Kompas.com - 03/05/2017, 12:32 WIB
Ilustrasi Kompas.comIlustrasi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresias langkah-langkah yang diambil Pemerintah DKI Jakarta dalam menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembebasan Biaya Visum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di RSUD dan Puskesmas.

Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, kebijakan itu merupakan langkah maju terkait perlindungan korban yang telah dinyatakan dalam berbagai regulasi.

"Peraturan ini harus segera difinalkan," kata Supriyadi melalui keterangan persnya, Rabu (3/5/2017).

Ia menjelaskan, hak koban KDRT untuk mendapat layanan kesehatan, salah satunya visum et repertum, sebenarnya sudah ada dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hingga Peraturan Menteri Kesehatan No 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

"Upaya pemenuhan hak korban atas visum yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional hanya dapat diberikan kepada korban yang memiliki jaminan kesehatan nasional (BPJS)," kata Supriyadi.

Pemprov DKI sendiri juga menjamin visum gratis bagi pemegang BPJS melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1618 tahun 2016 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD. Namun ICJR menilai praktiknya masih jauh dari harapan. Masih banyak korban yang menanggung sendiri biaya visumnya, atau belum memiliki jaminan kesehatan.

"Sehingga pada praktiknya korban justru harus dibebani biaya visum yang jumlahnya beragam pada setiap rumah sakit bahkan sampai dengan Rp 1.500.000," ujar Supriyadi.

Pasal 146 KUHAP menetapkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan, ditanggung oleh negara. Visum yang merupakan bagian dari alat bukti tindak pidana yang secara teori masuk ke dalam anggaran penyelesaian perkara pidana. ICJR menilali keputusan Pemprov DKI ini layak dicontoh dan diikuti oleh Pemda lainnya.

"ICJR bahkan mendorong layanan kesehatan tidak hanya diberikan kepada korban KDRT namun juga kepada korban kekerasan lainnya terutama korban kejahatan seksual," ujar Supriyadi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya mengungkapkan wacana ini dalam sambutannya di Rakerda Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Ahok mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang isinya menggratiskan biaya visum bagi perempuan korban KDRT di RSUD dan Puskesmas.

"Kalau ada KDRT, sekarang visum masih bayar. Saya sedang siapkan Pergub. Nantinya di RS kami dan puskesmas untuk visum nggak bayar," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/4/2017) lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Megapolitan
TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Megapolitan
Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Megapolitan
Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Megapolitan
Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Megapolitan
Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Megapolitan
5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit

Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit

Megapolitan
Unggahan Viral Warga Depok Dengar Dentuman Berulang Kali, Ternyata Suara Meriam Amunisi Hampa Milik Kostrad

Unggahan Viral Warga Depok Dengar Dentuman Berulang Kali, Ternyata Suara Meriam Amunisi Hampa Milik Kostrad

Megapolitan
Ini Lokasi Kantong Parkir bagi Pengunjung Tebet Eco Park

Ini Lokasi Kantong Parkir bagi Pengunjung Tebet Eco Park

Megapolitan
Waisak, 9 Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Dapat Remisi

Waisak, 9 Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Dapat Remisi

Megapolitan
Polisi Pastikan Terduga Pembunuh di Jatisampurna Tak Alami Masalah Kejiwaan

Polisi Pastikan Terduga Pembunuh di Jatisampurna Tak Alami Masalah Kejiwaan

Megapolitan
Tampak Usang dan Rusak, Truk Sampah Milik Pemkot Bekasi Tetap Beroperasi

Tampak Usang dan Rusak, Truk Sampah Milik Pemkot Bekasi Tetap Beroperasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.