Kompas.com - 05/04/2017, 18:02 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat berkunjung ke Rutan Salemba untuk membahas penggunaan hak suara oleh warga binaan saat pilkada. Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Endang Sudirman juga hadir pada pertemuan itu, Selasa (4/4/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat berkunjung ke Rutan Salemba untuk membahas penggunaan hak suara oleh warga binaan saat pilkada. Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Endang Sudirman juga hadir pada pertemuan itu, Selasa (4/4/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Moch Sidik, mengatakan, tidak semua warga binaan di rutan dan lapas di DKI Jakarta dimasukan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada putaran kedua Pilkada DKI 2017. Dari 10.746 data warga binaan yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, hanya 4.741 yang dimasukan ke dalam DPT.

"Angkanya 10.746 se-DKI itu disebutkan beralamat di DKI Jakarta, tetapi kami tidak mau ambil risiko. Nama-nama tersebut walaupun ada namanya, tempat tanggal lahir, alamat, belum dilengkapi dengan NIK dan NKK-nya," kata Sidik di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).

Sidik mengatakan, lembaga yang berwenang memverifikasi NIK (nomor induk kependudukan) dan NKK (nomor kartu keluarga) adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Karena itu, KPU DKI Jakarta menyerahkan 10.746 data warga binaan tersebut ke Disdukcapil untuk diverifikasi.

Hasilnya, hanya 4.741 warga binaan yang terverifikasi sebagai warga DKI Jakarta karena identitasnya tercantum dalam database kependudukan DKI Jakarta.

"Yang lainnya tidak ditemukan. Artinya tidak ada di database. Kalau ditemukan, artinya ada di database kependudukan DKI," kata dia.

Sidik mengatakan, 4.741 warga binaan itu tersebar di tujuh rutan dan lapas di DKI Jakarta. Rinciannya, 400 warga binaan di Lapas Salemba, 464 orang di Rutan Salemba, 3 orang di Rutan Polda Metro Jaya, 1.284 orang di Lapas Cipinang, 1.456 orang di Lapas Narkotika Jakarta, 861 orang di Rutan Cipinang, dan 273 orang di Rutan Pondok Bambu.

"TPS-nya (tempat mereka memilih diatur oleh masing-masing kota (KPU kota)," kata Sidik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompas TV Warga melakukan protes karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

Megapolitan
Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Megapolitan
Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Megapolitan
PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

Megapolitan
77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

Megapolitan
Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Megapolitan
Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Polisi Minta Rachel Vennya Bawa Mobil Alphard Bernopol RFS Saat Diperiksa

Polisi Minta Rachel Vennya Bawa Mobil Alphard Bernopol RFS Saat Diperiksa

Megapolitan
Ridwan Kamil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Ridwan Kamil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Megapolitan
Orangtua Tak Bisa Divaksinasi Covid-19, Apakah Siswa SD di Kota Tangerang Bisa Ikut PTM?

Orangtua Tak Bisa Divaksinasi Covid-19, Apakah Siswa SD di Kota Tangerang Bisa Ikut PTM?

Megapolitan
SETARA Institute: Pemkot Depok Perburuk Diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah

SETARA Institute: Pemkot Depok Perburuk Diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.