Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Menyatakan Banding, PN Jakut Dinilai Tak Berwenang Perintahkan Penahanan

Kompas.com - 10/05/2017, 09:34 WIB
Sherly Puspita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) tak memiliki kewenangan memerintahkan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Abdul berpendapat, setelah tim kuasa hukum Ahok menyampaikan banding, maka putusan hakim dalam sidang yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan) Selasa (9/5/2017), dianggap belum mengikat.

"Begitu menyatakan banding, maka putusan (hakim di PN Jakut) belum mempunyai kekuatan mengikat," ujar Abdul kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2017).

Dia melanjutkan, jika penahanan memang dirasa perlu dilakukan maka pihak yang berhak mengambil keputusan adalah Pengadilan Tinggi (PT).

"Dalam proses banding PN Jakut tidak punya kewenangan menahan lagi dalam konteks proses pemeriksaan banding, melainkan PT yang punya kewenangan menahan. Jika PT sudah mengeluarkan (perintah) penahanan baru terdakwa ditahan," ucap Abdul.

(baca: ICJR Sesalkan Penahanan terhadap Ahok)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bab penahanan antara pasal 21 sampai dengan 31.

"Ketentuannya harus dibaca. Berakhirnya masa pemeriksaan di satu instansi (penyidik Polisi, Jaksa Penuntut, hakim PN, Hakim PT) maka berakhir pula kewenangan untuk menahan dalam rangka proses," ujar dia.

Abdul mengatakan, jika Ahok ditahan sekarang, berarti eksekusi putusan PN dilaksanakan lebih dulu, kemudian menyatakan banding dan memohon penangguhan penahanan.

"Berarti kewenangan menangguhkan penahanan ada pada Pengadilan Tinggi," kata Abdul.

Ahok divonis dua tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama. Majelis hakim di PN  Jakarta Utara memerintahkan agar Ahok ditahan karena telah terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama. 

Setelah perintah dilayangkan, Ahok ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara kelas 1 Cipinang. Namun saat ini Ahok telah dipindahkan ke Mako Brimob.

"Benar Pak Ahok sudah dipindahkan ke Mako Brimob. Jamnya saya enggak tahu karena semalam tidak berada di sana, tetapi memang sudah dipindah," ujar kuasa hukum Ahok, Tommy Sitohang, Rabu malam.

Kompas TV Alasan Kemanan, Ahok Dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polisi Sebut Pria yang Tewas Diserang Gangster di Klender Ternyata Pelaku Tawuran

Polisi Sebut Pria yang Tewas Diserang Gangster di Klender Ternyata Pelaku Tawuran

Megapolitan
Bantah Dugaan Pelecehan, Rektor Universitas Pancasila Serahkan Kasusnya ke Pihak Kepolisian

Bantah Dugaan Pelecehan, Rektor Universitas Pancasila Serahkan Kasusnya ke Pihak Kepolisian

Megapolitan
Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang Dicopot dan Dimutasi

Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang Dicopot dan Dimutasi

Megapolitan
LPSK Bakal Dalami Kronologi dan Kondisi Psikis Korban Dugaan Pelecehan di Universitas Pancasila

LPSK Bakal Dalami Kronologi dan Kondisi Psikis Korban Dugaan Pelecehan di Universitas Pancasila

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan ke LPSK

Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan ke LPSK

Megapolitan
Progres Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Bogor Capai 50 Persen

Progres Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Bogor Capai 50 Persen

Megapolitan
Teringat Pesan Sang Ayah, Agus Terus Jalankan Usaha Pancong Milik Kakeknya yang Berdiri Sejak 1961

Teringat Pesan Sang Ayah, Agus Terus Jalankan Usaha Pancong Milik Kakeknya yang Berdiri Sejak 1961

Megapolitan
Korban 'Bullying' Siswa SMA di Serpong Sudah Diperiksa Polisi

Korban "Bullying" Siswa SMA di Serpong Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa di Bogor, Telan Dana Rp 4,3 Miliar

BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa di Bogor, Telan Dana Rp 4,3 Miliar

Megapolitan
BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa untuk Korban Longsor di Kota Bogor

BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa untuk Korban Longsor di Kota Bogor

Megapolitan
Kondisi Bayi Laki-laki yang Ditemukan dalam Kardus di Tamansari Dipastikan Sehat

Kondisi Bayi Laki-laki yang Ditemukan dalam Kardus di Tamansari Dipastikan Sehat

Megapolitan
Proses Rekapitulasi Suara Pemilu di Kota Bogor Baru 25 Persen

Proses Rekapitulasi Suara Pemilu di Kota Bogor Baru 25 Persen

Megapolitan
Bawaslu Kota Bogor Sebut Rekapitulasi Suara Pemilu di Tingkat Kecamatan Berjalan Alot

Bawaslu Kota Bogor Sebut Rekapitulasi Suara Pemilu di Tingkat Kecamatan Berjalan Alot

Megapolitan
Cerita Agus Teruskan Usaha Pancong Warisan Sang Kakek, Ciptakan Konsep Warkop Jadul di Samping Rel Manggarai

Cerita Agus Teruskan Usaha Pancong Warisan Sang Kakek, Ciptakan Konsep Warkop Jadul di Samping Rel Manggarai

Megapolitan
Bawaslu Kota Bogor Sebut Tidak Ada Laporan Kecurangan Pemilu 2024 hingga Saat Ini

Bawaslu Kota Bogor Sebut Tidak Ada Laporan Kecurangan Pemilu 2024 hingga Saat Ini

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com