LBH Nilai Penggusuran di Jakarta Melanggar HAM

Kompas.com - 13/04/2017, 13:54 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta merilis laporan pelanggaran HAM dalam kasus penggusuran di DKI Jakarta pada 2016 di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARILembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta merilis laporan pelanggaran HAM dalam kasus penggusuran di DKI Jakarta pada 2016 di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alldo Fellix Januardy mengatakan, kasus penggsuran yang dilakukan di DKI Jakarta melanggar hak asasi manusia (HAM).

Sebab, proses penggusuran tidak dilakukan sesuai standar HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

"Harusnya ada musyawarah, pemberitahuan yang layak, relokasi sebelum penggusuran," ujar Alldo di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).

Ketiga instrumen tersebut seharusnya dilakukan sebelum penggusuran. Kemudian, pada saat penggusuran dilakukan, standar HAM yang harus diperhatikan yakni perlindungan prosedural, tanpa intimidasi dan kekerasan, serta mengerahkan aparat secara proporsional.

Sementara pasca-penggusuran, korban tergusur harus mendapatkan perumahan yang layak, kompensasi, dan perlindungan harta benda.

Baca: LBH Jakarta: Ahok Mungkin Pecahkan Rekor Penggusuran oleh Pemprov DKI

Alldo mengatakan, instrumen-instrumen standar HAM tersebut tidak dipenuhi saat penggusuran dilakukan.

"Kami catat mayoritas penggusuran, baik hunian maupun unit usaha, dilakukan tanpa proses yang musyawarah. Hanya 5 persen kasus penggusuran hunian yang dilakukan dengan musyawarah di 2016, 4 persen unit usaha," kata dia.

Tak hanya itu, kekerasan juga kerap terjadi dalam penggusuran. Ada pula perampasan harta benda milik korban tergusur karena disita oleh penggusur. Hal tersebut biasanya lebih banyak menimpa para pedagang kaki lima (PKL).

"Jadi gerobaknya diambil, kios kecilnya diambil, barang-barangnya diambil, kemudian disita, dihancurkan oleh Satpol PP sehingga besoknya mereka tidak bisa berusaha lagi," ucap Alldo.

Baca: Djarot: Pindahkan ke Rusun Dianggap Tukang Gusur, Banjir Besar Disalahkan

Selama 2016, LBH Jakarta mencatat ada 193 kasus penggusuran di DKI Jakarta dengan korban tergusur 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha.

Mayoritas penggusuran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain itu, ada pula penggusuran yang dilakukan pihak lainnya, seperti penggusuran di Kompleks TNI Zeni Mampang yang dilakukan oleh TNI.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Camat Semprot Disinfektan ke Jalur Pelarian Pasien Positif Covid-19 yang Kabur dari Rumah

Camat Semprot Disinfektan ke Jalur Pelarian Pasien Positif Covid-19 yang Kabur dari Rumah

Megapolitan
Pulau Tidung Terapkan Sistem Buka Tutup Hadapi Pandemi Covid-19

Pulau Tidung Terapkan Sistem Buka Tutup Hadapi Pandemi Covid-19

Megapolitan
Anies Sebut Pemprov DKI dan Pusat Masih Godok Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Anies Sebut Pemprov DKI dan Pusat Masih Godok Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Megapolitan
Kronologi Kaburnya Perempuan Gangguan Jiwa yang Positif Covid-19 Saat Diisolasi di Rumah

Kronologi Kaburnya Perempuan Gangguan Jiwa yang Positif Covid-19 Saat Diisolasi di Rumah

Megapolitan
Ada 81 Tenaga Medis DKI Jakarta Positif Covid-19, Tersebar di 30 Rumah Sakit

Ada 81 Tenaga Medis DKI Jakarta Positif Covid-19, Tersebar di 30 Rumah Sakit

Megapolitan
Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

Megapolitan
Pendapatan Kota Bekasi Berkurang Sejak Wabah Covid-19 Merebak

Pendapatan Kota Bekasi Berkurang Sejak Wabah Covid-19 Merebak

Megapolitan
17.534 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 282 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

17.534 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 282 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Sudah Anggarkan Rp 75 Miliar, Pemkot Depok Dikritik Masih Lambat Cegah Penularan Covid-19

Sudah Anggarkan Rp 75 Miliar, Pemkot Depok Dikritik Masih Lambat Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Penjelasan Camat Cipondoh soal Spanduk Lockdown di Kelurahan Petir

Penjelasan Camat Cipondoh soal Spanduk Lockdown di Kelurahan Petir

Megapolitan
Polres Jakarta Barat bersama Satpol PP dan TNI Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Polres Jakarta Barat bersama Satpol PP dan TNI Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Megapolitan
Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tangsel Tungggu Keputusan Resmi

Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tangsel Tungggu Keputusan Resmi

Megapolitan
Seorang Wanita Positif Covid-19 Kabur dari Isolasi Mandiri di Rumahnya

Seorang Wanita Positif Covid-19 Kabur dari Isolasi Mandiri di Rumahnya

Megapolitan
Mereka yang Batal Pulang Kampung demi Lindungi Keluarga dari Covid-19...

Mereka yang Batal Pulang Kampung demi Lindungi Keluarga dari Covid-19...

Megapolitan
ODP Covid-19 di Tebet Melarikan Diri saat Diisolasi Mandiri, Diduga Gangguan Jiwa

ODP Covid-19 di Tebet Melarikan Diri saat Diisolasi Mandiri, Diduga Gangguan Jiwa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X