Ahok: PBB bagi Pensiunan TNI-Polri Diskon 75 Persen, Pejabat Gratis

Kompas.com - 04/05/2017, 14:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pensiunan TNI dan Polri juga akan diberi keringanan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Mereka akan diberi diskon hingga 75 persen.

"Termasuk veteran TNI, Polri, pensiunan, itu dapat diskon 75 persen," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017).

Ahok mengatakan, PBB juga tidak akan dikenakan untuk pejabat, seperti gubernur misalnya.

"Iya (pejabat dibebaskan) jadi kami kan intinya kami ingin semua warga itu dibebaskan. Tapi kan tata ruang mesti diatur," ujar Ahok.

Ia sempat mengatakan bahwa pejabat yang akan dibebaskan dari kewajiban PBB adalah Presiden dan Gubernur.

Sementara, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan pejabat yang PBB-nya gratis adalah Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota.

Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta memang ingin membebaskan PBB seluruh rumah tinggal. Kecuali, rumah tinggal yang dijadikan tempat usaha. Saat ini, Ahok juga sedang menyiapkan pergub untuk membebaskan PBB rumah NJOP di bawah Rp 2 miliar.

Baca juga: Ahok Kaji Syarat Pembebasan PBB-P2 dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar

"Kami akan bebaskan PBB itu yang dibawah angka Rp 2 miliar. Jadi Rp 2 miliar ke bawah enggak perlu bayar PBB. Nanti kami harap bertahap, kami bisa hapuskan semua PBB rumah tinggal, kecuali kalau dibuat tempat usaha," kata Ahok.

Baca juga: PBB-P2 Jakarta Kini Terbagi atas 4 Kategori

Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar. Pembebasan PBB-P2 berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi.

Namun hal itu dengan catatan bahwa lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Megapolitan
Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Megapolitan
Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertahuran Koalisi PKS dengan Gerindra

Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertahuran Koalisi PKS dengan Gerindra

Megapolitan
Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Megapolitan
Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Megapolitan
Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Megapolitan
Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Megapolitan
MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

Megapolitan
Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Megapolitan
Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Megapolitan
Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Megapolitan
Korban Ledakan akibat Gas Bocor Lari Minta Tolong dalam Kondisi Penuh Luka Bakar

Korban Ledakan akibat Gas Bocor Lari Minta Tolong dalam Kondisi Penuh Luka Bakar

Megapolitan
PKS Umumkan 3 Bakal Calon Wali Kota Depok, Mengapa Tak Ada Petahana M Idris?

PKS Umumkan 3 Bakal Calon Wali Kota Depok, Mengapa Tak Ada Petahana M Idris?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X