Peta Baru Koalisi Parpol, Penentu Hasil Pilkada Jakarta 2017?

Hasil putaran pertama Pilkada DKI Jakarta yang menyisakan dua pasang calon, yaitu Basuki-Djarot dan Anies-Sandi, memunculkan pertanyaan baru. Akan ke manakah parpol-parpol pengusung Agus H Yudhoyono-Sylvi berlabuh?

Ada 4 partai besar, yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, yang mengusung Agus-Sylvi.

Dengan 26 bangku DPRD yang setara dengan 1.246.096 juta pemilih, potensi suara dari pendukung keempat partai tersebut, amatlah signifikan dalam menentukan arah Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua. 

Hanya, pertanyaan selanjutnya tentu mengemuka juga. Faktor-faktor apakah yang menjadi penentu perpindahan dukungan keempat partai tersebut?

Lalu, apakah suara para elite partai di atas serta-merta bakal diikuti dengan perpindahan dukungan para pemilihnya di akar rumput? Beberapa hal ini menarik untuk kita cermati.

Faktor AHY

Setelah mengejutkan jagat politik Indonesia di bulan September 2017 dengan keputusannya maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, Agus H Yudhoyono yang biasa dipanggil AHY tumbuh menjadi faktor determinan baru dalam perpolitikan Jakarta.

Pemilih AHY sejumlah 937.955 suara, bisa dikategorikan sebagai pendukung garis kerasnya AHY. Ini mengingat betapa masif dan tajamnya serangan ke kubu AHY dalam bulan-bulan terakhir jelang pemungutan suara 15 Februari 2017, namun 17,07 persen pemilih masih bertahan untuk tetap mendukung AHY. 

Suara pendukung sebesar itu tentunya merupakan potensi besar untuk diraup dan bakal menentukan dalam kontestasi di putaran kedua.  

Lobi-lobi pun dilancarkan dari kedua paslon yang melaju ke putaran kedua, baik melalui jalur formal, maupun melalui jalur informal. Bahkan, koalisi partai pendukung Basuki-Djarot berusaha melobi langsung Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

Begitu juga dengan koalisi partai pendukung Anies-Sandi, berusaha melobi keras, baik melalui SBY maupun langsung ke Agus. Semuanya dengan harapan, Agus menyampaikan dukungannya secara terbuka kepada salah satu calon.

Namun, lobi-lobi tersebut ternyata menemui jalan buntu. Agus dalam pernyataannya secara terbuka, 15 Maret 2017, tepat sebulan setelah pemungutan suara dilangsungkan, mempersilakan pendukungnya untuk memilih berdasarkan hati nuraninya. Agus tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat secara tegas.

Dengan demikian, harapan selanjutnya adalah kepada para partai pengusung Agus-Sylvi. Hal ini mengingat tokoh utamanya, yaitu Agus, sudah menyerahkan ke masing-masing pendukungnya. Tentu peran partai-partai pengusung Agus-Sylvi menjadi penting dalam mengarahkan konstituennya.

Dinamika koalisi

Dari keempat partai pengusung Agus-Sylvi, PAN yang pertama kali memindahkan dukungan kepada paslon lain, yaitu Anies-Sandi. Penyampaian dukungan secara terbuka ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan di Kantor DPP PAN, 22 Maret 2017.

"Kita butuh pemimpin yang menyatukan, bukan meretakkan, dan figur itu hanya bisa kita dapatkan pada Anies-Sandi," ujar Zulkifli.

Tak lama setelah PAN menyampaikan dukungannya secara terbuka kepada Anies-Sandi, PPP, partai yang kental dengan nuansa religius (Muslim) dan memiliki akar kuat di pemilih Muslim Jakarta, menyatakan mendukung kepada pasangan Basuki-Djarot.

Dukungan ini dideklarasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP pimpinan Romahurmuziy, yaitu oleh Ketua DPW PPP DKI Abdul Aziz, pada Kamis 30 Maret 2017 di Jakarta. Dukungan ini menyusul dukungan yang diberikan oleh PPP pimpinan Djan Faridz ketika putaran pertama berlangsung.

Setelah hampir tiga tahun berkonflik, baru kali ini PPP versi kedua belah pihak berada di pihak yang sama.

Partai Kebangkitan Bangsa menyusul Partai Persatuan Pembangunan, mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Basuki-Djarot. 

Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Isra Miraj PKB sekaligus deklarasi di GOR Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 April 2017. Dukungan disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas.

Adapun Partai Demokrat sampai saat ini belum juga menentukan sikap. Belum ada statemen resmi mengenai ke mana arah dukungan Partai Demokrat.

Pernyataan dari beberapa kader PD yang sempat dikutip, hanyalah menegaskan sikap tak berpihak. "Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah usai bagi kami," ujar Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat.

Kesamaan platform atau kepentingan 2019?

Salah satu alasan mendasar PAN bergabung dengan pasangan ini adalah titik temu partai yang mengusung prinsip-prinsip Islam modern dengan yang dianut oleh PKS.

Selain itu, sebelum akhirnya DPP PAN mengeluarkan bentuk dukungannya secara resmi, memang terjadi deklarasi yang cukup masif dari beberapa pengurus PAN di tingkat kota.

Dukungan ini akhirnya resmi setelah pada 22 Maret lalu, Zulkfli Hasan selaku Ketua Umum DPP PAN menyatakan bahwa pasangan Anies-Sandi layak didukung karena jejak pendidikan keduanya memang bagus, sehingga itu akan menciptakan pola kepemimpinan yang sejuk, damai dan tidak gaduh. 

Selanjutnya adalah PPP dan PKB yang sudah resmi menyatakan sikapnya untuk mendukung pasangan nomor urut dua, yaitu Basuki-Djarot. Secara politik, ini memang langkah yang strategis yang sudah diambil oleh kedua partai ini.

Koalisi yang dibangun pada Pilkada DKI Jakarta ini memang sangat berkaitan secara langsung sebagai bagian strategi untuk pemenangan pada pemilu nasional yang akan diadakan pada tahun 2019 nanti.

Maka, secara strategi dan taktik, PPP dan PKB memang lebih memilih "bermain" aman dengan masuk pada lingkaran partai petahana yang sekarang sedang berkuasa.

Namun, secara ideologis, justru semakin memperlihatkan garis demarkasi antara elite partai, baik PPP maupun PKB, dengan akar rumputnya. Sebagian besar konstituen PPP dan PKB masih banyak yang menginginkan pemimpin Muslim untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Ini karena isu pemimpin Muslim juga banyak disinggung oleh beberapa tokoh kedua partai ini ketika masih mendukung pasangan Agus-Sylvi pada putaran pertama yang lalu. 

Di sisi lain, Partai Demokrat masih menjadi kajian yang menarik perhatian pada putaran kedua ini, di mana mereka masih belum memutuskan untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Jika dilihat dari perjalanannya, Demokrat memang seakan terjebak pada dua poros yang sama-sama tidak begitu menguntungkan. 

Jika bergabung dengan poros Basuki-Djarot, ada tiga isu yang mengemuka. Pertama, jika mereka bergabung dengan poros Basuki-Djarot, itu artinya mereka bersiap untuk dicap sebagai partai yang tidak konsisten karena mereka mengusung pasangan Agus-Sylvi dengan pertimbangan bahwa Jakarta butuh gubernur baru.

Kedua adalah soal chemistry antara Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Umum PDI-P yang masih sangat rentan dan berjarak. Hal ini cukup membuat proses komunikasi atau lobi antara keduanya tampak mustahil terjadi.

Adapun yang ketiga adalah soal dominasi partai dalam koalisi tersebut, di mana Partai Demokrat akan menjadi partai dengan prioritas rendah untuk dipertimbangkan gagasan atau masukannya. 

Jika Demokrat bergabung dengan poros Anies-Sandi, ada beberapa poin penting yang menarik untuk dikaji.

Pertama adalah soal idealisme mencari pemimpin baru di DKI Jakarta. Karena jika dilihat lagi, semangat antara pasangan calon Agus-Sylvi dan Anies-Sandi adalah sama, yaitu bagaimana DKI Jakarta memiliki pemimpin baru.

Kedua adalah semangat grass root atau pemilih akar rumput dari kedua pasangan calon ini, yaitu menjadikan mereka sebagai representasi umat Muslim untuk memimpin DKI Jakarta.

Ini juga berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Manilka secara konsisten dalam dua riset di tahun lalu dan satu riset di awal tahun ini, di mana hampir dua per tiga warga Jakarta menginginkan gubernur Muslim.

Namun, ada beberapa faktor yang menghalangi jalan ini, terutama soal bagaimana suara Agus-Sylvi yang memang banyak tergerus oleh suara Anies-Sandi.

Alasan lain adalah soal kepentingan partai yang sama-sama sedang bertarung untuk kepentingan 2019 nanti. Jika Demokrat resmi mendukung Anies-Sandi, itu artinya partai tersebut membantu membesarkan Partai Gerindra (partai pengusung utama pasangan ini).

Koalisi baru, koalisi efektif?

Dengan pernyataan dukungan secara terbuka PAN, PPP, dan PKB, serta mengambangnya sikap Demokrat, konfigurasi baru koalisi partai politik di Jakarta pun terbentuk. Pasangan calon Basuki-Djarot yang semula didukung oleh koalisi PDI-P, Partai Golkar, Nasdem, Hanura, bertambah kekuatan dengan kehadiran PPP dan PKB.

Adapun pasangan calon Anies-Sandi, selain Gerindra dan PKS yang sejak awal sudah mendukungnya, kini bertambah dengan PAN.

Untuk partai politik nonparlemen, Perindo dan Partai Idaman ikut merapat ke kubu Anies-Sandi, sedangkan PSI ke kubu Basuki-Djarot.

Partai Demokrat sampai dengan saat ini bisa kita anggap netral, mengingat belum mengeluarkan statemen mendukung siapa pun.

Munculnya konfigurasi baru koalisi partai politik ini tidak otomatis membuat peta suara bergeser. Ada beberapa hal yang diperlukan agar perubahan konfigurasi koalisi partai politik ini bisa ditransformasikan ke peta suara.

Pertama, bagaimana setiap koalisi bisa mengelola potensi dari setiap anggotanya dan meminimalisasi potensi benturan. Kesediaan untuk berbagi peran sesuai dengan porsi masing-masing sangatlah diperlukan.

Ada kecenderungan anggota baru dalam koalisi untuk mengambil peran lebih agresif, agar posisi mereka diperhitungkan. Apalagi jika partai yang baru saja bergabung merasa memiliki pendukung loyal yang lebih besar dari partai-partai yang sudah lebih dulu bergabung.

Hal ini bisa memunculkan ketersinggungan dari partai-partai pengusung dan pendukung awal, sehingga malah gesekan yang terjadi di lapangan. 

Perilaku koalisi tersebut juga dapat ditelaah dengan menggunakan Coalition Formation Theory, di mana kedua poros itu menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

Di kubu Basuki-Djarot, nampaknya lebih mengedepankan bagaimana memenangkan pertarungan ini. Hal ini sejalan dengan paham office-oriented, di mana mereka mencoba mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan koalisi partai (Martin & Stevenson, 2001).

Adapun pasangan Anies-Sandi lebih merujuk pada policy-oriented, yakni dengan memaksimalkan koalisi yang minim namun mengedepankan faktor-faktor efektivitas dan efesiensi kebijakan yang diambil ketika nanti terpilih (Axelrod, 1970).

Kedua, bagaimana pengelolaan isu yang dilakukan oleh setiap koalisi agar bisa merangkul konstituen seluruh partai pendukungnya. Koalisi awal partai politik pengusung dan pendukung Basuki-Djarot merupakan partai-partai yang kental dengan nuansa nasionalis.

Keberadaan PKB yang identik dengan NU dan PPP yang lekat dengan Muslim tradisional memang memperkaya koalisi gemuk pendukung Basuki-Djarot.

Hanya saja, hal ini harus dikelola dengan benar, agar keberadaan partai-partai dengan nuansa religius ini tidak memberikan pesan yang keliru kepada pendukung setia Basuki-Djarot. Potensi gesekan cukup besar di internal koalisi ini.

Basis kinerja di Jakarta dan bukan keagamaan ataupun kepribadian, serta pendukung kuat kebinnekaan Indonesia di Jakarta, merupakan kekuatan Basuki-Djarot yang selama ini ditonjolkan di lingkungan konstituen pendukungnya.

Begitu ada pesan keagamaan yang muncul dari koalisi ini, bisa membuat bingung dan memberikan pesan yang keliru kepada pendukung awal Basuki-Djarot. 

Di sisi lain, pesan kebinnekaan yang terlalu agresif, apalagi mengesankan situasi darurat kebinnekaan di Jakarta, dan secara tidak langsung menyampaikan kalau sekelompok umat Muslim merupakan ancaman bagi kebinnekaan di Jakarta, bisa menimbulkan antipati dari konstituen loyal PKB dan PPP.

Penarikan video tentang status darurat kebinnekaan di Jakarta dan kemudian merevisi isi video tersebut merupakan langkah tepat untuk meredam gejolak di internal partai koalisi.

Sedangkan untuk koalisi baru partai-partai politik Anies-Sandi, kemiripan platform dan basis massa memudahkan Anies-Sandi untuk menyelaraskan strateginya. PKS dan PAN sama-sama memiliki basis massa yang kuat di kalangan Islam modern.

Isu yang sangat kuat dari koalisi awal ini adalah kebutuhan akan adanya pemimpin baru di Jakarta, memiliki program-program yang merangkul semua kalangan, dan memiliki kepribadian yang juga santun dan ramah, bukan sekadar antikorupsi dan tegas.

PAN sebagai anggota baru dalam koalisi akan mudah menyesuaikan dalam koalisi partai pengusung dan pendukung Anies-Sandi mengingat mereka memang memiliki semangat yang sama sejak mengusung pasangan Agus-Sylvi. 

Hanya, amunisi tambahan partai nasionalis yang cenderung religius (mengingat PAN salah satu akarnya adalah para tokoh dan konstituen Muhammadiyah, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia), perlu dikelola dengan baik agar isunya tidak bergeser menjadi Anies-Sandi pro Islam garis keras atau mau menjadikan Jakarta kota bersyariah. 

Selain itu, tugas tambahan untuk pasangan Anies-Sandi adalah mengelola isu yang tepat sehingga bisa tetap menarik pemilih dari kelompok Islam tradisional, yang merupakan basis massa pendukung PPP dan PKB. Adapun elite PPP dan PKB sendiri sudah menyatakan mendukung pasangan calon Basuki-Djarot.

Ketiga, tugas besar buat kedua koalisi partai adalah mengoptimalkan kantung-kantung suara dari partai-partai yang baru bergabung di koalisi maupun mempertahankan suara yang sudah didapat.

Keberadaan PPP dan PKB bisa sangat membantu meredam isu larangan pemimpin non-Muslim yang menjadi handicap Basuki. Elite PPP dan PKB harus berusaha keras, agar konstituen mereka di akar rumput bisa memahami pilihan mereka ke Basuki-Djarot.

Bukan sekadar pilihan pragmatis untuk kepentingan 2019, ataupun keberadaan NU sebagai bapak kandung PKB yang bakal benar-benar diperhitungkan oleh Basuki-Djarot jika mereka terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, mengingat hal ini tidak menjadi pertimbangan konstituen di akar rumput PKB dan PPP.

Jika gagal untuk meyakinkan para pendukungnya, bukan sekadar Basuki-Djarot yang bakal tumbang di perhelatan pilkada kali ini, melainkan elite PPP dan PKB bakal ditinggalkan massa pendukungnya, baik di Jakarta maupun di level nasional.

Sementara di sisi lain masih ada kekhawatiran bagi sebagian konstituen PAN, kalau arah Anies-Sandi bukanlah arah moderat, melainkan menguatkan potensi tumbuhnya Islam garis keras yang tidak sejalan dengan mereka. Anies-Sandi harus mampu meyakinkan bahwa mereka memang berdiri dan berjuang untuk semua lapisan warga Jakarta.

Keempat, ada potensi massa pemilih yang besar dari pendukung Partai Demokrat, sebesar 360.929. Posisi partai yang masih mengambang dan posisi AHY sebagai ikon baru Partai Demokrat yang tidak mengambil sikap mendukung salah satu kandidat menjadikan pertarungan memperebutkan pendukung Partai Demokrat sangat terbuka bagi kedua belah pihak. 

Kedua koalisi partai harus berusaha keras memahami aspirasi para pendukung Partai Demokrat dan meyakinkan bahwa aspirasi konstituen Partai Demokrat merupakan aspirasi pasangan calon yang masih bertarung di putaran kedua ini.

Langkah yang ditempuh kedua koalisi partai, baik pendukung Basuki-Djarot maupun pendukung Anies-Sandi, yang menerima dengan tangan terbuka para relawan dari pendukung AHY, dan memublikasikan deklarasi tersebut secara luas, merupakan salah satu cara menarik hati pendukung Partai Demorat yang notabene sebagian juga pendukung AHY.

Terakhir, perlu dicermati secara khusus, pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya di putaran pertama, dan tambahan pemilih baru di putaran dua ini.

Potensi pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya adalah 1.628.671 atau sekitar 23 persen dan pemilih baru berdasarkan keputusan dari KPU DKI pada 4 April 2017 adalah sebesar 7.218.254 pemilih.

Tenaga dan fokus perhatian dari kedua koalisi partai harus dikerahkan untuk mengambil ceruk dari ketiga segmen tersebut. Keberhasilan koalisi partai dalam menyatukan pikiran dan gerak langkah untuk merebut dua segmen pemilih tersebut bisa menjadi bagian dari penentu hasil akhir Pilkada Jakarta 2017 ini.

Apa pun itu, harapan kita, pergulatan di perhelatan akbar Pilkada DKI Jakarta 2017 ini bisa menjadi teladan bagi perhelatan pilkada di wilayah lain.

Kedua belah pihak, baik koalisi partai pendukung Basuki-Djarot maupun koalisi partai pendukung Anies, sebaiknya menempuh cara-cara bermartabat, santun, damai, berintegritas, menghindari politik uang, menghindari kampanye hitam, dan saling menghormati sesama pasangan calon maupun pendukung, demi menjaga keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.