Ahok: Tim Anies-Sandi Tak Bisa Ganti Banyak APBD-P 2017

Kompas.com - 02/05/2017, 18:54 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melayani pengaduan warga di ruang tamu Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/5/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melayani pengaduan warga di ruang tamu Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, tim transisi Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa saja memberi masukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017. Namun, tim transisi Anies-Sandi tidak dapat mengganti terlalu banyak APBD-P 2017 tersebut.

"Kalau APBD-P silakan aja, kan kami sudah kawal KUA-PPAS, enggak bisa ganti terlalu banyak juga. Ya silakan aja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan, kami terima aja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/5/2017) sore.

Ahok mengatakan, APBD-P 2017 masih di bawah kewenangan dia dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Dia tidak akan mengizinkan tim transisi Anies-Sandi mengubah banyak APBDP 2017. Sebab, Ahok dan Djarot memiliki program prioritas.

"Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata dia.

Ahok mengatakan, salah satu program yang difokuskan Pemprov DKI Jakarta saat ini yakni pembangunan light rapid transit (LRT). Ahok tidak akan mengizinkan tim transisi Anies-Sandi mengotak-atiknya.

"Kami fokusnya mau untuk Jakpro supaya untuk penyelesaian LRT, kamu masuk, kamu ngotot, kamu mau kasih yang lain, saya enggak kasih dong. Itu kan lanjutan kami," ucap Ahok.

Sementara soal Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, Ahok mempersilakan tim transisi Anies-Sandi memberi masukan.

Sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi, Syarif, sebelumnya mengatakan, tim transisi yang dibentuk akan mengupayakan empat program unggulan Anies-Sandi masuk ke APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018. Keempat program tersebut yakni rumah dengan down payment (DP) nol rupiah, KJP plus, KJS plus, dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship).

Syarif mengatakan, empat program tersebut diupayakan masuk ke APBD perubahan 2017 dan KUA-PPAS 2018 agar bisa langsung mengakomodasi janji-janji kampanye Anies-Sandi.

"Kalau misalnya di bulan Desember isinya bukan janji kampanye, merepotkan Anies, malah bisa disebut mengganggu pemerintahan," kata Syarif di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa.

Menurut Syarif, perubahan tersebut penting karena yang melaksanakan program kerja Pemprov DKI Jakarta pada tiga bulan terakhir di 2017 dan 2018 adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Megapolitan
Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Megapolitan
Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Megapolitan
Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Megapolitan
Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Megapolitan
Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Megapolitan
Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Megapolitan
Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Megapolitan
Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Megapolitan
Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Megapolitan
Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Megapolitan
Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X