Permohonan Pemberian Informasi Kajian Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak

Kompas.com - 15/05/2017, 15:54 WIB
Pengadilan Komisi Informasi Publik Pusat (KIPP) dalam sidang pada Senin (15/5/2017) menolak permohonan informasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terkait kajian reklamasi Pantura Jakarta. Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comPengadilan Komisi Informasi Publik Pusat (KIPP) dalam sidang pada Senin (15/5/2017) menolak permohonan informasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terkait kajian reklamasi Pantura Jakarta.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Komisi Informasi Publik Pusat (KIPP) memutuskan untuk menolak permohonan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terkait permintaan informasi hasil kajian reklamasi pantai utara Jakarta milik Komite Gabungan yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim.

"Setelah menimbang dan memenuhi ketentuan Undang Undang KIPP, maka pengadilan menolak permohonan informasi kajian yang diminta pemohon (KSTJ) terhadap termohon (Kemenko Maritim)," kata hakim pengadilan KIPP di Jakarta, Senin (15/5/2017) saat membacakan putusan.

Putusan itu merupakan buntut dari permintaan KSTJ kepada Kemenko Maritim selaku pimpinan Komite Gabungan yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji seluk beluk reklamasi di Teluk Jakarta Jakarta.

KSTJ telah melayangkan permintaan pada 1 Agustus 2016. Selang beberapa bulan setelah permintaan tersebut, Kemenko Maritim mengirimkan surat elektronik berisi slide-slide presentasi yang berisikan rekomendasi kepada pihak KSTJ.

Hal itu yang kemudian membuat KSTJ keberatan dan langsung melakukan gugatan permohonan ke KIPP karena menilai bahwa mereka tidak diberikan hasil kajian reklamasi yang sesungguhnya yang merupakan informasi publik.

"Pemohon dapat e-mail tapi tidak sesuai kemudian dia mengajukan keberatan ke KIPP. Pemohon perlu informasi itu untuk mengkaji dari persepktif hukum lingkungan hidup," kata  hakim.

Pihak pengadilan akan memberikan salinan putusan tersebut dalam waktu tiga hari kerja yang kemudian akan menjadi bahan KSTJ untuk melakukan banding.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Megapolitan
Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Megapolitan
Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Megapolitan
UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Megapolitan
Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Megapolitan
PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

Megapolitan
JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

Megapolitan
Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Megapolitan
Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

Megapolitan
Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Megapolitan
PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

Megapolitan
Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Megapolitan
Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X