Djarot Tak Khawatir Pembebasan PBB Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Kurangi Pendapatan DKI

Kompas.com - 04/05/2017, 16:12 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat meninjau pembangunan Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat meninjau pembangunan Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak khawatir pemasukan daerah akan berkurang karena pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan ( PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) seharga kurang dari Rp 2 miliar.

Sebab, menurut Djarot, rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar di DKI Jakarta tidak begitu banyak.

"Saya lupa ada berapa juta wajib pajak yang digratiskan seperti itu dan itu mengurangi tidak signifikan, cuma sekitar sekian ratus miliar, tidak apa-apa," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017).

(baca: Ahok Jelaskan Alasan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Akan Gratis PBB)

Djarot mengatakan, Pemprov DKI menerapkan asas keadilan sosial untuk membebaskan pembayaran PBB tersebut. Bahkan, dia berharap PBB nantinya bisa digratiskan untuk semua pihak.

"Tujuannya adalah untuk keadilan sosial serta subsidi silang. Bahkan ke depan kami berharap bahwa PBB untuk tempat tinggal itu bisa digratiskan, kecuali tempat usaha," kata Djarot.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk membebaskan pembayaran PBB untuk rumah dengan NJOP seharga kurang dari Rp 2 miliar itu. Pergub tersebut juga akan mengatur pembebasan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi para veteran dan pensiunan.

Pergub tersebut ditargetkan selesai dan disahkan pada Mei 2017. Sebelum merumuskan Pergub itu, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 259/2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar.

Pembebasan PBB-P2 berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi. Namun hal itu dengan catatan bahwa lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

Sementara untuk ruko, apartemen dan tempat usaha yang NJOP PBB-P2-nya di bawah Rp 1 miliar, tetap dikenakan kewajiban penyetoran pajak.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 8 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 344, 54 di Antaranya WNI yang Pulang dari Luar Negeri

Update 8 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 344, 54 di Antaranya WNI yang Pulang dari Luar Negeri

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Peristiwa Perempuan Lompat dari Lantai 13 Hotel di Tanah Abang

Polisi Periksa 5 Saksi Peristiwa Perempuan Lompat dari Lantai 13 Hotel di Tanah Abang

Megapolitan
Kronologi Ilham Bintang Kehilangan Ratusan Juta Rupiah akibat Pembobolan Rekening

Kronologi Ilham Bintang Kehilangan Ratusan Juta Rupiah akibat Pembobolan Rekening

Megapolitan
CFD Bekasi Kembali Digelar Pekan Ini, Pemkot Akan Rapid Test 500 Pengunjung

CFD Bekasi Kembali Digelar Pekan Ini, Pemkot Akan Rapid Test 500 Pengunjung

Megapolitan
PPSU Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang Prapatan, Tiga Orang Luka-luka

PPSU Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang Prapatan, Tiga Orang Luka-luka

Megapolitan
Hasil Swab Test Keluar, 30 Petugas Puskesmas Sukapura Dinyatakan Negatif Covid-19

Hasil Swab Test Keluar, 30 Petugas Puskesmas Sukapura Dinyatakan Negatif Covid-19

Megapolitan
Kesal karena Direkam Saat Berkaraoke, 6 Anggota PPSU Merusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang

Kesal karena Direkam Saat Berkaraoke, 6 Anggota PPSU Merusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang

Megapolitan
Depo MRT Fase 2B Bakal Dibangun di Ancol Barat, Butuh Anggaran Rp 1,5 Triliun

Depo MRT Fase 2B Bakal Dibangun di Ancol Barat, Butuh Anggaran Rp 1,5 Triliun

Megapolitan
Pemprov DKI Izinkan Lapangan Golf hingga Pusat Kebugaran Beroperasi Kembali Mulai 12 Juli

Pemprov DKI Izinkan Lapangan Golf hingga Pusat Kebugaran Beroperasi Kembali Mulai 12 Juli

Megapolitan
Jam Operasional Transportasi Umum di Kota Tangerang Mulai Diperpanjang

Jam Operasional Transportasi Umum di Kota Tangerang Mulai Diperpanjang

Megapolitan
Ini yang Harus Dilakukan jika Lihat Seseorang Dililit Ular

Ini yang Harus Dilakukan jika Lihat Seseorang Dililit Ular

Megapolitan
[UPDATE] 8 Juli: 8 RW di Kota Bekasi Masih Zona Merah Covid-19

[UPDATE] 8 Juli: 8 RW di Kota Bekasi Masih Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Tidak Boleh Antar Jemput Penumpang di Zona Merah, Ojol Bekasi Malah Diberi Kelonggaran

Tidak Boleh Antar Jemput Penumpang di Zona Merah, Ojol Bekasi Malah Diberi Kelonggaran

Megapolitan
Kisah Anak Tukang AC Berprestasi tapi Gagal PPDB Tangerang, 'Dipaksa' Cari Sekolah Swasta

Kisah Anak Tukang AC Berprestasi tapi Gagal PPDB Tangerang, "Dipaksa" Cari Sekolah Swasta

Megapolitan
Pemotongan Hewan Kurban Saat Pandemi, Daging Diantar ke Rumah

Pemotongan Hewan Kurban Saat Pandemi, Daging Diantar ke Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X