Usai Pilkada DKI, Pendistorsian Informasi Berbasis SARA Harus Diakhiri

Kompas.com - 19/04/2017, 06:21 WIB
Ilustrasi Pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi Pemilu
EditorAmir Sodikin


PEMILIHAN
Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua berlangsung pada Rabu 19 April 2017 hari ini. Perseteruan antara kubu Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno harus berlangsung secara fair dan tidak melenceng dari nilai-nilai integritas.

Perseteruan yang sudah berjalan sejak pilkada putaran pertama sebaiknya bisa reda pasca 19 April 2017. Meskipun ada dugaan bahwa perseteruan antara dua kekuatan politik akan terus berlanjut hingga Pilpres 2019, mari kita ikuti dan hormati agar Pilkada DKI Jakarta berlangsung sejuk dengan menghormati dan memenuhi hak pilih warga Jakarta.

Pendekatan menang atau kalah harus diakhiri, digantikan dengan mengedepankan kebenaran. Pendistorsian informasi berbasis suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), harus diakhiri.

Setelah masa kampanye kedua calon cenderung memakai pendekatan pragmatis untuk menarik dukungan masyarakat, saatnya mengembalikan mandat ke pemegang hak yaitu rakyat Jakarta.

Pilkada Jakarta harus menjadi media pendidikan politik yang bermanfaat bagi rakyat dan bangsa. Salah satu prasyarat mendasar untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis adalah ketersediaan informasi yang benar dan kredibel bagi masyarakat berbasis visi, misi, dan program kerja.

Kedua calon memilikinya, namun selama ini nyaris tenggelam di balik hiruk pikuknya perseteruan yang pragmatis berbasis isu SARA.

Negara harus hadir sebagai pengemban kewajiban untuk melindungi masyarakat dari informasi yang manipulatif dan menyesatkan yang berbasis isu SARA (obligation to protect).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika tidak, akan terjadi segregasi sosial dan politik yang bertahan lama yang tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi konflik yang membahayakan persatuan dan kebinekaan.

Masyarakat berhak atas informasi tentang pasangan calon berikut visi dan misinya agar bisa memilih dengan benar, tepat, dan akurat, ataupun memutuskan tidak mempergunakan haknya untuk memilih.

Memilih ataupun tidak memilih, adalah hak asasi yang melekat pada setiap orang (right to vote or not to vote is human right). Pemilih berhak untuk dilindungi oleh negara dari penyebaran informasi yang menyesatkan atau manipulatif yang dikemas dalam bentuk kampanye hitam (smear campaign).

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Polri Sekat 10 Titik Jalan hingga Pembatasan Transportasi

Tekan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Polri Sekat 10 Titik Jalan hingga Pembatasan Transportasi

Megapolitan
Hindari Kerumuman, Posko PPDB di Disdik Dialihkan ke Posko Wilayah

Hindari Kerumuman, Posko PPDB di Disdik Dialihkan ke Posko Wilayah

Megapolitan
Tangsel Perketat PPKM Mikro: Resepsi Dilarang, RT/RW Diinstruksikan Lockdown Lokal

Tangsel Perketat PPKM Mikro: Resepsi Dilarang, RT/RW Diinstruksikan Lockdown Lokal

Megapolitan
Tertangkapnya Buronan Pencuri yang Tembak Korbannya dengan Airsoft Gun, Dikejar hingga Bogor

Tertangkapnya Buronan Pencuri yang Tembak Korbannya dengan Airsoft Gun, Dikejar hingga Bogor

Megapolitan
Alasan 22 Juni Ditetapkan sebagai Hari Jadi Jakarta

Alasan 22 Juni Ditetapkan sebagai Hari Jadi Jakarta

Megapolitan
Temuan Covid-19 Varian Delta, Satgas: Memang Warga Depok, Kerja di Karawang Belum Pulang 2 Bulan

Temuan Covid-19 Varian Delta, Satgas: Memang Warga Depok, Kerja di Karawang Belum Pulang 2 Bulan

Megapolitan
Dituding Lakukan Pelecehan Seksual, Rian D'MASIV Lapor ke Polda Metro

Dituding Lakukan Pelecehan Seksual, Rian D'MASIV Lapor ke Polda Metro

Megapolitan
UPDATE 21 Juni: 531 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

UPDATE 21 Juni: 531 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak Bikin PSBB Diperketat Lagi di Depok, Ini Daftar Aturannya

Kasus Covid-19 Melonjak Bikin PSBB Diperketat Lagi di Depok, Ini Daftar Aturannya

Megapolitan
Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya

Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya

Megapolitan
HUT DKI, Jakarta Kemungkinan Hujan Nanti Malam

HUT DKI, Jakarta Kemungkinan Hujan Nanti Malam

Megapolitan
UPDATE 21 Juni: Bertambah 78 Kasus Positif, Satu Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 21 Juni: Bertambah 78 Kasus Positif, Satu Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta, Lonjakan Covid-19 hingga RS Terancam Kolaps

Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta, Lonjakan Covid-19 hingga RS Terancam Kolaps

Megapolitan
UPDATE: 587 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Pasien Terus Bertambah dengan Cepat

UPDATE: 587 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Pasien Terus Bertambah dengan Cepat

Megapolitan
Operasional Transportasi Umum di Jakarta Mulai Dibatasi, Ini Jadwal Terbarunya

Operasional Transportasi Umum di Jakarta Mulai Dibatasi, Ini Jadwal Terbarunya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X