Ahok Menyatakan Banding, PN Jakut Dinilai Tak Berwenang Perintahkan Penahanan

Kompas.com - 10/05/2017, 09:34 WIB
Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5/2017). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan menjatuhi hukuman Ahok selama dua tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. WARTA KOTA / HENRY LOPULALANTerpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5/2017). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan menjatuhi hukuman Ahok selama dua tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) tak memiliki kewenangan memerintahkan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Abdul berpendapat, setelah tim kuasa hukum Ahok menyampaikan banding, maka putusan hakim dalam sidang yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan) Selasa (9/5/2017), dianggap belum mengikat.

"Begitu menyatakan banding, maka putusan (hakim di PN Jakut) belum mempunyai kekuatan mengikat," ujar Abdul kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2017).

Dia melanjutkan, jika penahanan memang dirasa perlu dilakukan maka pihak yang berhak mengambil keputusan adalah Pengadilan Tinggi (PT).


"Dalam proses banding PN Jakut tidak punya kewenangan menahan lagi dalam konteks proses pemeriksaan banding, melainkan PT yang punya kewenangan menahan. Jika PT sudah mengeluarkan (perintah) penahanan baru terdakwa ditahan," ucap Abdul.

(baca: ICJR Sesalkan Penahanan terhadap Ahok)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bab penahanan antara pasal 21 sampai dengan 31.

"Ketentuannya harus dibaca. Berakhirnya masa pemeriksaan di satu instansi (penyidik Polisi, Jaksa Penuntut, hakim PN, Hakim PT) maka berakhir pula kewenangan untuk menahan dalam rangka proses," ujar dia.

Abdul mengatakan, jika Ahok ditahan sekarang, berarti eksekusi putusan PN dilaksanakan lebih dulu, kemudian menyatakan banding dan memohon penangguhan penahanan.

"Berarti kewenangan menangguhkan penahanan ada pada Pengadilan Tinggi," kata Abdul.

Ahok divonis dua tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama. Majelis hakim di PN  Jakarta Utara memerintahkan agar Ahok ditahan karena telah terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama. 

Setelah perintah dilayangkan, Ahok ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara kelas 1 Cipinang. Namun saat ini Ahok telah dipindahkan ke Mako Brimob.

"Benar Pak Ahok sudah dipindahkan ke Mako Brimob. Jamnya saya enggak tahu karena semalam tidak berada di sana, tetapi memang sudah dipindah," ujar kuasa hukum Ahok, Tommy Sitohang, Rabu malam.

Kompas TV Alasan Kemanan, Ahok Dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Identitas Kepala Sudinhub Jakbar Dicatut Penipu, Stafnya Jadi Korban

Identitas Kepala Sudinhub Jakbar Dicatut Penipu, Stafnya Jadi Korban

Megapolitan
Hendak Menumpang Truk, Seorang Bocah Tewas Terserempet Bus di Koja

Hendak Menumpang Truk, Seorang Bocah Tewas Terserempet Bus di Koja

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca 3 Meter yang Melilit di Lampu Jalan

Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca 3 Meter yang Melilit di Lampu Jalan

Megapolitan
ART yang Ditusuk Orang Tak Dikenal di Duren Sawit Meninggal

ART yang Ditusuk Orang Tak Dikenal di Duren Sawit Meninggal

Megapolitan
Perempuan yang Selonjoran di Tengah Jalan Margonda Pernah Coba Bunuh Diri Lompat dari JPO

Perempuan yang Selonjoran di Tengah Jalan Margonda Pernah Coba Bunuh Diri Lompat dari JPO

Megapolitan
Diduga Depresi, Seorang Perempuan Selonjoran di Tengah Jalan Margonda Depok

Diduga Depresi, Seorang Perempuan Selonjoran di Tengah Jalan Margonda Depok

Megapolitan
Petugas Damkar Tangkap Biawak 1,5 Meter di Atap Rumah Warga

Petugas Damkar Tangkap Biawak 1,5 Meter di Atap Rumah Warga

Megapolitan
Pondok Indah Mal Hadirkan Atraksi Juara Dunia Barongsai, Ini Jadwalnya

Pondok Indah Mal Hadirkan Atraksi Juara Dunia Barongsai, Ini Jadwalnya

Megapolitan
Mulai Rabu Depan, Kelenteng Petak Sembilan Buka 24 Jam Sampai Imlek

Mulai Rabu Depan, Kelenteng Petak Sembilan Buka 24 Jam Sampai Imlek

Megapolitan
Wakapolri: Jumlah Mahasiswa yang Terjerat Narkoba Bertambah Tiap Tahun

Wakapolri: Jumlah Mahasiswa yang Terjerat Narkoba Bertambah Tiap Tahun

Megapolitan
Wakapolri Sebut Laut Rentan Jadi Jalur Masuk Narkoba Jaringan Luar Negeri

Wakapolri Sebut Laut Rentan Jadi Jalur Masuk Narkoba Jaringan Luar Negeri

Megapolitan
Curi Lebih dari 100 Motor, Pasutri Ditangkap Polisi

Curi Lebih dari 100 Motor, Pasutri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kepulauan Seribu Perkenalkan Objek Wisata Baru Pantai Cikaya di Pulau Karya

Kepulauan Seribu Perkenalkan Objek Wisata Baru Pantai Cikaya di Pulau Karya

Megapolitan
Jumlah Anak Muda Pemakai Narkoba Terus Meningkat, Ini Penjelasan Wakapolri

Jumlah Anak Muda Pemakai Narkoba Terus Meningkat, Ini Penjelasan Wakapolri

Megapolitan
Dana Belum Turun, Pengerukan di Lokasi Penggusuran Sunter Agung Berhenti

Dana Belum Turun, Pengerukan di Lokasi Penggusuran Sunter Agung Berhenti

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X