LBH Sayangkan Perda Ketertiban Umum jadi Dasar Hukum Penggusuran di Jakarta

Kompas.com - 13/04/2017, 16:29 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta merilis laporan pelanggaran HAM dalam kasus penggusuran di DKI Jakarta pada 2016 di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARILembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta merilis laporan pelanggaran HAM dalam kasus penggusuran di DKI Jakarta pada 2016 di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan kasus-kasus penggusuran hunian semi permanen yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menggunakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum.

Pengacara publik dari LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy, mengatakan, definisi dan indikator melanggar ketertiban umum itu tidak dijelaskan dalam Perda tersebut.

"Sayangnya dasar hukum yang blurry atau kabur seperti itu malah justru dijadikan alasan dasar untuk melakukan penggusuran-penggusuran paksa di DKI Jakarta," ujar Alldo di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).

Alldo mengatakan, ada 49 kasus penggusuran hunian semi permanen di Jakarta yang menggunakan Perda tersebut pada 2016, salah satunya penggusuran 21 KK di Kramat, Senen, Jakarta Pusat, karena dianggap kumuh.

Menurut dia, warga yang digusur menggunakan Perda Ketertiban Umum juga menjadi tidak berhak atas rumah susun.

"Jadi banyak rumah semi permanen, orang-orangnya memang sudah tinggal di situ, misalnya belasan tahun, puluhan tahun, rumahnya kumuh, tetapi dia tidak direlokasi karena dianggap mungkin penduduk liar," kata dia.

Alldo mengatakan, warga yang tinggal di rumah semi permanen yang kumuh itu terusir karena kemiskinan dan ketidakmampuan mereka. Padahal, Pemprov DKI Jakarta seharusnya melindungi dan memberikan solusi untuk mereka.

Baca: LBH Jakarta: Ahok Mungkin Pecahkan Rekor Penggusuran oleh Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta juga seringkali menggunakan peraturan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeksekusi lahan tanpa perlu membuktikan kepemilikan lahan tersebut.

"Masalahnya Pemprov selalu menggunakan dasar hukum yang mempermudah mereka untuk mengeksekusi lahan tanpa perlu membuktikan kepemilikan lahannya," ucap Alldo.

Alldo mengatakan LBH Jakarta kini tengah mengajukan gugatan terhadap peraturan tersebut.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

Megapolitan
Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Megapolitan
Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Megapolitan
Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Megapolitan
Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Megapolitan
Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Megapolitan
Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Megapolitan
Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Megapolitan
Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Hujan Deras, Banjir Rendam Underpass Cipayung

Hujan Deras, Banjir Rendam Underpass Cipayung

Megapolitan
Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Pemprov DKI dan Komisi Pengarah Diduga Malaadministrasi soal Izin Revitalisasi Monas dan Lokasi Formula E

Megapolitan
Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

Megapolitan
Tersangka Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Incar Pelancong

Tersangka Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Incar Pelancong

Megapolitan
Hari Kedua Penangguhan Umrah, 2.665 Calon Jemaah Batal Berangkat

Hari Kedua Penangguhan Umrah, 2.665 Calon Jemaah Batal Berangkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X