Pemprov DKI Akan Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Kompas.com - 03/05/2017, 12:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Kompas.com/David Oliver PurbaWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan ( PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) seharga kurang dari Rp 2 miliar.

"Pajak di bawah Rp 2 miliar ini sekarang kami lagi merumuskan buat Pergub-nya itu gratis," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).

Djarot menyebut Pergub itu juga akan mengatur pembebasan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi para veteran dan pensiunan. Dengan demikian, mereka tidak akan kesulitan membayar pajak.

"Yang para veteran, pensiunan, itu juga diberikan kemudahan. Kalau enggak gitu, udah enggak bisa bayar pajak, termasuk juga untuk BPHTB," kata dia.

Djarot mengatakan, Pergub tersebut ditargetkan selesai dan disahkan pada Mei 2017. Pemprov DKI Jakarta telah mengimbau kepada seluruh kelurahan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak mempersulit pengurusan pajak tersebut.

"Segala aturannya secara rinci sekarang kami lagi rumuskan dalam Pergub. (Targetnya) bulan ini," ucap Djarot.

Sebelum merumuskan Pergub itu, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar. Pembebasan PBB-P2 berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi. Namun hal itu dengan catatan bahwa lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

Sementara untuk ruko, apartemen dan tempat usaha yang NJOP PBB-P2-nya di bawah Rp 1 miliar, tetap dikenakan kewajiban penyetoran pajak. Kebijakan pembebasan PBB-P2 itu dilakukan agar tidak membebani warga yang berpenghasilan pas-pasan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bioskop di Bekasi Dibuka Lagi, Ini Protokol Kesehatannya

Bioskop di Bekasi Dibuka Lagi, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim

Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim

Megapolitan
Oknum Guru SMA di Jaktim yang Lakukan Tindakan Rasial Masih Aktif Mengajar

Oknum Guru SMA di Jaktim yang Lakukan Tindakan Rasial Masih Aktif Mengajar

Megapolitan
Mantan Polisi dan Direktur Perusahaan Terlibat Penyelundupan Senjata Api

Mantan Polisi dan Direktur Perusahaan Terlibat Penyelundupan Senjata Api

Megapolitan
Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Megapolitan
Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Megapolitan
Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Megapolitan
Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Megapolitan
Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 41 Persen dan Ruang ICU 39 Persen

Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 41 Persen dan Ruang ICU 39 Persen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Imbauan SARA Guru SMA Negeri di Jakarta | Viral Mobil Terobos Palang dan Tak Bayar Tol di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Imbauan SARA Guru SMA Negeri di Jakarta | Viral Mobil Terobos Palang dan Tak Bayar Tol di Bekasi

Megapolitan
Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Megapolitan
Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X