LBH Jakarta Bela Ahok soal Kasus Dugaan Penodaan Agama

Kompas.com - 15/04/2017, 19:26 WIB
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berada di ruang sidang PN Jakarta Utara, Selasa (13/12/2016). AFP PHOTO / POOL / Tatan SYUFLANAGubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berada di ruang sidang PN Jakarta Utara, Selasa (13/12/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) dalam kasus dugaan penodaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menyatakan, Ahok dalam kasus ini telah menjadi korban dari penggunaan pasal anti-demokrasi, yakni Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

LBH Jakarta membela Ahok karena menilai bahwa pada masa pilkada yang seharusnya demokrasi ini, tidak ada lagi orang yang dijerat dengan pasal penodaan agama.

"Hal ini adalah sebuah ironi namun nyata karena negara dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah RI masih belum menaati rekomendasi dari putusan MK dalam uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS 65) yang menjadi dasar lahirnya Pasal 156a tentang penodaan agama di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," kata Alghiffari dalam keterangan persnya, Sabtu (15/4/2017).


(Baca juga: Jaksa: Penundaan Sidang Ahok Setelah Pilkada Didasari Dua Pertimbangan)

Majelis Hakim MK pada putusannya mengamini bahwa terdapat permasalahan dalam UU tersebut dan perlunya revisi terhadap UU Penodaan Agama.

Namun, Ahok tetap duduk di kursi pesakitan. Alghiffari berpendapat, pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu sama sekali tidak masuk ke dalam tafsir agama.

Menurut dia, Ahok justru mengkritik subyek hukum (orang) atau para pihak yang menggunakan ayat-ayat Al Quran untuk menipu publik dalam kegiatan politik.

Pernyataan Ahok tersebut dinilainya tidak memenuhi itikad buruk atau mens rea yang disyaratkan harus dibuktikan dalam pemenuhan unsur-unsur Pasal 156a KUHP.

Pernyataan Ahok, menurut dia, dalam hal ini dilindungi oleh kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Menurut Alghif, penyebarluasan tafsir negatif di media sosial atas pernyataan Ahok yang justru menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ia menyebut ada pihak ketiga yang memaknai pernyataan Ahok, padahal pihak tersebut tidak mendengar, menyaksikan, mengetahui, serta mengalami langsung saat Ahok menyampaikan pernyataan tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Ahok soal Zhong Tong Kembali Mengaspal | Demo Mahasiswa Hari Ini | Daya Pikat Djeni

[POPULER JABODETABEK] Ahok soal Zhong Tong Kembali Mengaspal | Demo Mahasiswa Hari Ini | Daya Pikat Djeni

Megapolitan
Anies Dinilai Lebih Berkomitmen Kendalikan Polusi daripada Ahok, tetapi...

Anies Dinilai Lebih Berkomitmen Kendalikan Polusi daripada Ahok, tetapi...

Megapolitan
Ketika Ahok Berbaik Sangka Terhadap Bus Zhong Tong yang Kembali Beroperasi di Jakarta

Ketika Ahok Berbaik Sangka Terhadap Bus Zhong Tong yang Kembali Beroperasi di Jakarta

Megapolitan
Kisah Pemotong Kapal Tua di Utara Jakarta, Pertaruhkan Keselamatan demi Rupiah

Kisah Pemotong Kapal Tua di Utara Jakarta, Pertaruhkan Keselamatan demi Rupiah

Megapolitan
Rusman Jadi Penjahit Langganan Jokowi Sejak Dikenalkan Ahok

Rusman Jadi Penjahit Langganan Jokowi Sejak Dikenalkan Ahok

Megapolitan
3 Fakta Tumpukan Sampah Bambu di Kali Cikeas, Bekasi

3 Fakta Tumpukan Sampah Bambu di Kali Cikeas, Bekasi

Megapolitan
Cerita Penjahit Langganan, Jokowi Kini Memilih Model “Slim Fit”

Cerita Penjahit Langganan, Jokowi Kini Memilih Model “Slim Fit”

Megapolitan
BMKG: Waspada Hujan Petir di Jakarta Selatan dan Timur Malam Ini

BMKG: Waspada Hujan Petir di Jakarta Selatan dan Timur Malam Ini

Megapolitan
Antisipasi Demo, Polisi Kembali Tutup Jalan di Sekitar Gedung DPR RI

Antisipasi Demo, Polisi Kembali Tutup Jalan di Sekitar Gedung DPR RI

Megapolitan
SMK di Depok Diserang Sekelompok Orang, Guru: Sudah Tiga Kali Penyerangan

SMK di Depok Diserang Sekelompok Orang, Guru: Sudah Tiga Kali Penyerangan

Megapolitan
SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

Megapolitan
Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Megapolitan
Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Megapolitan
Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Megapolitan
Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X