Kompas.com - 08/05/2017, 20:06 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan yang berencana menggelar aksi simpatik "8.000 Mawar Merah-Putih untuk Ahok" tak akan melepaskan balon ke udara saat sidang pembacaan vonis kasus dugaan penodaan agama, Selasa (9/5/2017).

Dalam kasus ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berstatus terdakwa.

"Balon (dilepaskan ke udara) enggak ada. Kita enggak ada agenda itu," kata pimpinan aksi simpatik  tersebut, Birgaldo Sinaga kepada Kompas.com dalam pesan singkatnya, Senin (8/5/2017).

(Baca juga: Saat Sidang Vonis Ahok, Akan Ada Aksi 8.000 Mawar Merah-Putih )

Menurut dia, melepas ribuan balon ini dapat mencemari lingkungan. "Ribuan balon itu akan jatuh ke bumi akhirnya. Bisa ke laut atau ke darat. Jika jatuh ke laut akan membuat laut kotor. Jatuh ke darat akan mencemari lingkungan. Bisa jadi ternak akan memakannya," ujar dia. 

Bagi Birgaldo, pelepasan balon udara ini tidak populer lagi. Untuk itu, Birgaldo mengimbau kepada relawan Ahok-Djarot yang memiliki gagasan melepas balon udara untuk mengurungkan niatnya itu.

Saat sidang pembacaan vonis Ahok, sejumlah relawan akan menggelar aksi simpatik bertajuk "8.000 Mawar Merah-Putih untuk Ahok".

Dalam aksi besok, lebih kurang 5.000 orang akan melakukan arak-arakan sambil membawa mawar merah dan putih.

Massa aksi yang diharapkan mengenakan pakaian kotak-kotak itu juga akan mendoakan Ahok. Menurut Birgaldo, aksi tersebut bukanlah untuk membela Ahok sebagai individu.

“Kami di sana bukan membela Ahok dalam konteks individualnya, tetapi membela konstitusi, membela tentang roh dari para pendiri bangsa, agar Indonesia tidak tercerai berai,” kata dia.

(Baca juga: H-1 Sidang Vonis Ahok, Jalan Menuju Ragunan Ditutup Pukul 22.00 )

Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menuntut agar Ahok dihukum 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan.

Jaksa menilai, Ahok terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP. Adapun Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antusias Warga Sambut HUT ke-77 TNI: Ajak Prajurit Berfoto, hingga Naik Kendaraan Tempur

Antusias Warga Sambut HUT ke-77 TNI: Ajak Prajurit Berfoto, hingga Naik Kendaraan Tempur

Megapolitan
Gaungkan Program Sadar Sampah, Anies Minta Masyarakat Pilah Mandiri

Gaungkan Program Sadar Sampah, Anies Minta Masyarakat Pilah Mandiri

Megapolitan
Anies: Banjir Jakarta Diselesaikan Secara Santifik, Bukan Politik

Anies: Banjir Jakarta Diselesaikan Secara Santifik, Bukan Politik

Megapolitan
Antisipasi Gangster, Polres Tangsel Perketat Patroli di Wilayah Perbatasan

Antisipasi Gangster, Polres Tangsel Perketat Patroli di Wilayah Perbatasan

Megapolitan
Dosen FH UGM Sebut Materi 'Stand Up Comedy' Mamat Alkatiri Tak Penuhi Unsur Pidana

Dosen FH UGM Sebut Materi "Stand Up Comedy" Mamat Alkatiri Tak Penuhi Unsur Pidana

Megapolitan
Ajak Anak Tonton Parade HUT ke-77 TNI di Monas, Warga: Biar Cinta dan Bisa Jadi Tentara

Ajak Anak Tonton Parade HUT ke-77 TNI di Monas, Warga: Biar Cinta dan Bisa Jadi Tentara

Megapolitan
Survei Sebut Warga Jakarta Ingin Merdeka dari Polarisasi Usai Anies Tak Lagi Menjabat Gubernur

Survei Sebut Warga Jakarta Ingin Merdeka dari Polarisasi Usai Anies Tak Lagi Menjabat Gubernur

Megapolitan
Seorang Pemuda Langsung Digiring ke Kantor Polisi Gegara Panik Lihat Tim Perintis Presisi

Seorang Pemuda Langsung Digiring ke Kantor Polisi Gegara Panik Lihat Tim Perintis Presisi

Megapolitan
Anies Sebut Banjir di Wilayah Cekungan Cepat Surut Berkat Sumur Resapan...

Anies Sebut Banjir di Wilayah Cekungan Cepat Surut Berkat Sumur Resapan...

Megapolitan
Kasus Laporan Palsu Baim Wong Bisa Berujung Damai, Ini Syaratnya...

Kasus Laporan Palsu Baim Wong Bisa Berujung Damai, Ini Syaratnya...

Megapolitan
Penumpang Sempat Menumpuk, Kini Tak Ada Antrean 'Tap In' Kartu di Halte Transjakarta Terminal Kalideres

Penumpang Sempat Menumpuk, Kini Tak Ada Antrean "Tap In" Kartu di Halte Transjakarta Terminal Kalideres

Megapolitan
Keluh Nenek Terpaksa Beli Kartu Tambahan untuk 5 Cucu karena Aturan Baru Naik Transjakarta

Keluh Nenek Terpaksa Beli Kartu Tambahan untuk 5 Cucu karena Aturan Baru Naik Transjakarta

Megapolitan
Antrean 'Tap In-Tap Out' di Halte Transjakarta Disebut Bikin Pekerja Telat Ngantor

Antrean "Tap In-Tap Out" di Halte Transjakarta Disebut Bikin Pekerja Telat Ngantor

Megapolitan
Antusiasme Warga Sambut Parade HUT Ke-77 TNI, Dekati Kendaraan Tempur lalu 'Selfie'

Antusiasme Warga Sambut Parade HUT Ke-77 TNI, Dekati Kendaraan Tempur lalu "Selfie"

Megapolitan
Hari Ini, Indra Kenz Hadapi Tuntutan Jaksa dalam Sidang Kasus Binomo

Hari Ini, Indra Kenz Hadapi Tuntutan Jaksa dalam Sidang Kasus Binomo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.