Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adakah Ruang untuk Program Anies-Sandi dalam APBD-P 2017?

Kompas.com - 08/05/2017, 09:22 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah ditetapkan sebagai gubernur-calon wakil gubernur terpilih DKI Jakarta. Dalam beberapa kesempatan, tim Anies-Sandi pun sudah membicarakan soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017.

Mereka ingin agar sejumlah program Anies-Sandi dapat masuk dalam APBD-P DKI 2017. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diharapkan mengajak Anies-Sandi dalam pembahasan APBD-P 2017.

Sebab, setelah APBD-P 2017 disahkan, pemerintahan di DKI sudah mulai dijabat oleh Anies-Sandi. Anies-Sandi akan dilantik pada Oktober 2017 atau berdekatan dengan jadwal pengesahan APBD-P 2017.

"Tiga bulan itu, Oktober, November, Desember yang menjalankan gubernur yang baru, jadi harus arif juga gubernur yang sekarang," kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Taufik mengatakan ada beberapa program yang bisa masuk dalam APBD-P, yakni One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) dan program rumah DP 0 rupiah.

Baca: Ahok Diharapkan Beri Ruang Dalam APBD-P DKI untuk Anies-Sandi

Untuk realisasi janji kampanye Anies-Sandi

Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarif mengatakan, tim transisi yang akan dibentuk akan mengupayakan empat program unggulan Anies-Sandi masuk dalam APBD-P 2017 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

"(Rumah) DP nol rupiah, KJP plus, KJS plus, OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan dan KUA-PPAS untuk 2018," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Syarif mengatakan, jika program tersebut masuk dalam APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018, maka bisa langsung mengakomodasi janji-janji kampanye Anies-Sandi. Sebab, tiga bulan terakhir pada 2017 dan 2018 sudah dipimpin oleh Anies-Sandi yang melaksanakan program kerja Pemprov DKI.

"Kalau misalnya di Bulan Desember isinya bukan janji kampanye, merepotkan Anies, malah bisa disebut mengganggu pemerintahan," kata dia.

Pada Kamis (4/5/2017), Taufik juga kembali meminta Ahok memberi ruang untuk program Anies-Sandi dapat masuk APBD-P DKI 2017. Alasannya, Anies-Sandi perlu dibantu untuk merealisasikan program dalam 100 hari kepemimpinanya.

Baca: Tim Transisi Upayakan 4 Program Anies-Sandi Masuk APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018

Taufik pun menyinggung soal masalah yang pernah dihadapi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi terhadap anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Saya teringat saat Pak Jokowi awal-awal menjadi Presiden, saat 100 hari APBN-nya tidak bisa karena masih di tengah jalan. Karena itu saya kira Pemprov perlu lebih arif," ujar Taufik.

Sementara itu, Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, program unggulan Anies-Sandi bisa saja masuk ke APBD-P 2017.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Megapolitan
Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai 'Cutter' juga Lukai Warga Rusun

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai "Cutter" juga Lukai Warga Rusun

Megapolitan
Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Megapolitan
Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com