Kompas.com - 06/04/2017, 15:39 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan meminta pembacaan tuntutan kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ditunda hingga usai waktu pencoblosan Pilkada DKI 19 April 2017.

Dalam surat tertanggal 4 April 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Iriawan mengatakan penundaan ini perlu dilakukan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban Jakarta jelang pemungutan suara putaran kedua.

"Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, di mana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II," demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

Selain itu, Polda Metro Jaya menginformasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang menyeret nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan serta Sandiaga Uno, juga ditunda hingga pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua selesai dilaksanakan.

"Berkaitan dengan hal tersebut diinformasikan bahwa proses hukum terhadap terlapor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, baik pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Polri, ditunda pelaksanaannya setelah tahap tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II," tulis surat tersebut.

Baca: Dilaporkan Tim Hukum Ahok-Djarot, Anies Minta Polisi Netral

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan ia akan mengecek kebenaran surat tersebut. Sianturi menjelaskan kewenangan menetapkan jadwal sidang ada pada majelis hakim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aturan permohonan penundaan sidang sendiri, kata Sianturi, sepatutnya diungkapkan oleh pihak yang berperkara yakni Kejaaksan dan kuasa hukum terdakwa.

"Boleh-boleh saja, tapi jalurnya menurut sistem, disampaikan oleh pihak yang berperkara. Semuanya harus terbuka," kata Sianturi kepada Kompas.com, Kamis (6/4/2017).

Kendati demikian, jika Kapolda Metro Jaya telah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tetap akan diterima oleh majelis hakim dan menjadi pertimbangan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil Genap Jakarta Berlaku Jam Berapa?

Ganjil Genap Jakarta Berlaku Jam Berapa?

Megapolitan
2 Pekerja Bangunan Cedera Saat Kanopi Rumah Ambruk di Pancoran

2 Pekerja Bangunan Cedera Saat Kanopi Rumah Ambruk di Pancoran

Megapolitan
Rumah Dua Lantai di Cakung Hangus Terbakar

Rumah Dua Lantai di Cakung Hangus Terbakar

Megapolitan
Berhari-hari Krisis Air, Warga Pademangan Barat Akhirnya Dapat Bantuan Air Bersih

Berhari-hari Krisis Air, Warga Pademangan Barat Akhirnya Dapat Bantuan Air Bersih

Megapolitan
Restoran dan Kafe Jakarta Tutup Pukul 00.00 jika Beroperasi Malam Hari

Restoran dan Kafe Jakarta Tutup Pukul 00.00 jika Beroperasi Malam Hari

Megapolitan
25 Pengguna Narkoba di Kota Tangerang Jalani Rehabilitasi, Beberapa Orang Tidak Menuntaskan

25 Pengguna Narkoba di Kota Tangerang Jalani Rehabilitasi, Beberapa Orang Tidak Menuntaskan

Megapolitan
Fraksi PSI DPRD DKI Minta Interpelasi Formula E Dibahas di Paripurna Pekan Depan

Fraksi PSI DPRD DKI Minta Interpelasi Formula E Dibahas di Paripurna Pekan Depan

Megapolitan
Belum Direlokasi Provider Internet, Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Ciputat Dipotong

Belum Direlokasi Provider Internet, Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Ciputat Dipotong

Megapolitan
Jangkau Masyarakat Perbatasan, Pemkot Bekasi Buka Gerai Vaksinasi di Plaza Cibubur

Jangkau Masyarakat Perbatasan, Pemkot Bekasi Buka Gerai Vaksinasi di Plaza Cibubur

Megapolitan
Satu Rumah di Bidara Cina Hangus Terbakar, Dipadamkan Warga

Satu Rumah di Bidara Cina Hangus Terbakar, Dipadamkan Warga

Megapolitan
Buru Pelaku Penembakan di Tangerang, Polisi Analisis Rekaman CCTV

Buru Pelaku Penembakan di Tangerang, Polisi Analisis Rekaman CCTV

Megapolitan
Warga Pademangan Barat Kesulitan Air Bersih, Pihak Aetra Sebut Ada Kebocoran Pipa

Warga Pademangan Barat Kesulitan Air Bersih, Pihak Aetra Sebut Ada Kebocoran Pipa

Megapolitan
Polisi Kirim Berkas Perkara Kasus Pornografi Dinar Candy ke Kejaksaan

Polisi Kirim Berkas Perkara Kasus Pornografi Dinar Candy ke Kejaksaan

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual Bocah Perempuan di Duren Sawit Mengontrak Dekat Rumah Korban..

Pelaku Pelecehan Seksual Bocah Perempuan di Duren Sawit Mengontrak Dekat Rumah Korban..

Megapolitan
Polisi Gerebek Toko Kosmetik di Bekasi, Ditemukan Ribuan Obat Keras Ilegal

Polisi Gerebek Toko Kosmetik di Bekasi, Ditemukan Ribuan Obat Keras Ilegal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.