Panswaslu Jakut Limpahkan Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada ke Kejaksaan

Kompas.com - 08/05/2017, 13:02 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Utara melimpahkan berkas perkara satu temuan dugaan tindak pidana pemilihan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Adapun kasus yang dilimpahkan terkait penggunaan formulir C6 milik orang lain yang dilakukan oleh Suparman, warga Lampung Utara, pada hari pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI 19 April 2017.

Suparman menggunakan C6 milik warga bernama Hasan Basri di tempat pemungutan suara (TPS) 54 di RW 07 Tugu Selatan, Kelurahan Koja, Jakarta Utara.

Berkas perkara laporan polisi nomor LP/487/IV/2017/PMJ/Resju tanggal  20 April 2017 dinyatakan lengkap atau P21.

"Gakkumdu telah melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilihan kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Administrasi Jakarta Utara. Berkas atas nama Suparman dinyatakan P21," ujar Komisioner Divisi Hukum Panwas Jakarta Utara Benny Sabdo saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (8/5/2017).

(baca: Polri Terima 220 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu)

Perbuatan Suparman diduga melanggar Pasal 178A UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Benny mengatakan, jaksa penuntut umum sedang menyiapkan teknis administrasi, termasuk surat dakwaan untuk segera melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam penegakan hukum pemilu, kata Benny, diperlukan pendekatan hukum secara progresif. Dia mengapresiasi kinerja kepolisian dan kejaksaan yang bekerja secara efektif, efisien dalam penanganan kasus tersebut.

Bawaslu DKI Jakarta menemukan sebanyak 308 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebanyak 200 temuan pada Pilkada DKI putaran pertama dan 108 kasus pada pilkada putaran kedua.

Dari 308 itu, ada tujuh kasus yang dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendak Edarkan 100.000 Dollar AS Palsu, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Hendak Edarkan 100.000 Dollar AS Palsu, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tiga Pelaku Begal Sepeda di Jalan Latumenten Ditangkap Polisi, Satu Buron

Tiga Pelaku Begal Sepeda di Jalan Latumenten Ditangkap Polisi, Satu Buron

Megapolitan
Terdampak Pandemi, 50 Persen Musisi di Kota Bekasi Banting Setir Jadi Kurir hingga Sopir Ojol

Terdampak Pandemi, 50 Persen Musisi di Kota Bekasi Banting Setir Jadi Kurir hingga Sopir Ojol

Megapolitan
Eks Polisi Ditangkap, Menipu Modus Bisa Pinjamkan Rp 3 Miliar dari Bank Dunia

Eks Polisi Ditangkap, Menipu Modus Bisa Pinjamkan Rp 3 Miliar dari Bank Dunia

Megapolitan
Warga Korban Banjir Banding, Pemprov DKI Siap Menghadapi

Warga Korban Banjir Banding, Pemprov DKI Siap Menghadapi

Megapolitan
Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Megapolitan
Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Megapolitan
Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Megapolitan
Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Megapolitan
Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Megapolitan
Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Megapolitan
Live Music Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Live Music Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Megapolitan
Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apa Pun

Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apa Pun

Megapolitan
Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X