Memastikan Pilkada DKI Berbasis HAM Untuk Pemimpin yang Berintegritas

Kompas.com - 19/04/2017, 06:01 WIB
Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang.
EditorAmir Sodikin

KOMISI Pemilihan Umum DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 menetapkan tahap pemungutan suara putaran kedua akan dilakukan serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 19 April 2017, hari ini.

Kontestasi ini diikuti oleh dua pasangan calon calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI yaitu Ir Basuki Tjahaja Purnama MM dan Drs H. Djarot Saiful Hidayat MS, serta pasangan Anies Rasyid Baswedan Phd dan Sandiaga Salahudin Uno BA MBA.

Untuk mendorong partisipasi pemilih, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

Berdasarkan keputusan tersebut maka pada 19 April 2017 memberikan keleluasaan bagi para pemilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya pada Pilkada DKI putaran kedua.

Standar HAM dalam pilkada

Untuk memastikan dan mengukur kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, terdapat standar untuk melakukan penilaian yang telah dirumuskan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nation Commison on Human Right).

Standar tersebut tertuang dalam Human Right and Election yang secara khusus bercirikan bebas dan berkeadilan (free and fair elections) yang diuraikan sebagai berikut:

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, terlaksana pemilu/pilkada yang bebas (free); dengan indikator kebebasan untuk/dalam memilih; pemilih bebas dari paksaan dan intimidasi; kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi; kebebasan untuk berkumpul; jaminan untuk memperoleh informasi; perlindungan terhadap tindakan diskriminasi; pencoblosan suara dilakukan secara rahasia.

Selain itu, terdapat prosedur hukum yang independen untuk memproses keberatan dan pengaduan warga.

Kedua, pemilu/pilkada terlaksana secara berkeadilan (fair) dengan indikator: proses pemilihan bersifat umum (universal); kesetaraan (equal) dan tidak ada diskriminasi (non-discriminatory) terhadap orang yang memiliki hak untuk memilih/dipilih; pemberian suara bersifat satu pemilih satu suara (one person, one vote); pencoblosan suara bersifat langsung, tidak diwakilkan (terkecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat tidak memungkinkan seseorang memilih secara langsung, maka dapat dilakukan pendampingan).

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di RSUD Kota Bekasi Terisi 100 Persen

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di RSUD Kota Bekasi Terisi 100 Persen

Megapolitan
Anies: Seluruh Kegiatan di Jakarta Harus Tutup Pukul 9 Malam

Anies: Seluruh Kegiatan di Jakarta Harus Tutup Pukul 9 Malam

Megapolitan
Polisi Klaim Pernah Tangani Kasus Dugaan Pungli di Pondok Aren

Polisi Klaim Pernah Tangani Kasus Dugaan Pungli di Pondok Aren

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Covid -19, Dinkes Kota Bekasi Tambah 1 Hall Isolasi di Stadion Patriot

Antisipasi Lonjakan Covid -19, Dinkes Kota Bekasi Tambah 1 Hall Isolasi di Stadion Patriot

Megapolitan
Rumah Kosong di Kota Tangerang Dibobol Pencuri, Tabungan untuk Beli Mobil Hilang

Rumah Kosong di Kota Tangerang Dibobol Pencuri, Tabungan untuk Beli Mobil Hilang

Megapolitan
Baru Buka Satu Hari, Tower 8 Wisma Atlet Pademangan Terima 662 Pasien Covid-19

Baru Buka Satu Hari, Tower 8 Wisma Atlet Pademangan Terima 662 Pasien Covid-19

Megapolitan
3 Pembobol Rumah Kosong Bawa Airsoft Gun Saat Beraksi di Kota Tangerang

3 Pembobol Rumah Kosong Bawa Airsoft Gun Saat Beraksi di Kota Tangerang

Megapolitan
Anies Dinilai Sulit Tarik Rem Darurat untuk Tangani Covid-19

Anies Dinilai Sulit Tarik Rem Darurat untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemohon Diimbau Perpanjang SIM Pakai SINAR

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemohon Diimbau Perpanjang SIM Pakai SINAR

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Akan Pusatkan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Satu Titik

Wali Kota Bekasi Akan Pusatkan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Satu Titik

Megapolitan
Pemerintah Masih Punya Utang Rp 11 Triliun ke Rumah Sakit di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Masih Punya Utang Rp 11 Triliun ke Rumah Sakit di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Anggota Ormas di Pondok Aren Usai Surat Keluhan Pedagang Viral

Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Anggota Ormas di Pondok Aren Usai Surat Keluhan Pedagang Viral

Megapolitan
Keterisian Wisma Atlet Tembus 78,6 Persen, Rusun Nagrak Siap Jadi Tempat Isolasi

Keterisian Wisma Atlet Tembus 78,6 Persen, Rusun Nagrak Siap Jadi Tempat Isolasi

Megapolitan
3 Pembobol Rumah Kosong di Kota Tangerang Diringkus Polisi

3 Pembobol Rumah Kosong di Kota Tangerang Diringkus Polisi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Jumlah Pemohon yang Dilayani Satpas SIM Dibatasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Jumlah Pemohon yang Dilayani Satpas SIM Dibatasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X