Kompas.com - 19/04/2017, 09:26 WIB
Komisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKomisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemilih yang tidak memiliki formulir C6 atau pemberitahuan memilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya atau mencoblos pada Rabu (19/4/2017) selama terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Komisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik mengatakan, pemilih dapat lebih dulu mengecek di TPS mana namanya terdaftar melalui laman https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/2/nasional.

Setelah mengetahui TPS tempat mencoblos, pemilih bisa datang ke TPS tersebut dengan membawa identitas kependudukan seperti e-KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.

"Dia tinggal datang, tinggal membawa dokumen kependudukannya, menunjukkan kepada KPPS. Nanti KPPS akan melihat ada enggak namanya di DPT yang di TPS itu," ujar Sidik saat dihubungi Kompas.com, Rabu pagi.

(baca: Formulir C6 Bukan Syarat Memilih)

Setelah KPPS memverifikasi nama pemilih yang bersangkutan benar terdaftar di TPS tersebut, pemilih akan dipersilakan menggunakan hak pilihnya.

Sidik mengingatkan agar KPPS tidak meminta pemilih tersebut mencoblos pukul 12.00 WIB hanya karena tidak memiliki atau mendapatkan formulir C6.

"Jangan ditunda sampai jam 12.00," kata dia.

Sidik juga mengimbau kepada KPPS agar tetap melayani pemilih yang tidak memiliki C6 selama pemilih tersebut memang terdaftar di dalam DPT.

"Kalau dia sudah ada di DPT, walaupun tidak membawa C6 itu tetap dilayani, yang penting orang tersebut dilihat dokumen kependudukannya sama enggak dengan yang ada di DPT, mulai dari nama, tempat tanggal lahir," ucap Sidik.

Selain e-KTP atau surat keterangan, pemilih diimbau membawa kartu keluarga (KK) atau identitas lainnya, seperti SIM, paspor, buku nikah, untuk memperkuat identitas kependudukan.

"Itu untuk menjaga, mengawal hak pilih dia. Dia tidak boleh lenggang kangkung, tidak boleh tidak bawa dokumen, kami kan mau meyakinkan ini warga DKI yang punya hak pilih," kata Sidik.

Dengan adanya kelengkapan identitas tersebut, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak boleh menolak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Megapolitan
Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Megapolitan
Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Megapolitan
Derita Remaja Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi: Dipaksa Layani 5 Pria hingga Terjangkit Penyakit Kelamin

Derita Remaja Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi: Dipaksa Layani 5 Pria hingga Terjangkit Penyakit Kelamin

Megapolitan
Ditangkap Warga, 2 Maling Motor di Ciputat Menangis dan Minta Ampun

Ditangkap Warga, 2 Maling Motor di Ciputat Menangis dan Minta Ampun

Megapolitan
Masjid Istiqlal, Ekspresi Rasa Syukur Kemerdekaan hingga Toleransi

Masjid Istiqlal, Ekspresi Rasa Syukur Kemerdekaan hingga Toleransi

Megapolitan
Alasan Inspektorat Jenderal Kemendagri Panggil Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok

Alasan Inspektorat Jenderal Kemendagri Panggil Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok

Megapolitan
PPKM Jakarta Kembali Diperpanjang hingga 3 Mei 2021

PPKM Jakarta Kembali Diperpanjang hingga 3 Mei 2021

Megapolitan
Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Kategori dan Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jakarta

Megapolitan
Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Melihat Sosok Mbah Priok yang Makamnya Dikeramatkan Warga Jakarta Utara

Megapolitan
Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Gudang Mebel di Pulogebang Terbakar, 1 Mobil dan 1 Motor Hangus

Megapolitan
Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Alasan Sandi, Pegawai yang Ungkap Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Belum Penuhi Panggilan Inspektorat Kemendagri

Megapolitan
[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

[Update 19 April]: Ada 216 Pasien Aktif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
[Update 19 April]: 35 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi

[Update 19 April]: 35 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Di Depan Wakil Rakyat, Anies Sebut 12 Penghargaan untuk Pemprov DKI di Tahun 2020-2021

Di Depan Wakil Rakyat, Anies Sebut 12 Penghargaan untuk Pemprov DKI di Tahun 2020-2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X