Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/04/2017, 06:51 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno mengomentari pernyataan calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus yang digagasnya bisa ditarik tunai.

Sandiaga menjelaskan, nantinya penggunaan KJP plus tersebut akan diawasi menggunakan sebuah aplikasi atau mengajak peran serta masyarakat dalam pengawasannya.

Selain itu, kata dia, pemimpin harusnya bisa memberi kepercayaan kepada warganya dan bukan berperasangka buruk kepada warganya sendiri.

"Jadi kita berpikiran husnuzan untuk menebar semangat positif kepada keluarga yang tidak mampu, keluarga yang menghadapi musibah, kebakaran, kebanjiran. Mereka bisa mendapatkan kesempatan mengambil KJP Plus secara tunai," ujar Sandiaga di Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017).

Baca:Anies Sebut KJP Plus Jadi Solusi untuk Anak Putus Sekolah

 

Pria yang akrab disapa Sandi itu menambahkan, nantinya masyarakat akan dilibatkan dalam pengawasan KJP plus itu. Jika KJP plus itu disalahgunakan, Sandi menegaskan akan langsung mencabutnya.

"Kalau misalnya digunakan untuk beli motor, beli make up, itu kita akan tegas, akan kita langsung cabut (KJP plus)," ucap dia.

Selain itu, lanjut Sandi, program yang digagasnya ini berbeda dengan KJP Ahok. KJP plus nantinya akan diberikan kepada anak yang putus sekolah untuk mengejar paket A, B dan C.

"Jadi kita ingin mereka yang ada di luar sekolah, di usia 6-21 itu meneruskan pendidikannya agar mereka bisa menjadi tenaga kerja terampil," kata Sandi.

Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya menjelaskan beberapa hal saat melihat spanduk "Anies-Sandi Menang, KJP Tetap Ada" di Jalan Haji Syaip, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017) siang.

Baca: Anies Minta Ahok-Djarot Klarifikasi soal Isu KJP dan KJS Dihapus

Menurutnya, dana KJP tidak dapat ditarik tunai. Penggunaan KJP menggunakan transaksi non tunai. KJP Plus yang digagas Anies-Sandi dapat ditarik tunai. Perbedaan lainnya, KJP tak diperuntukkan bagi anak-anak yang putus sekolah.

"Kami mau dorong anak yang enggak sekolah supaya sekolah. Justru anak harus sekolah baru dapat (jaminan pendidikan), supaya anak itu terdorong sekolah," kata Ahok.

Menurut Ahok, bagi anak putus sekolah dan peserta paket A, B, C lebih baik melakukan usaha. Nantinya mereka dapat bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dan berbagi untung sebesar 80:20.

"Perbedaan terakhir, kami punya kartu Jakarta One untuk gratis naik transjakarta, dan lain-lain. Kalau di sini (KJP Plus), KJP nya bisa (untuk keperluan lain)," kata Ahok.

Kompas TV Memasuki putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, kembali mendapatkan kekuatan baru,
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Kaesang Jadi Kader, PSI Depok: Permintaan untuk Jadi Wali Kota Menguat

Usai Kaesang Jadi Kader, PSI Depok: Permintaan untuk Jadi Wali Kota Menguat

Megapolitan
Dua Pria di Tambora Pakai Uang Hasil Jambret Ponsel Tetangga untuk Beli Makan

Dua Pria di Tambora Pakai Uang Hasil Jambret Ponsel Tetangga untuk Beli Makan

Megapolitan
 Saat yang Punya Utang Lebih Galak dari Penagih, Pasutri Ditusuk di Bagian Mata dan Dada

Saat yang Punya Utang Lebih Galak dari Penagih, Pasutri Ditusuk di Bagian Mata dan Dada

Megapolitan
Meski Nihil Pengalaman Politik, Kaesang Tetap Didukung Jadi Ketum PSI

Meski Nihil Pengalaman Politik, Kaesang Tetap Didukung Jadi Ketum PSI

Megapolitan
Wacana Kaesang Jadi Ketum PSI, Pengamat: Modal Status Anak Presiden Tak Cukup, Harus Diuji

Wacana Kaesang Jadi Ketum PSI, Pengamat: Modal Status Anak Presiden Tak Cukup, Harus Diuji

Megapolitan
Ayah Sultan Sebut PT Bali Tower Belum Pernah Lihat Langsung Kondisi Anaknya Usai Terjerat Kabel Optik

Ayah Sultan Sebut PT Bali Tower Belum Pernah Lihat Langsung Kondisi Anaknya Usai Terjerat Kabel Optik

Megapolitan
 Manuver PSI Gaet Kaesang Dianggap Aji Mumpung, Manfaatkan “Privilege” Anak Presiden

Manuver PSI Gaet Kaesang Dianggap Aji Mumpung, Manfaatkan “Privilege” Anak Presiden

Megapolitan
Kegiatan Prostitusi Anak di Jakarta Tetap Muncul Meski Terus Diberantas

Kegiatan Prostitusi Anak di Jakarta Tetap Muncul Meski Terus Diberantas

Megapolitan
13 Pemalak Sopir Truk di Babelan Kerap Minta Uang sampai Rp 10.000, Kini Ditangkap Polisi

13 Pemalak Sopir Truk di Babelan Kerap Minta Uang sampai Rp 10.000, Kini Ditangkap Polisi

Megapolitan
Meski Sudah Mediasi, Belum Ada Kesepakatan Kompensasi Bali Tower untuk Sultan Korban Kabel Optik

Meski Sudah Mediasi, Belum Ada Kesepakatan Kompensasi Bali Tower untuk Sultan Korban Kabel Optik

Megapolitan
Penusuk Pasutri di Gambir Disebut Tukang Kecrek yang Kerap Mangkal di Pelintasan Roxy Mas

Penusuk Pasutri di Gambir Disebut Tukang Kecrek yang Kerap Mangkal di Pelintasan Roxy Mas

Megapolitan
Kelakuan Bejat 'Debt Collector' yang Lecehkan Perempuan di Pesanggrahan: Iming-iming Kurangi Angsuran Rp 200 Ribu

Kelakuan Bejat "Debt Collector" yang Lecehkan Perempuan di Pesanggrahan: Iming-iming Kurangi Angsuran Rp 200 Ribu

Megapolitan
Pengendara Sepeda di Jalan Marunda Tewas Ditabrak Motor yang Lawan Arus

Pengendara Sepeda di Jalan Marunda Tewas Ditabrak Motor yang Lawan Arus

Megapolitan
2 Pemeran Film Dewasa Mangkir Lagi, Polisi Akan Kirimkan Surat Panggilan Ulang

2 Pemeran Film Dewasa Mangkir Lagi, Polisi Akan Kirimkan Surat Panggilan Ulang

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Musnahkan KTP DKI yang Lama Saat Warga Ubah ke DKJ

Pemprov DKI Diminta Musnahkan KTP DKI yang Lama Saat Warga Ubah ke DKJ

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com