Kompas.com - 08/05/2017, 10:59 WIB
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017). Sidang Ahok kali ini beragendakan mendengarkan lima keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. POOL / AKTUAL.COM / TINO OKTAVIANOGubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017). Sidang Ahok kali ini beragendakan mendengarkan lima keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi sidang vonis kasus dugaan penodaan agama. Dia mengaku hanya bisa mendengarkan dengan pasrah.

"Sudah 21 kali sidang, mau ngapain? Besok cuma dengarin hakim, pasrah saja," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/5/2017).

Ahok pasrah karena merasa kasusnya sudah dipaksakan sejak awal. Bahkan sejak polisi menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Ketika itu, kata Ahok, masih ada perbedaan pendapat di internal kepolisian. Proses hukumnya juga dia nilai berlangsung begitu cepat.

"Mana ada dalam sejarah hukum kita begitu cepat, hitungan jam langsung jaksa periksa," ujar Ahok.

(baca: Artinya Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara dengan 2 Tahun Masa Percobaan)

Ahok merasa kasusnya muncul karena ada tekanan massa. Tujuannya adalah untuk membuat dia tidak menjadi gubernur lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini kan ada tekanan massa saja. Politik saja, yang penting kan Ahok enggak jadi gubernur lagi," ujar Ahok.

(baca: Apa Kata Ahok jika Vonis Hakim Tak Sesuai Harapan?)

Sidang putusan Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama akan digelar pada Selasa (9/5/2017). Jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menyatakan Ahok bersalah dan melanggar Pasal 156 KUHP.

"Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur 156 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun," kata JPU Ali Mukartono, di persidangan, Kamis (20/4/2017).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Catat Tambahan 1.157 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Terbanyak Selama Pandemi

Tangsel Catat Tambahan 1.157 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Kisah Mayang Sang Biduan, Beralih Jadi Pedagang Kopi di TPU Covid-19 akibat Pandemi

Kisah Mayang Sang Biduan, Beralih Jadi Pedagang Kopi di TPU Covid-19 akibat Pandemi

Megapolitan
Sentra Vaksinasi JIExpo Layani Penyuntikan Dosis 2 Sinovac, Simak Jadwalnya

Sentra Vaksinasi JIExpo Layani Penyuntikan Dosis 2 Sinovac, Simak Jadwalnya

Megapolitan
75 Persen Warga Jaktim Ditargetkan Sudah Divaksinasi 17 Agustus Nanti

75 Persen Warga Jaktim Ditargetkan Sudah Divaksinasi 17 Agustus Nanti

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korban Diberi Seragam yang Dibeli di Pasar Senen

Satpol PP Gadungan Rekrut Anggota, Para Korban Diberi Seragam yang Dibeli di Pasar Senen

Megapolitan
UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

UPDATE 29 Juli: Tambah 3.845 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.440 Pasien Sembuh

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Selidiki Pungli Bansos di Tangerang, Polisi: Ada Warga Baru Terima PKH padahal Terdaftar sejak 2017

Megapolitan
Pemkab Bekasi Perintahkan Desa Percepat Penyaluran BLT Rp 300.000

Pemkab Bekasi Perintahkan Desa Percepat Penyaluran BLT Rp 300.000

Megapolitan
Tanya Jawab Seputar Bansos Beras di Jakarta

Tanya Jawab Seputar Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Megapolitan
Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Megapolitan
Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Megapolitan
Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di  Penjaringan

Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di Penjaringan

Megapolitan
Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Megapolitan
Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X