JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno mengaku sempat berbincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasyir beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan itu, Sandi meminta saran dari Haedar mengenai bolehkah ia menyumbangkan seluruh gajinya sebagai pejabat untuk orang yang tidak mampu.
Menurut Sandi, Haedar tak menyetujui jika pejabat tidak mengambil gajinya. Karena hal itu dinilainya bisa berpotensi membuat pejabat itu menerima pemasukan tidak resmi dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya.
"Saya sempat diskusi sama Haidar Nasir. Karena Pak Haidar sangat tidak setuju kalau ada pejabat yang bilang semua gaji untuk kaim dhuafa, nanti hidupnya bagaimana," kata Sandi saat ditemui di rumah orang tuanya di Jalan Galuh II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).
Baca: Sandiaga Habiskan Rp 108 Miliar Selama Pilkada DKI
Kepada Haedar, Sandi menyatakan keputusannya maju di dunia politik sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat setelah sekian tahun bergelut dalam dunia bisnis.
Ia juga menyebut sudah punya pemasukan dari saham-saham yang dimilikinya di beberapa perusahaan.
Setelah mendengar penjelasan itu, Sandi menyebut Haedar bisa memaklumi dan memperbolehlan keinginannya untuk tidak mengambil gajinya jika nantinya menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI.
"Saya cerita kasus saya, saya punya saham dan tabungan yang banyak sekali. Saya bilang boleh enggak. (Kata Haedar) kalau khusus Sandi diperbolehkan," ujar Sandi.
Baca: Sandi Mengaku Kekayaannya Bertambah Selama Maju pada Pilkada DKI 2017
Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) pada 29 September 2016, Sandi tercatat memiliki rotal kekayaan mencapai Rp 3.856.763.292.656 (Rp 3,8 triliun) dan 10.347.381 dollar AS.
Sandi menyatakan jika dirinya nantinya terpilih menjadi wakil gubernur, dirinya akan menyumbangkan seluruh gaji, tunjangan, dan kompensasi yang diterimanya untuk warga miskin.