Kompas.com - 10/05/2017, 21:09 WIB
Thamrin Amal Tomagola menyambangi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (10/5/2017) sekitar pukul 19.00 WIB. Kompas.com/Sherly PuspitaThamrin Amal Tomagola menyambangi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (10/5/2017) sekitar pukul 19.00 WIB.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia,Thamrin Amal Tomagola menyambangi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (10/5/2017), sekitar pukul 19.00 WIB. Dengan mengenakan kemeja batik warna abu-abu, Thamrin menjelaskan maksud kedatangannya kepada awak media.

"Saya ingin bertemu dengan Ahok untuk mengusulkan agar beliau mengangkat Prof. Todung Mulya Lubis sebagai anggota tambahan tim pembelanya," katanya kepada wartawan.

Menurut dia, gagasan itu muncul setelah dirinya bersama teman-timannya dari angkatan 68 FISIP Universitas Indonesia bertemu untuk membahas nasib Ahok.

"Tadi saya dengan temen-temen angkatan 68 FISIP UI, kami ketemu buat membahas gimana nasib Ahok. Yang kedua kok negeri ini gaduh gak karuan, gonjang ganjing. Lalu keputusannya mereka utus saya ketemu Pak Ahok," papar Thamrin.

Ia menjelaskan, alasan usulan pengangkatan Todung Mulya Lubis sebagai tim pembela Ahok berdasarkan tiga analisa Todung mengenai vonis Ahok yang diunggah di media sosial.

"Di media sosialnya Pak Lubis menyebutkan tiga cacat hukum dalam vonis Ahok. Kami yakin Pak Lubis dapat membantu Pak Ahok," lanjutnya.

Ia juga menjelaskan tiga cacat hukum ya ditulis Lubis adalah, pertama majelis hakim tidak mendasarkan keputusan pada tuntutan dan arguman jaksa. Majelis hakim membuat argumen sendiri dan berusaha membuktikan bahwa Ahok adalah penista agama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, majelis menggunakan 156a KUHP dalam menjerat Ahok. Pasar yang digunakan majelis itu punya syarat, yaitu terdakwa harus sudah diberi peringatan tiga kali berturut-turut.

Ketiga, majelis hakim memisahkan kasus ini dengan Pilkada DKI. Langkah memisahkan penistaan agama dari Pilkada DKI adalah salah besar.

Namun, hari ini Thamrin tak berhasil menemui Ahok karena tak mendapatkan izin.

Thamrin mengatakan, ia harus bertemu Ahok karena "yang berhak mengangkat dan memecat tim pembela adalah yang bersangkutan, yaitu Pak Ahok".

Ingin mendapatkan video berita terkini dari para wartawan Kompas.com? Jangan lupa, subscribe channel "Kompas.com Reporter on Location (KRoL)", klik di sini.




Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Megapolitan
Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Megapolitan
Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Megapolitan
Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di  Penjaringan

Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di Penjaringan

Megapolitan
Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Megapolitan
Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Megapolitan
Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Megapolitan
Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Megapolitan
Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Megapolitan
PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengancaman Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Datangi Jerinx ke Bali

Kasus Dugaan Pengancaman Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Datangi Jerinx ke Bali

Megapolitan
Wagub DKI: Angka Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 di Jakarta Turun Lagi

Wagub DKI: Angka Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 di Jakarta Turun Lagi

Megapolitan
Begini Cara Lapor Penyalahgunaan Bansos Beras di Jakarta

Begini Cara Lapor Penyalahgunaan Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X