JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, program OK-OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) milik pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa saja dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2017.
Namun, Pemprov DKI Jakarta harus mengetahui terlebih dahulu realisasi program OK-OCE tersebut.
"Kami nanti tanya sebetulnya OK-OCE itu apa sih, program real-nya apa sih, perlu duit berapa, terus kalau dilaksanakan dalam waktu 1-2 bulan bisa enggak sih," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (15/5/2017).
Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mempertimbangkan masa jabatan Anies-Sandi yang menjabat mulai Oktober 2017. Artinya, Anies-Sandi hanya menjabat sekitar 2,5 bulan pada 2017.
"Apakah bisa melaksanakan program itu, kan itu masih kami cek dulu. Jangan kami taruhin anggaran, kami taruhin program, ternyata susah mengeksekusinya," kata dia.
Baca: Pekan Depan, Sandiaga Temui Djarot Bahas Anggaran untuk OK-OCE
Saefullah mengaku belum mendapatkan gambaran program OK-OCE. Namun, dari informasi yang dia dapat, OK-OCE tidak membutuhkan dana besar karena Pemprov DKI Jakarta hanya menyiapkan tim untuk memberikan panduan atau pelatihan bagi orang yang akan berwirausaha. Sementara pendampingan usaha dilakukan oleh bank.
"Kalau itu kami bisa bantu, bisa bisa wujudkan programnya di perubahan. Jadi semuanya masih belum terlanjur, semuanya masih bisa dibicarakan," ucapnya.
Saefullah mencontohkan, program yang sulit dimasukan ke dalam APBD Perubahan 2017 yakni program rumah dengan down payment (DP) nol rupiah dan program-program yang menggunakan lelang, mengingat singkatnya waktu Anies-Sandi menjabat pada 2017.
"Fisik misalnya bangunan rumah susun DP nol rupiah, kecuali kalau mau misalnya perencanaannya atau kajiannya itu mungkin bisa," kata Saefullah.
Baca: Sandiaga Yakin Program Oke Oce Masuk APBD Pemprov DKI
Program OK-OCE Anies-Sandi bisa dimasukan karena saat ini Pemprov DKI Jakarta belum membahas APBD Perubahan 2017 sama sekali.
Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) masih menampung usulan-usulan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengenai perubahan yang akan dilakukan.
"Ini sedang kami tampung mana yang diusulkan oleh SKPD untuk diubah. Sekarang ditampung, sambil menunggu karena perubahan ini harus menunggu audit BPK, yaitu nanti Paripurnanya tanggal 31 Mei," ujar Saefullah.
Sandi sebelumnya melihat ada sinyal positif bahwa sebagian dari program OK-OCE bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan.
Untuk tahap awal, anggaran yang direncanakan untuk diajukan tidak akan terlalu besar karena belum termasuk soal pendanaan atau bantuan permodalan.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Sandi berencana bertemu dengan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pekan ini.
"Hari Senin atau Selasa saya akan coba menghubungi Pak Djarot untuk menghadap beliau, coba bisa mensinergikan sisa dua sampai tiga bulan terakhir, di mana mungkin kami bisa langsung take off kalau beberapa program kami ini mendapat akomodasi dari anggaran perubahan tahun 2017," kata Sandi di Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (14/5/2017).
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.