Usai Pilkada DKI, Pendistorsian Informasi Berbasis SARA Harus Diakhiri

Dalam kompetisi, pasangan calon wajib mencari cara dan metode terbaik untuk merebut hati pemilih berdasarkan pada tawaran program dan kinerja, bukan dengan cara saling menyerang kelemahan lawannya dan menebarkan kampanye hitam berbasis isu dan materi SARA.

Tugas dari tim sukses pasangan calon adalah merumuskan dan melaksanakan kampanye yang cerdas dan berkualitas dengan menyediakan informasi yang benar dan mencerdaskan rakyat, bukan terlibat atau mengkreasi kampanye hitam, misalnya lewat media sosial dan media konvensional.

Disamping tim sukses, peran dari kelompok relawan juga sangat penting dan signifikan untuk menyampaikan informasi yang benar tentang pasangan calon, agar masyarakat tercerahkan dan menikmati pilkada yang sehat.

Jangan sampai berbagai informasi sesat yang beredar, baik dalam bentuk tabloid, selebaran, spanduk, ataupun yang menjadi viral di media sosial, menganggu proses Pilkada DKI Jakarta yang berkualitas dan bermartabat.

Kemenangan yang dicapai dengan mempergunakan kampanye hitam akan menghasilkan pemimpin zalim dan pasti akan gagal ketika diberikan kepercayaan oleh rakyat. Alih-alih menyejahterakan rakyat, mereka akan menjadi pemimpin yang mengkhianati amanat rakyat dengan melanggar HAM dan bertindak koruptif sebagaimana terjadi di banyak daerah.

Dalam catatan pengaduan di Komnas HAM selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah adalah aktor kedua yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM. Asal pengaduan yang paling banyak adalah wilayah DKI Jakarta.

Artinya, ada persoalan serius dalam pemenuhan dan perlindungan HAM di DKI Jakarta. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 18 gubernur dan 343 bupati/walikota terjerat korupsi. Artinya, 60 persen gubernur dan 65 persen bupati/walikota telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala daerah.

Masyarakat harus cerdas dalam memilah dan memilih agar tidak menyesal lima tahun mendatang. Jangan salah memilih kepala daerah yang berpotensi melanggar HAM dan koruptif oleh karena mereka berlindung di balik kemasan informasi dan pencitraan yang menipu rakyat.

Masyarakat harus membaca dan mempelajari visi, misi, dan program pasangan calon karena sangat penting untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dan maksud pasangan calon ketika dipercaya memimpin, untuk kemudian menagihnya ketika terpilih.

Masyarakat harus mencari tahu rekam jejak pasangan calon dan mencari tahu bagaimana komitmen dan kedekatan calon terhadap rakyat, serta bukti kongkret dalam mengangkat kesejahteraan rakyat, memberantas korupsi, menjunjung kebinekaan, dan menegakkan HAM.

Mari, kita wujudkan Pilkada DKI Jakarta yang berintegritas dan damai. Berikan kebebasan bagi pemilih untuk memilih calon yang menurut hati nurani mereka mempunyai kredibilitas, integritas, dan menjunjung tinggi HAM.

Kepada warga Jakarta, selamat memanfaatkan hak pilih secara merdeka!