JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Farz, mengindikasikan kemiskinan menjadi salah faktor politik uang dan sembako masih terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Salah satu bukti adalah lokasi terjadi pembagian sembako dan politik uang di daerah dengan kategori masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Tidak mungkin politik uang terjadi di Menteng, yang harga tanahnya Rp 50 juta per meter,” kata Donal di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Oleh karena itu, beberapa lokasi aksi politik uang dan sembako terjadi di daerah seperti Pulogadung, Jakarta Timur, Cengkareng, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. Donal mengatakan bahwa kemiskinan merupakan variabel besar politik uang terjadi.
“Ini menjadi target kantong suara di mana para kandidat masih berpikir terjadi shifting atau pergeseran suara dengan cara memberikan politik uang,” kata Donal.
Baca: Sembako Terlarang Jelang Hari Pencoblosan Pilkada DKI
Dalam kesempatan yang sama, Donal mengatakan bahwa politik uang adalah kejahatan. Politik uang bukan sedekah. Logika ini harus dibangun agar masyarakat sadar bahwa ada konsekuensi hukum bagi si pemberi dan penerima politik uang.
“Ini penting disampaikan karena ada distorsi informasi di publik bahwa pemberian sembako saat Pilkada bukan kejahatan pemilu,” kata Donal.