Temukan Banyak DPT Invalid, Tim Anies-Sandi Duga Ada Mobilisasi Massa

Kompas.com - 07/04/2017, 06:47 WIB
Syarif, sekertaris tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat diwaeancarai di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017). Kompas.com/Akhdi Martin PratamaSyarif, sekertaris tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat diwaeancarai di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenagan pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno menduga ada mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

Hal tersebut dikarenakan adanya nomor kartu keluarga (NKK) dan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid.

"Ada sekitar 153.804 data yang tidak valid. Saya sih menduga kalau ini besar terasa banget ada mobilisasi. Di luar daerah ada mobilisasi," ujar Syarif, sekertaris tim pemenangan Anies-Sandi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2017).

Syarif menambahkan, temuan tersebut harusnya ditelusuri oleh KPU DKI Jakarta. Meski begitu, Syarif tetap mengapresiasi KPU DKI Jakarta yang sudah berusaha memverifikasi temuan tersebut.

Baca: Tim Anies-Sandi Minta KPU DKI Telusuri DPT Invalid

"Tapi saya apresiasi KPUD, dia berhasil menkoreksi dari 153.804 (data invalid) sudah 33.000 terklarifikasi. Sisa 120.000. Kita minta di-delete pemilih-pemilih yang invalid," ucap dia.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, tidak semua data yang disampaikan oleh tim Anies-Sandiaga merupakan data yang invalid.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi tidak seluruhnya 153 ribu itu invalid. Ada perbedaan penafsiran juga ada, tapi memang ada juga yang betul. Misalnya ada data yang disampaikan ke kami menunjukan NIK yang di luar DKI, nah kemudian itu didefinisikan itu invalid, padahal tidak seperti itu," ujar Sumarno.

Baca: Tim Anies-Sandi Tolak Tanda Tangani Penetapan DPT Jakbar dan Jaktim

Sumarno menjelaskan, tidak semua NIK yang bernomor di luar kode DKI Jakarta invalid. Pasalnya, ketika seseorang datang ke Jakarta atau pindah ke luar Jakarta NIK-nya tidak berubah.

"NIK itu cuma sekali dan seumur hidup. Yang berubah itu NKK nya. Dalam definisi kami dan berdasarkan perundang-undangan itu tidak invalid. Nah itulah data yang dicocokan dengan tim paslon 3," kata Sumarno.

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, hari ini (8/3). Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno pun akan meminta rekomendasi dari Pemprov DKI Jakarta agar daftar pemilih tetap bisa disempurnakan. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang memimpin jalannya rapat mengaku bahwa kelancaran putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan menjadi prioritas nomor satu selama ia menjabat. Pemprov DKI Jakarta akan memberi dukungan kepada KPU DKI Jakarta untuk mempersiapkan pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, termasuk penyempurnaan data dalam daftar pemilih tetap.

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sulit Dapat Vaksin Dosis Kedua? Bisa Daftar lewat JAKI

Sulit Dapat Vaksin Dosis Kedua? Bisa Daftar lewat JAKI

Megapolitan
Diduga Hendak Ikut Aksi 'Jokowi End Game', Sejumlah Warga Diamankan Polisi

Diduga Hendak Ikut Aksi "Jokowi End Game", Sejumlah Warga Diamankan Polisi

Megapolitan
Dua Peristiwa Pesawat Terbang Rendah dan Sebabkan Suara Bising di Langit Tangerang

Dua Peristiwa Pesawat Terbang Rendah dan Sebabkan Suara Bising di Langit Tangerang

Megapolitan
77 Perusahaan di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan PPKM Darurat

77 Perusahaan di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan PPKM Darurat

Megapolitan
Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19, Bima Arya: Dinkes Mau Beli Barangnya Enggak Ada

Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19, Bima Arya: Dinkes Mau Beli Barangnya Enggak Ada

Megapolitan
Vaksinasi Massal Covid-19 di JCC 24-26 Juli, Simak Cara Daftarnya

Vaksinasi Massal Covid-19 di JCC 24-26 Juli, Simak Cara Daftarnya

Megapolitan
Ada Seruan Aksi 'Jokowi End Game', Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Ada Seruan Aksi "Jokowi End Game", Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Megapolitan
Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Megapolitan
Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Megapolitan
Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Megapolitan
Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Megapolitan
Heboh soal Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Heboh soal Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Megapolitan
Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X