Pemprov DKI Akan Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Kompas.com - 03/05/2017, 12:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Kompas.com/David Oliver PurbaWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan ( PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) seharga kurang dari Rp 2 miliar.

"Pajak di bawah Rp 2 miliar ini sekarang kami lagi merumuskan buat Pergub-nya itu gratis," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).

Djarot menyebut Pergub itu juga akan mengatur pembebasan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi para veteran dan pensiunan. Dengan demikian, mereka tidak akan kesulitan membayar pajak.

"Yang para veteran, pensiunan, itu juga diberikan kemudahan. Kalau enggak gitu, udah enggak bisa bayar pajak, termasuk juga untuk BPHTB," kata dia.

Djarot mengatakan, Pergub tersebut ditargetkan selesai dan disahkan pada Mei 2017. Pemprov DKI Jakarta telah mengimbau kepada seluruh kelurahan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak mempersulit pengurusan pajak tersebut.

"Segala aturannya secara rinci sekarang kami lagi rumuskan dalam Pergub. (Targetnya) bulan ini," ucap Djarot.

Sebelum merumuskan Pergub itu, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar. Pembebasan PBB-P2 berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi. Namun hal itu dengan catatan bahwa lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

Sementara untuk ruko, apartemen dan tempat usaha yang NJOP PBB-P2-nya di bawah Rp 1 miliar, tetap dikenakan kewajiban penyetoran pajak. Kebijakan pembebasan PBB-P2 itu dilakukan agar tidak membebani warga yang berpenghasilan pas-pasan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Dhanagun, Vihara Berusia 3 Abad di Bogor

Menengok Dhanagun, Vihara Berusia 3 Abad di Bogor

Megapolitan
5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

Megapolitan
Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Megapolitan
Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Megapolitan
Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Megapolitan
Cegah Penyebaran Virus Corona, Lion Air Group Batalkan Penerbangan ke China

Cegah Penyebaran Virus Corona, Lion Air Group Batalkan Penerbangan ke China

Megapolitan
Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata

Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata

Megapolitan
WNA AS Penyelundup Brownies Ganja Ditangkap, Temannya DPO

WNA AS Penyelundup Brownies Ganja Ditangkap, Temannya DPO

Megapolitan
KJRI Toronto Undang Bogor Hadiri Indonesian Summer Festival di Kanada

KJRI Toronto Undang Bogor Hadiri Indonesian Summer Festival di Kanada

Megapolitan
Cegah Banjir, Saluran Penghubung Sulaiman di Makasar Dikuras

Cegah Banjir, Saluran Penghubung Sulaiman di Makasar Dikuras

Megapolitan
Kisah Grup Barongsai Kong Ha Hong, Dilarang Era Orba dan Kini Jadi Juara Dunia

Kisah Grup Barongsai Kong Ha Hong, Dilarang Era Orba dan Kini Jadi Juara Dunia

Megapolitan
Ketua Ormas Goib Bantah Buat Spanduk Tolak Bioskop XXI karena Faktor Ekonomi

Ketua Ormas Goib Bantah Buat Spanduk Tolak Bioskop XXI karena Faktor Ekonomi

Megapolitan
Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies 'Bapak Integrasi'

Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies "Bapak Integrasi"

Megapolitan
Dirut Transjakarta Mundur, Posisinya Digantikan Wakil Ketua DTKJ

Dirut Transjakarta Mundur, Posisinya Digantikan Wakil Ketua DTKJ

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Bogor Tembus Rp 90.000 Per Kilo

Harga Cabai Rawit Merah di Bogor Tembus Rp 90.000 Per Kilo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X