Kompas.com - 12/04/2017, 15:51 WIB
Suasana persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Audiotorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017). Kompas.com/Akhdi Martin PratamaSuasana persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Audiotorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - I Wayan Sudirta, anggota tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika-BTP, menepis tudingan adanya rekayasa dalam penundaan pembacaan tuntutan atas kliennya, terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Justru kami juga ingin (persidangan) cepat (selesai). Jadi kalau ada isu (penundaan pembacaan tuntutan) untuk memanfaatkan keuntungan Pak Basuki itu salah, enggak ketemu," ujar Wayan, kepada wartawan, di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).

(Baca juga: Pembacaan Tuntutan Ditunda, Ahok Merasa Dirugikan)

Sedianya, jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat tuntutan terhadap Ahok pada sidang ke-18, Selasa (11/4/2017).

Namun, pembacaan tuntutan ditunda karena jaksa belum menyelesaikan pembahasan materi tuntutan.

Wayan mengatakan, seharusnya pihak penasihat hukum dapat mengajukan lebih banyak ahli jika penundaan pembacaan tuntutan diketahui sebelumnya.

"Pak Basuki tidak mendapat keuntungan apa-apa bila (persidangan) ini direkayasa. Justru Pak Basuki yang mendapatkan rekayasa dengan jeratan hukum yang dibuat-buat," kata Wayan.

Penundaan sidang pembacaan tuntutan terhadap Ahok ini membuat beberapa pihak kecewa, terutama mereka yang berasal dari pihak pelapor, yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan Front Pembela Islam (FPI).

Perwakilan mereka ikut menghadiri sidang ke-18 itu. Ada yang menyebut penundaan sidang ini sebagai sandiwara dan mereka juga kecewa terhadap keputusan jaksa.

(Baca juga: 15 Menit Persidangan yang Membuat Ahok dan Pelapornya Kecewa)

Seorang pelapor Ahok, Pedri Kasman, menilai adanya intervensi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama.

"Penundaan ini tidak murni demi hukum tetapi sudah dipengaruhi oleh kepentingan lain di luar faktor hukum," kata Pedri. 

"Kami sangat menyesalkan ini, karena mencederai rasa keadilan masyarakat dan sangat wajar jika setelah ini bakal muncul anggapan dari masyarakat bahwa kasus ini penuh intervensi," ujar dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Megapolitan
Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Megapolitan
Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Megapolitan
51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

Megapolitan
Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Megapolitan
Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Megapolitan
Vaksinasi Dosis Ketiga secara 'Door to Door' Jangkau Lansia di Utan Panjang

Vaksinasi Dosis Ketiga secara "Door to Door" Jangkau Lansia di Utan Panjang

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Megapolitan
Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Megapolitan
Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Megapolitan
5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.