Ahok Menyatakan Banding, PN Jakut Dinilai Tak Berwenang Perintahkan Penahanan

Kompas.com - 10/05/2017, 09:34 WIB
Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5/2017). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan menjatuhi hukuman Ahok selama dua tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. WARTA KOTA / HENRY LOPULALANTerpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5/2017). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan menjatuhi hukuman Ahok selama dua tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) tak memiliki kewenangan memerintahkan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Abdul berpendapat, setelah tim kuasa hukum Ahok menyampaikan banding, maka putusan hakim dalam sidang yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan) Selasa (9/5/2017), dianggap belum mengikat.

"Begitu menyatakan banding, maka putusan (hakim di PN Jakut) belum mempunyai kekuatan mengikat," ujar Abdul kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2017).

Dia melanjutkan, jika penahanan memang dirasa perlu dilakukan maka pihak yang berhak mengambil keputusan adalah Pengadilan Tinggi (PT).


"Dalam proses banding PN Jakut tidak punya kewenangan menahan lagi dalam konteks proses pemeriksaan banding, melainkan PT yang punya kewenangan menahan. Jika PT sudah mengeluarkan (perintah) penahanan baru terdakwa ditahan," ucap Abdul.

(baca: ICJR Sesalkan Penahanan terhadap Ahok)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bab penahanan antara pasal 21 sampai dengan 31.

"Ketentuannya harus dibaca. Berakhirnya masa pemeriksaan di satu instansi (penyidik Polisi, Jaksa Penuntut, hakim PN, Hakim PT) maka berakhir pula kewenangan untuk menahan dalam rangka proses," ujar dia.

Abdul mengatakan, jika Ahok ditahan sekarang, berarti eksekusi putusan PN dilaksanakan lebih dulu, kemudian menyatakan banding dan memohon penangguhan penahanan.

"Berarti kewenangan menangguhkan penahanan ada pada Pengadilan Tinggi," kata Abdul.

Ahok divonis dua tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama. Majelis hakim di PN  Jakarta Utara memerintahkan agar Ahok ditahan karena telah terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama. 

Setelah perintah dilayangkan, Ahok ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara kelas 1 Cipinang. Namun saat ini Ahok telah dipindahkan ke Mako Brimob.

"Benar Pak Ahok sudah dipindahkan ke Mako Brimob. Jamnya saya enggak tahu karena semalam tidak berada di sana, tetapi memang sudah dipindah," ujar kuasa hukum Ahok, Tommy Sitohang, Rabu malam.

Kompas TV Alasan Kemanan, Ahok Dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Kelas di SMKN 24 Jakarta Rusak, Sudin Pendidikan Klaim KBM Tak Terhambat

8 Kelas di SMKN 24 Jakarta Rusak, Sudin Pendidikan Klaim KBM Tak Terhambat

Megapolitan
Bekasi Sulit Sediakan 30 Persen Ruang Terbuka Hijau

Bekasi Sulit Sediakan 30 Persen Ruang Terbuka Hijau

Megapolitan
300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

Megapolitan
BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

Megapolitan
Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Megapolitan
9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

Megapolitan
Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Megapolitan
Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Megapolitan
Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Megapolitan
Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Megapolitan
Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Megapolitan
Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Megapolitan
Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X