Kompas.com - 16/04/2017, 21:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat mengunjungi kawasan Kota Tua untuk kick off revitalisasi kawasan tersebut, Jakarta Barat, Minggu (16/4/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat mengunjungi kawasan Kota Tua untuk kick off revitalisasi kawasan tersebut, Jakarta Barat, Minggu (16/4/2017).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan bahwa dirinya tak pernah membagi-bagikan bahan pokok atau menggelar bakti sosial (baksos) ketika pemilihan kepala daerah.

"Saya enggak pernah lakukan yang begitu-begitu (bagi-bagi sembako). Saya enggak suka tuh bagi-bagu sembako, baksos (bakti sosial) saja saya enggak pernah lakukan," kata Ahok di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Minggu (16/4/2017).

Baca juga: Tim Anies-Sandi: Bagi Sembako, Tim Ahok-Djarot Diduga Berpolitik Uang

Calon gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menilai, pembagian sembako sudah tidak efektif lagi untuk menjaring suara pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Bahkan, Anies menilai, pihak yang membagi-bagikan sembako hanya memberikan warga solusi jangka pendek.

Tim pemenangan pasangan Anies dan Sandiaga Uno juga melaporkan kegiatan pembagian sembako yang diduga berasal dari tim Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Mengenai hal itu, Ahok menyebut pihaknya harus meneliti satu persatu kasusnya.

"Tapi di dalam peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), paslon (pasangan calon) kasih hadiah senilai masih di bawah Rp 25.000 itu boleh (diperbolehkan), itu ada aturan KPU-nya," kata Ahok.

Baca juga: Giliran Tim Ahok-Djarot Laporkan Anies-Sandi atas Dugaan Politik Uang

Adapun aturan yang dimaksud Ahok adalah Pasal 26 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye. Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000. Pada ayat 1, yaitu bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU dimaksud meliputi; kaus, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung, dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.

Kompas TV Sandi dan Djarot Tanya Jawab Soal Harga Bahan Pokok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Megapolitan
Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Megapolitan
Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Megapolitan
'Micro-lockdown' Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

"Micro-lockdown" Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

Megapolitan
Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Megapolitan
Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Megapolitan
Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Megapolitan
Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, 99 Karyawan Diamankan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, 99 Karyawan Diamankan

Megapolitan
Pencopetan Kembali Terjadi di Terminal Pulogadung, Kali Ini Pelakunya Residivis

Pencopetan Kembali Terjadi di Terminal Pulogadung, Kali Ini Pelakunya Residivis

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup Sementara akibat Covid-19, Pelayanan Mendesak Tetap Berjalan

PN Jakarta Barat Ditutup Sementara akibat Covid-19, Pelayanan Mendesak Tetap Berjalan

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Capai 3.509, Kasus Aktif Kini 14.082

UPDATE 26 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Capai 3.509, Kasus Aktif Kini 14.082

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.