Ahok: "E-budgeting" APBD Tetap Jalan, Kecuali Gubernurnya Tidak Mau

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini menerapkan sistem e-budgeting untuk digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Meski berganti gubernur, Ahok (sapaan Basuki) mengatakan, sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah yang memimpin ingin menggunakannya.

"Sistem e-budgeting semua bisa tetap jalan, kecuali gubernurnya tidak mau," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/4/2017).

Namun, hal berbeda akan terjadi jika gubernurnya tidak ingin menerapkan sistem e-budgeting. Apalagi kalau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati juga diganti oleh gubernur yang baru. Jika seperti itu, dia khawatir sistem e-budgeting tidak akan berlanjut.

"Saya yakin kalau Bu Tuty tidak diganti, pasti aman. Kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernurnya perintahkan enggak mau (pakai sistem e-budgeting)," ujar Ahok.

Baca: Cegah Korupsi APBD, KPK Dorong Penerapan E-Budgeting

Sistem e-budgeting membuat tidak sembarang orang bisa melakukan input program ke dalam APBD. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang memiliki password atau akses ke dalam sistem e-budgeting tersebut.

Oknum-oknum eksekutif dan legislatif tidak bisa memasukan anggaran siluman dalam APBD DKI. Biasanya, input program ke dalam sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama di ruangan Bappeda.

Ahok bercerita, dia pernah ribut dengan oknum DPRD DKI dan oknum SKPD karena sistem e-budgeting ini.

"Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang yang nyolong enggak. Tahun 2014 kan pada enggak mau ngisi (e-budgeting), saya pecatin semua. Tahun 2015 diisi, DPRD ngelawan, enggak mau tandatangan. Itu kejadian yang mau impeachment saya itu," ujar Ahok.