Rencana Penertiban Kembali Pasar Ikan dan Keengganan Anies Berkomentar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akan segera menertibkan kembali bedeng yang dibangun warga di kawasan Kampung Akuarium, kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan hunian liar di Pasar Ikan pada awal Mei 2017.

"Satpol PP tadi sudah ditegur, Minggu ini mau dirapikan. Satpol PP yang melakukan itu bersama wali kota," ujar Saefullah, Selasa (2/5/2017).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, dia telah meminta Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi untuk menertibkan bangunan dan hunian liar di Pasar Ikan. Arahan itu disampaikan Ahok dalam rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta.

Ahok mengatakan, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan berjanji tidak akan menggusur Pasar Ikan saat nanti sudah menjabat. Oleh karena itu, Ahok mengatakan bahwa penertiban akan dilakukan pada saat dia masih menjabat gubernur.

Ahok tidak ingin kawasan yang termasuk dalam program revitalisasi kawasan wisata bahari tersebut terus diduduki bangunan liar.

"Janjinya (Anies) enggak digusur, tahu-tahu digusur kan enggak enak. Kalau sekarang kan enak, bilang, 'Bukan gue yang gusur, Ahok yang gusur'," kata Ahok.

(baca: Ahok: Pasar Ikan Gusur Saja, Kasihan Pak Anies kalau Enggak Digusur)

Mengetahui rencana itu, warga Pasar Ikan melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta langsung membuat konferensi pers. Kuasa hukum warga Pasar Ikan dari LBH Jakarta, Mattew Michelle, meminta Ahok menghentikan rencana penertiban kembali kawasan tersebut.

Mattew menjelaskan, Ahok harusnya menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan di pengadilan. Ahok, lanjut Mattew, baru bisa menertibkan kawasan tersebut jika sudah ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Warga Pasar Ikan mengajukan gugatan kelompok atau class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/9/2016), terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Pihak warga Pasar Ikan juga mengundang Ahok untuk melakukan rekonsiliasi dengan warga Pasar Ikan dan menghargai hasil Pilkada DKI Jakarta yang telah dimenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Adapun Anies-Sandiaga telah berjanji tidak lagi melakukan penggusuran ketika nantinya menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi sikap kami adalah gubernur harus menghormati proses hukum sampai ada putusan hukum tetap. Jika tidak, Pemprov DKI artinya sudah mengangkangi hukum dan menentang konstitusi," ujar Mattew, di Pasar Ikan, Jakarta Utara, Rabu (3/5/2017).

Mattew mempertanyakan dalih Pemprov DKI menggusur kawasan Pasar Ikan untuk revitalisasi. Menurut Mattew, sejak sebelum penggusuran, hingga rumah warga rata dengan tanah, dia dan warga Pasar Ikan belum pernah melihat desain rencana revitalisasi kawasan Sunda Kelapa yang dimaksud.

Mattew juga mempertanyakan anggaran yang digunakan untuk revitalisasi kawasan tersebut. Dia menyebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2017, tidak terlihat anggaran yang dilokasikan untuk pembangunan kawasan tersebut.

Mattew merasa khawatir jika nantinya rencana Pemprov DKI untuk melakukan revitalisasi ini malah berubah dengan membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) seperti yang terjadi di kawasan Kalijodo.

Untuk itu, dia mendesak agar rencana penertiban hunian liar warga yang kembali dibangun tersebut dihentikan sampai ada keputusan pengadilan atas gugatan kelompok yang telah diajukan warga.

"Saya khawatir juga, apa seperti di Kalijodo dan penggusuran tempat lain seperti di Taman Diponegoro, lalu jadi RPTRA dan dibiayai melalui CSR. Saya harap enggak seperti itu," ujar Mattew.

(baca: Sandiaga Bersedia Fasilitasi Ahok Berdialog dengan Warga Pasar Ikan)

Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan bersedia membantu Ahok untuk membuka dialog dengan warga Pasar Ikan. Dia menilai ada baiknya Ahok tetap mengedepankan dialog sebelum berencana melakukan penertiban kembali terhadap warga yang tinggal di Pasar Ikan.

Sandiaga menyarankan agar Ahok menjaga kondusifitas terlebih lagi akan mendekati bulan Ramadhan.

"Harapan kami situasinya terus dijaga agar kondusif dan kami bersedia membantu Pak Basuki-Pak Djarot untuk memastikan agar terjadi dialog dulu," ujar Sandiaga, di Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017) malam.

"Karena jika tidak melakukan proses sosialiasi yang cukup nanti khawatir, apalagi mau masuk Ramadhan. Puasa kan maunya kondusif," ucap Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, sosiliasi kepada warga diperlukan karena setelah setahun digusur belum tampak realisasi rencana revitalisasi kawasan Sunda Kelapa.

Adapun sebelum ditetapkan menjadi gubernur terpilih, Anies Baswedan meminta Ahok mempertimbangkan faktor transisi pemerintahan terkait penerapan kebijakan di kawasan Pasar Ikan.

"Saya berharap agar kebijakan pembangunan, apalagi di bulan-bulan terakhir ini itu mempertimbangkan faktor-faktor potensi transisi," kata Anies, di Pasar Burung Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (2/5/2017).

Saat ditanyakan kembali soal rencana penertiban Pasar Ikan usai ditetapkan sebagai gubernur terpilih, Anies enggak berkomentar. 

"Enggak ada komentar," kata Anies singkat usai menyapa warga di Jalan Sawahlunto, Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).

Tidak diketahui alasan mengapa Anies tak lagi mau berkomentar.

(baca: Anies Berharap Penggusuran Pasar Ikan Pertimbangkan Masa Transisi)

Adapun Sandiaga sebelumnya mengatakan usai penetapan gubernur-wakil gubernur terpilih, dia dan Anies tidak akan terlalu banyak berbicara kepada media.

Sebab, kata Sandi, dia dan Anies ingin fokus membahas rancangan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan soal program-program yang akan dimasukkan dalam APBD 2018 nanti.

“Kami akan kurangi statement di media. Mohon maaf untuk kali ini, terutama di hari-hari minggu ke depan kita akan kurangi dulu saling lempar jabs (tusukan) melalui media,” ujar Sandi saat ditemui usai acara anniversary Recapital di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Permukiman di Pasar Ikan telah ditertibkan sejak 11 April 2016 dengan dalih revitalisasi kawasan Sunda Kelapa. Namun, hingga saat ini belum tampak realisasi rencana itu. Warga yang membangun bedeng di kawasan tersebut semakin banyak.