LBH: Tindak Kekerasan Aparat dalam Penggusuran Tak Pernah Diproses Hukum

Kompas.com - 13/04/2017, 16:59 WIB
Tanda penolakan warga Luar Batang, Jakarta Utara, atas rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan ke dalam spanduk di sudut permukiman Luar Batang, Kamis (28/4/2016) siang. Warga menolak semua bentuk dan alasan penggusuran, mulai dari jalur hijau, ruang terbuka hijau, sampai revitalisasi kawasan wisata rohani Masjid Luar Batang. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERATanda penolakan warga Luar Batang, Jakarta Utara, atas rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan ke dalam spanduk di sudut permukiman Luar Batang, Kamis (28/4/2016) siang. Warga menolak semua bentuk dan alasan penggusuran, mulai dari jalur hijau, ruang terbuka hijau, sampai revitalisasi kawasan wisata rohani Masjid Luar Batang.
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alldo Fellix Januardy, mengatakan, kasus penggusuran di DKI Jakarta seringkali melibatkan aparat TNI dan Polri.

Oknum TNI dan Polri itu seringkali melakukan kekerasan kepada warga saat penggusuran berlangsung. Namun, Alldo menyebut tidak ada satu pun oknum TNI dan Polri yang diproses hukum atas tindakan tersebut.

"Semua aparat TNI, Polri, Satpol PP, yang melakukan tindakan kekerasan dalam kasus penggusuran paksa tidak pernah ada yang diproses hukum, menjadi tersangka atas tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, ataupun perusakan barang," ujar Alldo di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).

Alldo mengatakan, undang-undang menyebut TNI bertugas mempertahankan kedaulatan negara. TNI memberikan perlindungan domestik hanya untuk obyek vital atau bantuan pemerintah daerah.

Bantuan untuk pemerintah daerah hanya dalam dua hal, yakni bencana dan konflik sosial.

"Kalau penggusuran kan tidak masuk bencana atau konflik sosial," kata dia.

Menurut Alldo, keterlibatan TNI dan Polri dalam kasus penggusuran sepanjang 2016 masih tinggi. Selain itu, jumlah aparat yang diturunkan juga lebih banyak dibandingkan warga yang menjadi korban penggusuran.

Baca: Penggusuran di Rawajati Memanas, Warga dan Petugas Sempat Ricuh

Kemudian, dalam kasus penggusuran pedagang kaki lima (PKL), aparat juga seringkali mengambil barang-barang milik PKL.

"Ada perampasan harta benda juga yang artinya waktu digusur mungkin properti milik orang itu diambil atau disita, tidak dikembalikan," ucap Alldo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Megapolitan
Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Megapolitan
Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

Megapolitan
Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Megapolitan
Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X