Kompas.com - 17/04/2017, 16:32 WIB
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua KPU DKI Jakarta Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, orang yang terbukti memberikan sembako pada Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa dikenakan sanksi pidana. Sebab, pembagian sembako menjadi salah bagian dari politik uang.

"Pasangan calon atau juga tim kampanye bahkan orang per orang itu dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang kepada pihak lain untuk memengaruhi agar mereka memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Kalau itu dilakukan, maka ini ada sanksi pidananya," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Sumarno mengatakan, sanksi pidana tersebut tercantum dalam Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal tersebut ditulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dipidana dengan pidana penjara 36-72 bulan dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar.

Selain pemberi, pemilih yang dengan sengaja menerima sembako atau materi lainnya juga bisa dikenakan sanksi pidana yang sama. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 187A ayat 2 UU tersebut.

"Kepada penerima juga sama. Jadi sebenarnya penerima itu juga tidak aman, harus menolak karena Anda terancam potensi pidana juga," kata Sumarno.

Pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang juga bisa dibatalkan sebagai peserta pilkada sesuai Pasal 73 ayat 2 UU tersebut.

"Bagi pasangan calon, kalau Bawaslu berhasil membuktikan yang bersangkutan memang melakukan politik uang, maka bisa dianulir, didiskualifikasi. Jadi memang berat sekali sanksinya," ucap Sumarno.

Politik uang, lanjut Sumarno, tidak hanya dilakukan dengan pembagian sembako. Bazar yang menawarkan harga sembako yang sangat murah juga bisa dikategorikan sebagai politik uang.

"Substansinya sama, itu juga enggak boleh," kata Sumarno.

Baca juga: Ini Penjelasan Sandiaga soal Tumpukkan Sembako di Kantor PPP

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, semua sembako yang ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) akan diproses dan ditindaklanjuti meskipun pembagian tersebut belum dilakukan.

"Peristiwanya belum terjadi, tapi yang jelas siapa yang mau membagikan akan tetap dimintai keterangan oleh panwas. Nanti akan ditelusuri lebih lanjut kalau ditemukan informasi lain dari keterangan orang tersebut yang mau membagikan," ujar Mimah saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Panwaslu juga akan menghentikan semua pembagian sembako dan mengamankannya agar tidak dibagikan hingga selesainya proses pemungutan dan penghitungan suara pada 19 April 2017.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BOR di Jakarta Naik Lagi Jadi 54 Persen, Wagub: Perhatian Nih!

BOR di Jakarta Naik Lagi Jadi 54 Persen, Wagub: Perhatian Nih!

Megapolitan
Kebakaran Landa Empat Rumah di Tebet, Tiga Orang Ditemukan Tewas di Antara Puing

Kebakaran Landa Empat Rumah di Tebet, Tiga Orang Ditemukan Tewas di Antara Puing

Megapolitan
Amankan 18 WNA Saat Razia di Apartemen Gading Nias, Imigrasi: Banyak yang Sembunyi di Kamar

Amankan 18 WNA Saat Razia di Apartemen Gading Nias, Imigrasi: Banyak yang Sembunyi di Kamar

Megapolitan
Cerita Pedagang Ikan Bandeng Tahunan di Rawa Belong, Cari Rezeki di Balik Tradisi

Cerita Pedagang Ikan Bandeng Tahunan di Rawa Belong, Cari Rezeki di Balik Tradisi

Megapolitan
Ketika Kasus Jambret Ditabrak Korban di Tebet Viral Kembali, Penabrak Dituduh Playing Victim, Langsung Dibantah Polisi

Ketika Kasus Jambret Ditabrak Korban di Tebet Viral Kembali, Penabrak Dituduh Playing Victim, Langsung Dibantah Polisi

Megapolitan
Undang Khaerun Pramudi Transjakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri ke Balai Kota, Anies: Bapak Teladan bagi Kita Semua

Undang Khaerun Pramudi Transjakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri ke Balai Kota, Anies: Bapak Teladan bagi Kita Semua

Megapolitan
UPDATE 28 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 662 dalam Sehari

UPDATE 28 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 662 dalam Sehari

Megapolitan
Aksi Heroik Khaerun Gagalkan Percobaan Bunuh Diri, Tindakan Spontan yang Selamatkan Satu Nyawa

Aksi Heroik Khaerun Gagalkan Percobaan Bunuh Diri, Tindakan Spontan yang Selamatkan Satu Nyawa

Megapolitan
Sampah Berjejer di Tengah Jalan Raden Patah Tangerang, Warga: Orang Sambil Lewat, Sambil Buang...

Sampah Berjejer di Tengah Jalan Raden Patah Tangerang, Warga: Orang Sambil Lewat, Sambil Buang...

Megapolitan
Gerak Cepat Pemkot Tangerang, Batalkan PTM 100 Persen Saat Kasus Covid-19 Melonjak

Gerak Cepat Pemkot Tangerang, Batalkan PTM 100 Persen Saat Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kebakaran 9 Kios di Pasar Rebo, Bermula dari Pedagang Tinggalkan Warung Saat Kompor Menyala

Kebakaran 9 Kios di Pasar Rebo, Bermula dari Pedagang Tinggalkan Warung Saat Kompor Menyala

Megapolitan
88 dari 90 Sekolah yang Ditutup akibat Temuan Kasus Covid-19 Sudah Dibuka Kembali

88 dari 90 Sekolah yang Ditutup akibat Temuan Kasus Covid-19 Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
Polda Metro Jaya Pulangkan 98 Karyawan Pinjol Ilegal di PIK

Polda Metro Jaya Pulangkan 98 Karyawan Pinjol Ilegal di PIK

Megapolitan
Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Megapolitan
Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.