KSTJ Kecewa Permohonan Informasi Kajian Reklamasi Ditolak Pengadilan

Kompas.com - 15/05/2017, 17:13 WIB
Pengadilan Komisi Informasi Publik Pusat (KIPP) dalam sidang pada Senin (15/5/2017) menolak permohonan informasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terkait kajian reklamasi Pantura Jakarta. Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comPengadilan Komisi Informasi Publik Pusat (KIPP) dalam sidang pada Senin (15/5/2017) menolak permohonan informasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terkait kajian reklamasi Pantura Jakarta.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menyatakan kecewa dengan putusan Pengadilan Komisi Informasi Publik Pusat (KIPP) yang menolak permohonan mereka untuk mendapatkan informasi kajian reklamasi Teluk Jakarta dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim.

"Kami merasa kecewa dengan putusan ini karena apa yang kami mohonkan adalah informasi kajian yang sebenarnya menjadi dasar rekomendasi reklamasi Teluk Jakarta," kata salah satu perwakilan KSTJ Marthin Hadiwinata, di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Baca juga: Permohonan Pemberian Informasi Kajian Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak

Gugatan KSTJ terhadap Kemenko Maritim ke KIPP terjadi lantaran Kemenko Maritim tidak memberikan informasi kajian reklamasi yang dibuat oleh Komite Gabungan. Bukannya diberikan hasil kajian, KSTJ hanya diberikan slide-slide PowerPoint yang langsung merujuk pada rekomendasi terhadap keberlangsungan reklamasi Teluk Jakarta.

"Waktu itu diberikan rekomendasi berupa slide-slide PowerPoint beberapa halaman, tetapi yang kami inginkan bagaimana rekomendasi itu muncul, apa dasarnya, dan kajiannya seperti apa," kata Marthin.

Kegigihan KSTJ agar kajian reklamasi diberikan juga tak terlepas dari tak konsistennya sikap Kemenko Maritim terkait nasib reklamasi. Ketika masih dipimpin Rizal Ramli, Kemenko Maritim dengan tegas tidak akan melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta.

Namun, setelah Rizal Ramli lengser dan digantikan Luhut Binsar Panjaitan, Kemenko Maritim berbalik 180 derajat dengan menyebutkan bahwa pihaknya akan melanjutkan reklamasi.

"Ini yang kemudian kami mintakan, kenapa dibatalkan dan kemudian dilanjutkan lagi kan harus ada dasarnya, harus berkesinambungan, dan tidak asal-asalan, tiba-tiba melanjutkan atas dasar ekonomi dan lain-lain," kata Marthin.

Soal putusan pengadilan tersebut, Marthin mengatakan, KSTJ akan secepatnya melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah menerima salinan putusan dari KIPP.

Baca juga: Tim Sinkronisasi Pertimbangkan Masukan Bappenas soal Reklamasi

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 RW Zona Merah di Grogol Petamburan, PSBL Dipersempit ke Tingkat RT

2 RW Zona Merah di Grogol Petamburan, PSBL Dipersempit ke Tingkat RT

Megapolitan
PSBL di Pademangan Akan Terfokus pada Level RT

PSBL di Pademangan Akan Terfokus pada Level RT

Megapolitan
TMII Batasi Pengunjung Maksimal 20.000 Orang Per Hari Saat New Normal

TMII Batasi Pengunjung Maksimal 20.000 Orang Per Hari Saat New Normal

Megapolitan
PSBL Akan Diterapkan di 62 RW Zona Merah di Jakarta, Ini Daftarnya

PSBL Akan Diterapkan di 62 RW Zona Merah di Jakarta, Ini Daftarnya

Megapolitan
Jelang New Normal, Fasilitas Halte dan Stasiun Harus Mendukung Protokol Kesehatan

Jelang New Normal, Fasilitas Halte dan Stasiun Harus Mendukung Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jelang New Normal, Ada Opsi Meniadakan Lantai Dansa di Diskotek

Jelang New Normal, Ada Opsi Meniadakan Lantai Dansa di Diskotek

Megapolitan
Demi Pikat Pengunjung, Lahan Parkir District 1 Meikarta Dijadikan seperti Teater Drive In

Demi Pikat Pengunjung, Lahan Parkir District 1 Meikarta Dijadikan seperti Teater Drive In

Megapolitan
Hasil Tes Swab Negatif, Belasan Warga Tambora Masih Isolasi Mandiri di Mushala

Hasil Tes Swab Negatif, Belasan Warga Tambora Masih Isolasi Mandiri di Mushala

Megapolitan
PSBB Jakarta Akan Diubah Jadi PSBL, Karantina Lokal di RW Zona Merah

PSBB Jakarta Akan Diubah Jadi PSBL, Karantina Lokal di RW Zona Merah

Megapolitan
Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Rumput dan Sampah di Jalan Basuki Rachmat

Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Rumput dan Sampah di Jalan Basuki Rachmat

Megapolitan
150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Megapolitan
Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Megapolitan
SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

Megapolitan
Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X