Kompas.com - 04/05/2017, 16:12 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat meninjau pembangunan Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat meninjau pembangunan Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak khawatir pemasukan daerah akan berkurang karena pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) seharga kurang dari Rp 2 miliar.

Sebab, menurut Djarot, rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar di DKI Jakarta tidak begitu banyak.

"Saya lupa ada berapa juta wajib pajak yang digratiskan seperti itu dan itu mengurangi tidak signifikan, cuma sekitar sekian ratus miliar, tidak apa-apa," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017).

(baca: Ahok Jelaskan Alasan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Akan Gratis PBB)

Djarot mengatakan, Pemprov DKI menerapkan asas keadilan sosial untuk membebaskan pembayaran PBB tersebut. Bahkan, dia berharap PBB nantinya bisa digratiskan untuk semua pihak.

"Tujuannya adalah untuk keadilan sosial serta subsidi silang. Bahkan ke depan kami berharap bahwa PBB untuk tempat tinggal itu bisa digratiskan, kecuali tempat usaha," kata Djarot.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk membebaskan pembayaran PBB untuk rumah dengan NJOP seharga kurang dari Rp 2 miliar itu. Pergub tersebut juga akan mengatur pembebasan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi para veteran dan pensiunan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pergub tersebut ditargetkan selesai dan disahkan pada Mei 2017. Sebelum merumuskan Pergub itu, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 259/2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar.

Pembebasan PBB-P2 berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi. Namun hal itu dengan catatan bahwa lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

Sementara untuk ruko, apartemen dan tempat usaha yang NJOP PBB-P2-nya di bawah Rp 1 miliar, tetap dikenakan kewajiban penyetoran pajak.

Kompas TV Djarot: Penyerapan Anggaran Mencapai 82,15%
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Megapolitan
Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Megapolitan
59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Megapolitan
Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Megapolitan
Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Megapolitan
Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Megapolitan
Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Megapolitan
Toko PS Store di Condet Terbakar

Toko PS Store di Condet Terbakar

Megapolitan
Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Megapolitan
Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Megapolitan
Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.