Ahok: PBB bagi Pensiunan TNI-Polri Diskon 75 Persen, Pejabat Gratis

Kompas.com - 04/05/2017, 14:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pensiunan TNI dan Polri juga akan diberi keringanan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Mereka akan diberi diskon hingga 75 persen.

"Termasuk veteran TNI, Polri, pensiunan, itu dapat diskon 75 persen," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017).

Ahok mengatakan, PBB juga tidak akan dikenakan untuk pejabat, seperti gubernur misalnya.


"Iya (pejabat dibebaskan) jadi kami kan intinya kami ingin semua warga itu dibebaskan. Tapi kan tata ruang mesti diatur," ujar Ahok.

Ia sempat mengatakan bahwa pejabat yang akan dibebaskan dari kewajiban PBB adalah Presiden dan Gubernur.

Sementara, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan pejabat yang PBB-nya gratis adalah Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota.

Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta memang ingin membebaskan PBB seluruh rumah tinggal. Kecuali, rumah tinggal yang dijadikan tempat usaha. Saat ini, Ahok juga sedang menyiapkan pergub untuk membebaskan PBB rumah NJOP di bawah Rp 2 miliar.

Baca juga: Ahok Kaji Syarat Pembebasan PBB-P2 dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar

"Kami akan bebaskan PBB itu yang dibawah angka Rp 2 miliar. Jadi Rp 2 miliar ke bawah enggak perlu bayar PBB. Nanti kami harap bertahap, kami bisa hapuskan semua PBB rumah tinggal, kecuali kalau dibuat tempat usaha," kata Ahok.

Baca juga: PBB-P2 Jakarta Kini Terbagi atas 4 Kategori

Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar. Pembebasan PBB-P2 berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi.

Namun hal itu dengan catatan bahwa lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X