JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sudah resmi ditetapkan sebagai gubernur-wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Keduanya dijadwalkan akan dilantik pada Oktober 2017.

Jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, Oktober adalah bulan di mana dilakukan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P). Sehingga hampir dipastikan pengesahan APBD-P DKI 2017 dilakukan saat Anies-Sandi resmi memerintah.

Kendati demikian, seperti pada umumnya, pengesahan APBD-P DKI 2017 tentu akan melewati proses penyusunan dan pembahasan.

Proses ini akan terjadi sebelum Anies-Sandi menjabat, atau tepatnya saat Pemprov DKI masih dipimpin oleh gubernur petahana Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

Kondisi itulah yang kini memunculkan polemik. Dalam berbagai kesempatan, Ahok menyatakan APBD-P 2017 masih di bawah kewenangan pemerintahannya dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Ahok tidak mengizinkan tim Anies-Sandi mengubah banyak APBD-P 2017. Sebab, Ahok dan Djarot masih ingin menyelesaikan program prioritas.

Menurut Ahok, tim Anies-Sandi bisa saja memberi masukan terhadap APBD-P tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa tim Anies-Sandi tidak dapat mengganti terlalu banyak APBD-P 2017.

"Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/5/2017).

Kendati mempersilakan memberi masukan, Ahok menyatakan ketidaksetujuannya dan tidak mau mengakomodasi beberapa program Anies-Sandi, yang justru program tersebut merupakan program kampanye Anies-Sandi.

Di antaranya program Rumah Tanpa DP dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Untuk program Rumah Tanpa DP, Ahok menilai tak masuk akal menganggarkan uang APBD untuk warga yang ingin membeli rumah sehingga dia tidak akan memasukkan program itu ke APBP-P DKI 2017.

"Kalau usul soal mesti sediakan uang DP 0 persen, ya enggak masuk akal buat kami beli rumah. Menyediakan uang buat warga bisa cari rumah sendiri, beli sendiri, ya menyalahi aturan, kami enggak bisa," ujar dia.

Adapun untuk program KJP Plus, Ahok mengkritik diperbolehkannya penarikan uang tunai oleh peserta dan diikutsertakannya anak putus sekolah sebagai peserta program. Menurut Ahok, diperbolehkannya penarikan uang tunai merupakan langkah mundur dan diikutsertakannya anak putus sekolah sebagai peserta program akan membuat anak-anak tidak termotivasi untuk sekolah.

Karena itu, Ahok menyatakan tidak akan memasukkan program KJP Plus dalam APBD-P DKI 2017.

"Boleh populer, orang senang, buat yang tarik uang silakan. Kalau saya enggak akan kasih," ujar Ahok.

Pada kesempatan terpisah, Anies enggan berkomentar lebih lanjut mengenai keputusan Ahok yang tidak mau memasukkan program KJP Plus ke dalam APBD-P DKI 2017. Dia mengaku akan bicara langsung dengan Ahok mengenai hal tersebut.

"Nanti kami bicarakan dulu. Enggak mau buru-buru," kata Anies usai menyapa warga di Jalan Sawahlunto, Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).

(baca: KJP Plus Tak Dimasukkan ke APBD-P 2017, Anies Akan Bicara dengan Ahok)

Semetara untuk program Rumah Tanpa DP, Anies menyatakan bahwa dia tidak menuntut program tersebut masuk dalam APBD-P 2017. Sebab, kata Anies, program itu tidak memungkinkan dimulai pada akhir tahun ini.

Menurut Anies, dalam program Rumah Tanpa DP, setiap warga calon peserta program diharuskan lebih dulu memiliki rekening Bank DKI. Nantinya, rekening warga akan dicek secara rutin setiap bulan selama enam bulan.

Anies menyatakan, tidak mungkin jika program rumah DP 0 dimulai pada tiga bulan awal masa jabatannya yang juga tiga bulan terakhir tahun 2017.

"Jadi memang dilaksanakannya 2018, tidak bisa 2017," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

(baca: Merasa Tak Masuk Akal, Ahok Tolak Masukkan Program DP 0 di APBD-P)

Adapun wakil ketua tim pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik mengatakan, penyusunan APBD-P masih mutlak menjadi kewenangan pemerintahan Ahok-Djarot. Namun dia menyatakan tiga bulan terakhir pada 2017 adalah masa awal pemerintahan Anies-Sandi.

Taufik berharap Ahok memberi ruang terhadap Anies-Sandi dalam penyusunan APBD-P DKI 2017.

"Perlu ada kearifan dari gubernur lama (Ahok). Pada APBD Perubahan (2017) seyogianya Anies-Sandi diberikan ruang untuk program prioritasnya di samping program yang sudah ditetapkan," kata Taufik, di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

Menurut Taufik, Anies-Sandi adalah gubernur-wakil gubernur pilihan mayoritas warga Jakarta yang perlu dibantu untuk merealisasikan program-programnya dalam 100 hari kepemimpinan.

Taufik menilai sudah selayaknya Ahok memberi kesempatan bagi Anies-Sandi terlibat dalam pembahasan APBD-P 2017. Apalagi, kata Taufik, sampai saat ini pembahasan APBD-P 2017 belum dimulai.

"Saya teringat saat Pak Jokowi awal-awal menjadi Presiden, saat 100 hari APBN-nya tidak bisa karena masih di tengah jalan. Karena itu saya kira Pemprov perlu lebih arif," ujar Taufik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, APBD-P DKI 2017 masih dalam tahap inventarisasi. Dia mengatakan Pemprov DKI akan melakukan percepatan dalam penyusunan APBD-P 2017.

"Kami akan lakukan percepatan, kalau jadwal normatif kan dikirim (ke DPRD DKI) saja kan Agustus," ujar Tuty.