Kompas.com - 12/04/2017, 21:26 WIB
Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOKandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan dirinya berpengalaman terkait alotnya penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan DPRD. Dia mengatakan, tahun 2015 pernah mengalami hambatan dalam merancang RAPBD.

Ahok mengungkapkan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dari moderator debat cagub-cawagub DKI, Ira Koesno, mengenai bagaimana agar RAPBD tidak terhambat dengan penolakan oleh sejumlah oknum DPRD.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita membuat transparasi dari usulan masyarakat, kita menggunakan E-Musrembang. Jadi semua data bisa dilihat di Smart City," kata Ahok dalam debat cagub-cawagub DKI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017).

Ahok menilai, oknum DPRD yang menghambat RAPBD adalah oknum yang memiliki kepentingan terselubung.

"Nah persoalan ke DPRD kita jangan suudzon kepada semua anggota dewan karena banyak anggota dewan yang baik sebetulnya. Hanya oknum tertentu saja yang ada kepentingan," kata Ahok.

Ahok menambahkan walaupun pembahasan RAPBD terhambat oleh sejumlah oknum DPRD, seorang kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan sendiri. Hal tersebut menurut dia diatur dalam undang-undang yang ada.

"Yang kami pelajari dari tahun 2015, ketika tidak ada kesepakatan dengan dewan maka ada UU mengatur kepala daerah boleh mengeluarkan aturan Pergub. Itu yang kami lakukan," kata Ahok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di Rumah Sakit

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Produksi Tembakau Sintetis, Perempuan Ini Ditangkap Polisi

Produksi Tembakau Sintetis, Perempuan Ini Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kurir Sabu-sabu Ditangkap Polisi di Karawaci Tangerang

Kurir Sabu-sabu Ditangkap Polisi di Karawaci Tangerang

Megapolitan
Diduga Intimidasi Jurnalis, Kadispora Tangsel Mengaku Emosi

Diduga Intimidasi Jurnalis, Kadispora Tangsel Mengaku Emosi

Megapolitan
Setuju Tarif Parkir Naik, Pengamat: Indonesia Sudah Lama Jadi Surga Parkir

Setuju Tarif Parkir Naik, Pengamat: Indonesia Sudah Lama Jadi Surga Parkir

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Megapolitan
Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Megapolitan
Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Megapolitan
Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Megapolitan
Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Megapolitan
Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Megapolitan
Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Megapolitan
Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Megapolitan
Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X