Ahok Menyatakan Banding, PN Jakut Dinilai Tak Berwenang Perintahkan Penahanan

Kompas.com - 10/05/2017, 09:34 WIB
Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5/2017). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan menjatuhi hukuman Ahok selama dua tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. WARTA KOTA / HENRY LOPULALANTerpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5/2017). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan menjatuhi hukuman Ahok selama dua tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) tak memiliki kewenangan memerintahkan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Abdul berpendapat, setelah tim kuasa hukum Ahok menyampaikan banding, maka putusan hakim dalam sidang yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan) Selasa (9/5/2017), dianggap belum mengikat.

"Begitu menyatakan banding, maka putusan (hakim di PN Jakut) belum mempunyai kekuatan mengikat," ujar Abdul kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2017).

Dia melanjutkan, jika penahanan memang dirasa perlu dilakukan maka pihak yang berhak mengambil keputusan adalah Pengadilan Tinggi (PT).

"Dalam proses banding PN Jakut tidak punya kewenangan menahan lagi dalam konteks proses pemeriksaan banding, melainkan PT yang punya kewenangan menahan. Jika PT sudah mengeluarkan (perintah) penahanan baru terdakwa ditahan," ucap Abdul.

(baca: ICJR Sesalkan Penahanan terhadap Ahok)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bab penahanan antara pasal 21 sampai dengan 31.

"Ketentuannya harus dibaca. Berakhirnya masa pemeriksaan di satu instansi (penyidik Polisi, Jaksa Penuntut, hakim PN, Hakim PT) maka berakhir pula kewenangan untuk menahan dalam rangka proses," ujar dia.

Abdul mengatakan, jika Ahok ditahan sekarang, berarti eksekusi putusan PN dilaksanakan lebih dulu, kemudian menyatakan banding dan memohon penangguhan penahanan.

"Berarti kewenangan menangguhkan penahanan ada pada Pengadilan Tinggi," kata Abdul.

Ahok divonis dua tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama. Majelis hakim di PN  Jakarta Utara memerintahkan agar Ahok ditahan karena telah terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama. 

Setelah perintah dilayangkan, Ahok ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara kelas 1 Cipinang. Namun saat ini Ahok telah dipindahkan ke Mako Brimob.

"Benar Pak Ahok sudah dipindahkan ke Mako Brimob. Jamnya saya enggak tahu karena semalam tidak berada di sana, tetapi memang sudah dipindah," ujar kuasa hukum Ahok, Tommy Sitohang, Rabu malam.

Kompas TV Alasan Kemanan, Ahok Dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Megapolitan
Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Megapolitan
Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Megapolitan
Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Megapolitan
Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Megapolitan
Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Megapolitan
Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Megapolitan
Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Megapolitan
Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Megapolitan
Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Megapolitan
Jaksel Kembali Zona Merah, Wali Kota: Kalau Cuma Nongkrong di Warung Kopi, Jangan Dulu Deh

Jaksel Kembali Zona Merah, Wali Kota: Kalau Cuma Nongkrong di Warung Kopi, Jangan Dulu Deh

Megapolitan
Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Tangsel, Benyamin: Nomor Keberuntungan

Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Tangsel, Benyamin: Nomor Keberuntungan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X