik dan Marad sempat melontarkan perkataan yang menghina etnis tertentu.

Kompas TV Polri Siap Hadapi Gugatan Tersangka Makar Ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com