Terminal Pulogebang dan Senjakala Bus AKAP

PARA operator angkutan umum jarak jauh yang disebut AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) khususnya trayek Jakarta dan kota-kota lain di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur saat ini mengalami senjakala menuju ke kebangkrutan.

Akar masalahnya bukan lantaran mereka tidak mampu meningkatkan pelayanan kepada konsumen, tapi akibat kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan penumpang, misalnya keharusan pemberangkatan penumpang dari Terminal Pulogebang di Jakarta Timur, yang lokasinya jauh dari tempat tinggal penumpang yang umumnya di pinggiran.  

Keharusan pemberangkatan penumpang dari Terminal Pulogebang itu telah menimbulkan beban tersendiri bagi calon penumpang bus AKAP, baik dari segi waktu, energi, maupun biaya. Pada akhirnya hal itu membuat mereka malas untuk menggunakan bus AKAP dan mencari alternatif lain, termasuk angkutan omprengan yang ilegal, tapi mudah diakses dan jauh lebih efisien.

Taruhlah contoh bila calon penumpang itu bertempat tinggal di Ciledug, Cikunir, Lebakbulus, Bintaro, Pondok Pinang, Ciputat, Pamulang, Depok, Daan Mogot, Jelambar, Cengkareng, Pluit, dan sebagainya. Kemudian mereka harus naik bus dari Pulogebang jika ingin pergi ke Tegal, Pekalongan, Pemalang, Semarang, Salatiga, Purwokerto, Yogyakarta, Wonosari, Solo, Wonogiri, Ngawi, dan kota-kota lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bayangkan saja, berapa waktu yang harus mereka butuhkan dan berapa rupiah dana yang harus mereka keluarkan untuk sampai ke Terminal Pulogebang. Sementara itu, penumpang bus AKAP tersebut sudah terlalu capek kerja fisik dan uang mereka cekak.

Oleh karena itu, daripada mereka naik bus AKAP yang untuk bisa naiknya harus ke Terminal Pulogebang, lebih baik naik omprengan yang bisa didapatkan di dekat rumah dan dapat mengantarkan mereka sampai tujuan dengan mudah.

Perencanaan masa lalu

Terminal Pulogebang ini memang dirancang menjadi terminal terpadu dan selalu dibanggakan bakal menjadi terminal termegah di ASEAN.

Namun, pada saat dirancang tahun 2002 lalu, kondisi lalu lintas di DKI Jakarta belum seruwet saat ini. Jumlah kendaraan bermotor (mobil maupun sepeda motor) saat itu baru 3.477.431 unit, sedangkan sekarang sudah mencapai 10.905.533 unit (tiga kali lipat).

Itu belum ditambah dengan kendaraan yang datang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; jumlah kendaraan yang lalu lalang di Jakarta bisa mencapai 15 juta.

Sekadar info saja, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek yang tercatat di Polda Metro Jaya (berpelat nomor B per 31 Desember 2016) mencapai 18.006.404 unit.

Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sampai tiga kali lipat, plus kendaraan yang lalu lalang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, maka wajar bila kecepatan perjalanan angkutan umum turun dari 40 km/jam saat itu menjadi 20 km/jam saja atau turun sampai 50 persen.

Dengan penurunan kecepatan perjalanan yang mencapai 50 persen, tidak realistis lagi menjadikan Terminal Pulogebang sebagai terminal pemberangkatan dan kedatangan bus AKAP arah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

Perencanaan Terminal Pulogebang sebagai terminal terpadu itu merupakan hasil perencanaan masa lalu yang sama sekali tidak cocok untuk diterapkan saat ini, mengingat kondisi lalu lintasnya sudah berbeda total.

Kita patut mengakui bahwa para pendahulu kita yang membuat perencanaan terminal di sudut-sudut Jakarta, seperti Lebak Bulus, Pondok Cabe, Pondok Pinang, Kalideres, Grogol, Tanjung Priok, Pulogadung, Pinangranti, Kampung Rambutan, sebagai terminal pemberangkatan atau kedatangan bus AKAP sesungguhnya memiliki visi jauh ke depan dan berorientasi pada pelayanan kepada penumpang.

Mereka sudah memprediksikan Kota Jakarta sekian tahun ke depan akan macet, sehingga layanan angkutan umum AKAP harus dibuat di sudut-sudut Jakarta, tetapi mudah akses ke jalan tol.

Mereka juga tahu dari mana saja asal para calon penumpang bus AKAP tersebut dan tahu seperti apa profilnya. Mereka pikirkan betul akses para calon penumpang bus AKAP tersebut terhadap pemberangkatan dan penurunan sedekat mungkin dan seefisien mungkin.

Menghapuskan fungsi terminal di sudut-sudut Kota Jakarta dan memaksa penumpang bus AKAP naik atau turun di Terminal Pulogebang bukanlah ide cerdas dan sangat tidak realistis.

Betul, saat pembangunan Terminal Pulogebang dibangun, kondisi lalu lintas Jakarta masih memungkinkan untuk menuju ke sana. Akan tetapi, 15 tahun kemudian, kondisi lalu lintasnya sudah berubah total sehingga kebijakan angkutan umum dan pemanfaatan terminal saat ini tidak bisa mengacu sepenuhnya pada hasil perencanaan 15 tahun silam.

Yang bisa dilakukan sekarang adalah kompromi, yaitu naik dan turun penumpang bus AKAP di terminal-terminal sudut Kota Jakarta (Lebak Bulus, Pondok Cabe, Pondok Pinang, Kalideres, Grogol, Tanjung Priok, Pulogadung, Pinangranti, Kampung Rambutan, dll).

Namun, bus wajib masuk ke Terminal Pulogebang untuk pelaporan dan checking penumpang, sehingga fungsi terminal masih tetap terjaga, tapi penumpang tidak direpotkan.

Solusi yang ditawarkan di atas adalah jalan tengah agar fungsi Terminal Pulogebang sebagai tempat pemberangkatan dan kedatangan masih ada. Di sisi lain, pengguna angkutan bus AKAP tidak ditambahi beban biaya dan waktu perjalanan menuju tempat pemberangkatan yang semakin panjang.

Dengan menuju ke Terminal Pulogebang sendiri-sendiri, ongkosnya besar dan waktu tempuh pun lama, mengingat layanan transjakarta yang dijanjikan belum menjangkau ke semua terminal pinggiran dan pool bus.

Belum lagi terkendala oleh keterangkutannya mengingat bawaan orang yang mau mudik dengan bus itu biasanya banyak, sementara ruang di transjakarta terbatas.

Para penumpang angkutan bus AKAP ini perlu dijaga kesetiaannya menggunakan bus AKAP, juga dengan cara mempermudah mereka memperoleh tiket bus.

Operator bus AKAP melalui Organda perlu didorong untuk segera mewujudkan tiket online agar tiket bus AKAP bisa diperoleh di mana saja dan kapan saja.

Kebijakan yang melarang pool bus sebagai tempat penjualan tiket dan tiket harus dibeli di Terminal Pulogebang adalah kebijakan yang ketinggalan zaman.

Sekarang eranya serba online, harusnya tiket bus bisa dibeli secara online dan terminal tinggal sebagai tempat pemberangkatan, seperti di stasiun kereta api dan bandara; bukan sebaliknya jadi pusat penjualan tiket.

Kaji ulang Pulogebang

Pentingnya meninjau kembali kebijakan pemaksaan pemberangkatan bus AKAP dari Terminal Pulogebang dan melarang pool maupun terminal-terminal di sudut kota sebagai keberangkatan dan kedatangan bus AKAP itu tidak hanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang, tetapi juga menyelamatkan industri transportasi itu sendiri.

Para operator bus itu adalah para entrepreneurship yang berinvestasi cukup besar untuk pengadaan sarana, buka trayek baru, hingga operator.

Mereka tidak pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah, meskipun mereka itu menjalankan peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Oleh karena itulah, sebaiknya pemerintah berterima kasih kepada mereka dengan membuat kebijakan yang kondusif, bukan justru menghancurkan. Siapa yang akan naik bus mereka kalau harus berangkat dari Terminal Pulogebang?

Yang perlu dilakukan pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta sekarang bukan memaksa para calon penumpang bus AKAP untuk naik dan turun di Terminal Pulogebang.

Yang perlu ditempuh adalah meninjau kembali fungsi Terminal Pulogebang, apakah layak atau tidak dilihat dari sisi letak yang di ujung timur Jakarta, sementara untuk menuju ke sana tidak mudah dan tidak murah bagi pengguna angkutan bus yang umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah.

Usulan yang saya sampaikan ke Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Perekonomian Juli 2016 adalah menjadikan Terminal Pulogebang itu sebagai sentra bangkitan ekonomi di Jakarta Timur. Hal ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 dengan bentuk alih fungsi menjadi tempat relokasi Pasar Tanah Abang yang sudah terlalu crowded.

Usulan ini cukup realistis mengingat lahan Terminal Pulogebang dan sekitarnya masih luas (12 hektar) dan aksesnya dekat jalan tol serta Stasiun KRL Cakung.

Memindahkan Pasar Tanah Abang ke Pulogebang dapat mengurai keruwetan di Tanah Abang dan sekitarnya, sekaligus optimalisasi bangunan komersial di komples Terminal Pulogebang.

Bangunan komersial (ruko-ruko) di Terminal Pulogebang itu tidak akan berfungsi bila Pulogebang tetap sebagai terminal bus AKAP. Mengapa? Penumpang bus itu kelas menengah ke bawah yang tidak punya uang lebih. Jangankan belanja oleh-oleh di terminal, makanan dan minuman pun mereka bawa dari rumah.

Perlu diyakinkan bahwa jajaran Kementerian Perhubungan tidak perlu malu meralat kebijakan yang ternyata tidak realistis ini dengan memaksa penumpang bus AKAP berangkat/turun di Terminal Pulogebang, mengingat perencanaan terminal tersebut bukan mereka.

Bahkan, seandainya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah terlibat dalam penyelesaian pembangunan Terminal Pulogebang pun, itu kapasitasnya melanjutkan dari pendahulu, bukan penggagas, sehingga kadar bersalahnya rendah.

Menhub tidak perlu ragu meninjau keputusan yang ternyata tidak menguntungkan semua pihak, baik itu operator AKAP, penumpang, maupun manajemen terminal.

Jika dilanjutkan, percaya tidak, dana APBN akan terkuras banyak hanya untuk menyubsidi operasional Terminal Pulogebang lantaran pemasukan dari retribusi dan parkir tidak akan mampu menutupi, sedangkan komersialisasi ruko-ruko tidak akan berhasil karena minimnya pengunjung.