KSTJ Duga Ada Keganjilan dalam Kajian Reklamasi Oleh Kemenko Maritim

Kompas.com - 15/05/2017, 18:38 WIB
Pengadilan Komisi Informasi Publik Pusat (KIPP) dalam sidang pada Senin (15/5/2017) menolak permohonan informasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terkait kajian reklamasi Pantura Jakarta. Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comPengadilan Komisi Informasi Publik Pusat (KIPP) dalam sidang pada Senin (15/5/2017) menolak permohonan informasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terkait kajian reklamasi Pantura Jakarta.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menduga ada suatu hal yang ganjil dalam kajian reklamasi Pantura Jakarta milik Komite Gabungan yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim.

Ketika masih dipimpin Rizal Ramli, Kemenko Maritim dengan tegas tidak akan melanjutkan reklamasi di Pantura Jakarta. Namun, setelah Rizal Ramli lengser dan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Kemenko Maritim berbalik 180 derajat dengan menyebutkan bahwa pihaknya akan melanjutkan reklamasi itu.

"Seharusnya jika kajian itu obyektif dan ketika diulang dengan metode yang benar-benar obyektif maka kajian itu kalau diulang hasilnya akan sama (seperti zaman Rizal Ramli)," kata perwakilan KSTJ Rayhan Dudayev, di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Oleh sebab itu, KSTJ begitu berhasrat bisa memperoleh informasi tentang kajian yang dibuat oleh Kemenko Maritim dalam Komite Gabungan.

"Kami ingin pastikan kajian yang dilakukan ini sifatnya objektif bukan subyektif. Nah tapi sampai sekarang kami belum dapat kajian itu baik dari Pak Rizal sampai kajian Pak Luhut. Kami jadi bertanya-tanya apakah kajian itu dibuat atau tidak," jelas Rayhan.

Rayhan menduga, selain subyektif sehingga mengapa ditutup-tutupi, kajian tersebut juga tidak komprehensif karena dibuat dalam waktu beberapa bulan saja, sementara reklamasi merupakan kebijakan untuk jangka waktu yang lama.

Kemudian, upaya permohanan pemberian informasi kajian reklamasi itu telah ditolak oleh Pengadilan Komisi Informasi Publik Pusat (KIPP).

Baca: Permohonan Pemberian Informasi Kajian Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak

Namun, KSTJ tetap yakin bahwa kajian reklamasi itu adalah informasi publik yang sudah semestinya bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Terlebih terdapat dissenting opinion dari hakim anggota Pengadilan KIPP yang menyatakan bahwa segala bentuk kebijakan, baik naskah akademik, riset, hasil-hasil rapat, dan kajian mesti dipublikasikan ke masyarakat.

"Informasinya harusnya bisa dilihat publik, baik lewat website, atau media-media lainnya. Tapi sampai saat ini di media-media kementerian manapun belum ada, sampai mana proses kajian berlangsung, juga tidak ada sama sekali," kata Rayhan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Wahidin: Jangan Cari Kerja ke Banten, Banten Sedang Sulit Lowongan Kerja

Gubernur Wahidin: Jangan Cari Kerja ke Banten, Banten Sedang Sulit Lowongan Kerja

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 17.298 Karyawan Kena PHK di Banten

Dampak Covid-19, Sebanyak 17.298 Karyawan Kena PHK di Banten

Megapolitan
337 Kendaraan Menuju Jakarta Disuruh Putar Arah di Tol Tangerang-Merak

337 Kendaraan Menuju Jakarta Disuruh Putar Arah di Tol Tangerang-Merak

Megapolitan
Polda Metro Jaya Siapkan 3.987 Personel pada Awal Penerapan 'New Normal'

Polda Metro Jaya Siapkan 3.987 Personel pada Awal Penerapan "New Normal"

Megapolitan
Ini Protokol Pencegahan Covid-19 di Tempat Ibadah yang Dibuka Lagi di Bekasi

Ini Protokol Pencegahan Covid-19 di Tempat Ibadah yang Dibuka Lagi di Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Tak Risau jika Kasus Covid-19 Melonjak Saat New Normal Diterapkan

Wali Kota Bekasi Tak Risau jika Kasus Covid-19 Melonjak Saat New Normal Diterapkan

Megapolitan
Begini Skenario Beroperasi Kembali Mal di Bekasi, Dimulai 4-8 Juni

Begini Skenario Beroperasi Kembali Mal di Bekasi, Dimulai 4-8 Juni

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 di Depok: Bertambah 9 Kasus Positif dan 51 Pasien Sembuh

[UPDATE] Covid-19 di Depok: Bertambah 9 Kasus Positif dan 51 Pasien Sembuh

Megapolitan
Operasi Pemeriksaan SIKM Berlangsung Sampai 7 Juni

Operasi Pemeriksaan SIKM Berlangsung Sampai 7 Juni

Megapolitan
Disparekraf: Tempat Wisata Jakarta Akan Dibuka Bertahap

Disparekraf: Tempat Wisata Jakarta Akan Dibuka Bertahap

Megapolitan
Sambut New Normal, Tempat Ibadah di Kota Bekasi Mulai Dibuka Pekan Ini

Sambut New Normal, Tempat Ibadah di Kota Bekasi Mulai Dibuka Pekan Ini

Megapolitan
Depok Ajukan Perpanjangan PSBB hingga 4 Juni 2020, Sama dengan Jakarta

Depok Ajukan Perpanjangan PSBB hingga 4 Juni 2020, Sama dengan Jakarta

Megapolitan
5 Polisi Gadungan Ditangkap, Korban Lain Diimbau Melapor ke Polres Tangsel

5 Polisi Gadungan Ditangkap, Korban Lain Diimbau Melapor ke Polres Tangsel

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Akan Bahas Regulasi Berwisata Era New Normal

Taman Margasatwa Ragunan Akan Bahas Regulasi Berwisata Era New Normal

Megapolitan
5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda Modifikasi Mobil Pribadi Menyerupai Kendaraan Polri

5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda Modifikasi Mobil Pribadi Menyerupai Kendaraan Polri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X