Rencana Penertiban Kembali Pasar Ikan dan Keengganan Anies Berkomentar

Kompas.com - 08/05/2017, 11:53 WIB
Selasa (26/7/2016), sejumlah alat berat mulai diturunkan untuk pembangunan tanggul di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara Kompas.com/David Oliver PurbaSelasa (26/7/2016), sejumlah alat berat mulai diturunkan untuk pembangunan tanggul di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemprov DKI Jakarta akan segera menertibkan kembali bedeng yang dibangun warga di kawasan Kampung Akuarium, kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan hunian liar di Pasar Ikan pada awal Mei 2017.

"Satpol PP tadi sudah ditegur, Minggu ini mau dirapikan. Satpol PP yang melakukan itu bersama wali kota," ujar Saefullah, Selasa (2/5/2017).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, dia telah meminta Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi untuk menertibkan bangunan dan hunian liar di Pasar Ikan. Arahan itu disampaikan Ahok dalam rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta.

Ahok mengatakan, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan berjanji tidak akan menggusur Pasar Ikan saat nanti sudah menjabat. Oleh karena itu, Ahok mengatakan bahwa penertiban akan dilakukan pada saat dia masih menjabat gubernur.

Ahok tidak ingin kawasan yang termasuk dalam program revitalisasi kawasan wisata bahari tersebut terus diduduki bangunan liar.

"Janjinya (Anies) enggak digusur, tahu-tahu digusur kan enggak enak. Kalau sekarang kan enak, bilang, 'Bukan gue yang gusur, Ahok yang gusur'," kata Ahok.

(baca: Ahok: Pasar Ikan Gusur Saja, Kasihan Pak Anies kalau Enggak Digusur)

Mengetahui rencana itu, warga Pasar Ikan melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta langsung membuat konferensi pers. Kuasa hukum warga Pasar Ikan dari LBH Jakarta, Mattew Michelle, meminta Ahok menghentikan rencana penertiban kembali kawasan tersebut.

Mattew menjelaskan, Ahok harusnya menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan di pengadilan. Ahok, lanjut Mattew, baru bisa menertibkan kawasan tersebut jika sudah ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Warga Pasar Ikan mengajukan gugatan kelompok atau class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/9/2016), terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Pihak warga Pasar Ikan juga mengundang Ahok untuk melakukan rekonsiliasi dengan warga Pasar Ikan dan menghargai hasil Pilkada DKI Jakarta yang telah dimenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

Megapolitan
Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Megapolitan
Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Megapolitan
Gugus Tugas Tangsel Pastikan Rumah Lawan Covid-19 Tak Ditutup Selama Pandemi Belum Berakhir

Gugus Tugas Tangsel Pastikan Rumah Lawan Covid-19 Tak Ditutup Selama Pandemi Belum Berakhir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X