Memastikan Pilkada DKI Berbasis HAM Untuk Pemimpin yang Berintegritas

Kompas.com - 19/04/2017, 06:01 WIB
Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang.
EditorAmir Sodikin

KOMISI Pemilihan Umum DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 menetapkan tahap pemungutan suara putaran kedua akan dilakukan serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 19 April 2017, hari ini.

Kontestasi ini diikuti oleh dua pasangan calon calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI yaitu Ir Basuki Tjahaja Purnama MM dan Drs H. Djarot Saiful Hidayat MS, serta pasangan Anies Rasyid Baswedan Phd dan Sandiaga Salahudin Uno BA MBA.

Untuk mendorong partisipasi pemilih, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

Berdasarkan keputusan tersebut maka pada 19 April 2017 memberikan keleluasaan bagi para pemilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya pada Pilkada DKI putaran kedua.

Standar HAM dalam pilkada

Untuk memastikan dan mengukur kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, terdapat standar untuk melakukan penilaian yang telah dirumuskan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nation Commison on Human Right).

Standar tersebut tertuang dalam Human Right and Election yang secara khusus bercirikan bebas dan berkeadilan (free and fair elections) yang diuraikan sebagai berikut:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, terlaksana pemilu/pilkada yang bebas (free); dengan indikator kebebasan untuk/dalam memilih; pemilih bebas dari paksaan dan intimidasi; kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi; kebebasan untuk berkumpul; jaminan untuk memperoleh informasi; perlindungan terhadap tindakan diskriminasi; pencoblosan suara dilakukan secara rahasia.

Selain itu, terdapat prosedur hukum yang independen untuk memproses keberatan dan pengaduan warga.

Kedua, pemilu/pilkada terlaksana secara berkeadilan (fair) dengan indikator: proses pemilihan bersifat umum (universal); kesetaraan (equal) dan tidak ada diskriminasi (non-discriminatory) terhadap orang yang memiliki hak untuk memilih/dipilih; pemberian suara bersifat satu pemilih satu suara (one person, one vote); pencoblosan suara bersifat langsung, tidak diwakilkan (terkecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat tidak memungkinkan seseorang memilih secara langsung, maka dapat dilakukan pendampingan).

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakarta Selatan Sebut Pekerja Wajib Vaksin demi Perlindungan Kesehatan

Pemkot Jakarta Selatan Sebut Pekerja Wajib Vaksin demi Perlindungan Kesehatan

Megapolitan
Kejar Target, Pemkot Tangsel Tunjuk Sejumlah Sekolah Jadi Sentra Vaksinasi Anak

Kejar Target, Pemkot Tangsel Tunjuk Sejumlah Sekolah Jadi Sentra Vaksinasi Anak

Megapolitan
Tarik Minat Warga, Peserta Vaksinasi di Kamal Muara Dapat 5 Kg Beras

Tarik Minat Warga, Peserta Vaksinasi di Kamal Muara Dapat 5 Kg Beras

Megapolitan
9.238 Orang Ikut Seleksi CPNS di Kota Tangerang, 4.563 Lolos Seleksi Administrasi

9.238 Orang Ikut Seleksi CPNS di Kota Tangerang, 4.563 Lolos Seleksi Administrasi

Megapolitan
Tanggapi Usulan Perubahan RPJMD, Fraksi Demokrat Minta Anies Tetap Penuhi Janji Rumah DP 0

Tanggapi Usulan Perubahan RPJMD, Fraksi Demokrat Minta Anies Tetap Penuhi Janji Rumah DP 0

Megapolitan
Sepi Penumpang, MRT Jakarta Sesuaikan Headway dan Tutup Sejumlah Stasiun

Sepi Penumpang, MRT Jakarta Sesuaikan Headway dan Tutup Sejumlah Stasiun

Megapolitan
Polisi Buru 6 Pelaku Tawuran di Bekasi yang Tewaskan Satu Orang

Polisi Buru 6 Pelaku Tawuran di Bekasi yang Tewaskan Satu Orang

Megapolitan
Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Tracing Dilakukan jika Satwa Bergejala Klinis

Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Tracing Dilakukan jika Satwa Bergejala Klinis

Megapolitan
89 Persen Pelajar di Wilayah I Jaktim Telah Divaksin, Kasudin: Tertinggi di DKI

89 Persen Pelajar di Wilayah I Jaktim Telah Divaksin, Kasudin: Tertinggi di DKI

Megapolitan
BOR Rumah Sakit di Kota Bekasi Turun, Kini Angkanya di Bawah Standar WHO

BOR Rumah Sakit di Kota Bekasi Turun, Kini Angkanya di Bawah Standar WHO

Megapolitan
Polisi Akan Gelar Perkara Tentukan Status Jerinx soal Ancaman Kekerasan

Polisi Akan Gelar Perkara Tentukan Status Jerinx soal Ancaman Kekerasan

Megapolitan
'Saya Sudah Negatif Covid-19, Saat Rontgen, Paru-paru Telah Dipenuhi Kabut dan Bercak'

"Saya Sudah Negatif Covid-19, Saat Rontgen, Paru-paru Telah Dipenuhi Kabut dan Bercak"

Megapolitan
Polisi: Pengendara Moge Tabrak Pemotor di Bintaro dengan Kecepatan 70 Km Per Jam

Polisi: Pengendara Moge Tabrak Pemotor di Bintaro dengan Kecepatan 70 Km Per Jam

Megapolitan
Sapu Jagat Pasukan Oranye, dari Bersihkan Kota hingga Tangani Jenazah Pasien Covid-19

Sapu Jagat Pasukan Oranye, dari Bersihkan Kota hingga Tangani Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Fraksi PKS Setujui Perubahan RPJMD DKI Jakarta karena Alasan Pandemi Covid-19

Fraksi PKS Setujui Perubahan RPJMD DKI Jakarta karena Alasan Pandemi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X