Pengacara Miryam: Penetapan DPO Bisa Kami Praperadilankan

Kompas.com - 01/05/2017, 21:15 WIB
Pengacara Miryam S Haryani, Aga Khan di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/5/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARPengacara Miryam S Haryani, Aga Khan di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Miryam S Haryani merespons penangkapan yang dilakukan polisi Senin (1/5/2017) dini hari tadi.

Pengacara Miryam, Aga Khan mengungkapkan kemungkinan pihaknya bakal mengajukan praperadilan kedua. Kubu Miryam ingin menggugat tindakan KPK yang menjadikan anggota DPR itu sebagai buronan.  

"Tanggal 8 kami (sidang perdana) praperadilan. Ini DPO bisa kami praperadilan lagi," kata Aga di Mapolda Metro Jaya, Senin.

Sebelumnya, melalui tim pengacaranya, Miryam sudah mengajukan praperadilan pada Jumat (21/4/2017) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(Baca: Ini Alasan Miryam Tak Penuhi Panggilan KPK)

Pada berkas pengajuannya, Miryam menyoal status tersangka yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Aga menyayangkan KPK justru menetapkan Miryam sebagai buronan setelah ia mengabari bahwa pihaknya sedang mengajukan praperadilan.

"Saya janjikan KPK, Miryam akan datang tanggal 26. Tapi sebelum tanggal 26, tanggal 25 saya berikan surat bahwa ada praperadilan. Tapi enggak dijawab KPK, malah ditanggapi dengan status DPO. Seharusnya KPK bisa koordinasi dengan kami dulu," ujar Aga.

Usai penangkapan Miryam, Aga masih menyatakan keberatannya soal penetapan tersangka kliennya.

(Baca: Polisi Tangkap Miryam S Haryani di Hotel Grand Kemang)

KPK dianggap tidak memiliki wewenang untuk menuduhkan pasal keterangan palsu kepada Miryam.

"Harusnya itu masuk wilayah pidana umum," kata Aga.

Dalam penetapan tersangka, KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Aga menilai keterangan palsu baru bisa dibuktikan apabila perkara pokok yang disidangkan telah diputus oleh hakim.

"Kami meminta agar KPK mengerti proses hukum yang terjadi bahwa Pasal 22 itu mengacu pada Pasal 274 KUHP. Itu adalah kewenangan hakim. Waktu itu hakim sudah menolak," ujar dia.

(Baca: KPK Akan Telusuri Pihak yang Diduga Bantu Pelarian Miryam S Haryani)

Miryam merupakan tersangka dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP.

Ia mangkir dalam setiap panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Mulanya, Miryam beralasan ingin berobat.

Belakangan, ia mengajukan gugatan praperadilan dan enggan mengikuti proses hukum selama proses praperadilan berlangsung.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dispensasi Perpanjang SIM Masih Berlaku hingga 31 Agustus 2020

Dispensasi Perpanjang SIM Masih Berlaku hingga 31 Agustus 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Warga Selektif Pilih Restoran, Cari yang Terapkan Protokol Kesehatan

Pemprov DKI Minta Warga Selektif Pilih Restoran, Cari yang Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Sibuk Mengamati Target, Hampir Seluruh Agen Detektif Wanita Ternyata Masih Lajang

Sibuk Mengamati Target, Hampir Seluruh Agen Detektif Wanita Ternyata Masih Lajang

Megapolitan
Viral Video Warga Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Suspect di Kabupaten Bekasi, Ini Penjelasan Polisi

Viral Video Warga Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Suspect di Kabupaten Bekasi, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan

Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan

Megapolitan
Covid-19 Kota Tangerang Meningkat, PSBB Diperpanjang hingga 23 Agustus

Covid-19 Kota Tangerang Meningkat, PSBB Diperpanjang hingga 23 Agustus

Megapolitan
UPDATE Sepekan Terakhir di Jakarta: Bertambah 3.271 Pasien Positif Covid-19 dan Terjadi 3 Kali Lonjakan

UPDATE Sepekan Terakhir di Jakarta: Bertambah 3.271 Pasien Positif Covid-19 dan Terjadi 3 Kali Lonjakan

Megapolitan
Wartawan Berbagi, Terinspirasi Pemulung Cari Ponsel Bekas untuk Belajar dari Rumah

Wartawan Berbagi, Terinspirasi Pemulung Cari Ponsel Bekas untuk Belajar dari Rumah

Megapolitan
Rentetan Penembakan Misterius di Tangsel, Beraksi di Jalan Raya Incar Pengendara

Rentetan Penembakan Misterius di Tangsel, Beraksi di Jalan Raya Incar Pengendara

Megapolitan
Polemik Informasi Pedagang Terpapar Covid-19 di Pasar Mayestik, Disebut Hoaks Kemudian Diakui

Polemik Informasi Pedagang Terpapar Covid-19 di Pasar Mayestik, Disebut Hoaks Kemudian Diakui

Megapolitan
Tiga Gerbang Tol Bekasi Berlakukan Ganjil Genap

Tiga Gerbang Tol Bekasi Berlakukan Ganjil Genap

Megapolitan
Wagub DKI: Delapan Persen Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Berusia di Bawah 19 Tahun

Wagub DKI: Delapan Persen Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Berusia di Bawah 19 Tahun

Megapolitan
Satu Tahun Pascakejadian, Pemerkosa di Bintaro Akhirnya Ditangkap Setelah Korban Memviralkan Kisahnya

Satu Tahun Pascakejadian, Pemerkosa di Bintaro Akhirnya Ditangkap Setelah Korban Memviralkan Kisahnya

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kenangan Ahok soal Demo 411, Tolak Mengungsi ke Pulau | Pemerkosa di Bintaro Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Kenangan Ahok soal Demo 411, Tolak Mengungsi ke Pulau | Pemerkosa di Bintaro Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 9 Agustus, Kasus Positif Covid-19 Aktif di Kota Bekasi Terbanyak Se-Jawa Barat

UPDATE 9 Agustus, Kasus Positif Covid-19 Aktif di Kota Bekasi Terbanyak Se-Jawa Barat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X