Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adakah Ruang untuk Program Anies-Sandi dalam APBD-P 2017?

Kompas.com - 08/05/2017, 09:22 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah ditetapkan sebagai gubernur-calon wakil gubernur terpilih DKI Jakarta. Dalam beberapa kesempatan, tim Anies-Sandi pun sudah membicarakan soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017.

Mereka ingin agar sejumlah program Anies-Sandi dapat masuk dalam APBD-P DKI 2017. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diharapkan mengajak Anies-Sandi dalam pembahasan APBD-P 2017.

Sebab, setelah APBD-P 2017 disahkan, pemerintahan di DKI sudah mulai dijabat oleh Anies-Sandi. Anies-Sandi akan dilantik pada Oktober 2017 atau berdekatan dengan jadwal pengesahan APBD-P 2017.

"Tiga bulan itu, Oktober, November, Desember yang menjalankan gubernur yang baru, jadi harus arif juga gubernur yang sekarang," kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Taufik mengatakan ada beberapa program yang bisa masuk dalam APBD-P, yakni One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) dan program rumah DP 0 rupiah.

Baca: Ahok Diharapkan Beri Ruang Dalam APBD-P DKI untuk Anies-Sandi

Untuk realisasi janji kampanye Anies-Sandi

Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarif mengatakan, tim transisi yang akan dibentuk akan mengupayakan empat program unggulan Anies-Sandi masuk dalam APBD-P 2017 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

"(Rumah) DP nol rupiah, KJP plus, KJS plus, OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan dan KUA-PPAS untuk 2018," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Syarif mengatakan, jika program tersebut masuk dalam APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018, maka bisa langsung mengakomodasi janji-janji kampanye Anies-Sandi. Sebab, tiga bulan terakhir pada 2017 dan 2018 sudah dipimpin oleh Anies-Sandi yang melaksanakan program kerja Pemprov DKI.

"Kalau misalnya di Bulan Desember isinya bukan janji kampanye, merepotkan Anies, malah bisa disebut mengganggu pemerintahan," kata dia.

Pada Kamis (4/5/2017), Taufik juga kembali meminta Ahok memberi ruang untuk program Anies-Sandi dapat masuk APBD-P DKI 2017. Alasannya, Anies-Sandi perlu dibantu untuk merealisasikan program dalam 100 hari kepemimpinanya.

Baca: Tim Transisi Upayakan 4 Program Anies-Sandi Masuk APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018

Taufik pun menyinggung soal masalah yang pernah dihadapi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi terhadap anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Saya teringat saat Pak Jokowi awal-awal menjadi Presiden, saat 100 hari APBN-nya tidak bisa karena masih di tengah jalan. Karena itu saya kira Pemprov perlu lebih arif," ujar Taufik.

Sementara itu, Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, program unggulan Anies-Sandi bisa saja masuk ke APBD-P 2017.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com