Transportasi Berbasis "Online" Penting sebagai Pendorong Ekonomi

Kompas.com - 15/05/2017, 20:19 WIB
Direktur Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Cucu Mulyana saat berdiskusi dengan sejumlah perwakilan pengemudi ojek online di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017) KOMPAS.com/DEA ANDRIANIDirektur Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Cucu Mulyana saat berdiskusi dengan sejumlah perwakilan pengemudi ojek online di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017)
Penulis Dea Andriani
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Noor Iza mengatakan, pemberian izin layanan transportasi berbasis online penting sebagai pendorong ekonomi nasional.

"Kalau kami (Kemenkominfo) tidak fasilitasi akan jomplang, sementara dari masyarakat sendiri menuntut adanya perubahan-perubahan (ke arah digital) itu dan harus dipenuhi," kata Noor saat ditemui Kompas.com di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Menurut dia, dukungan untuk perkembangan ekonomi berbasis digital berkenaan pula dengan adanya workforce digitalization. Digitalisasi sektor pekerja ke depan akan meningkatkan produktivitas, memperluas tenaga kerja, serta meminimalisasi pengeluaran perusahaan.

Kemenkominfo berperan sebatas mengeluarkan izin sistem penyelenggara elektronik, baik untuk sektor pelayanan publik dan privat. Tiga perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi yang sementara ini terdaftar yakni PT Gojek Indonesia, PT Grab Indonesia, dan PT Uber Indonesia Technology, termasuk ke dalam sektor publik karena bergerak dalam melayani kebutuhan masyarakat.

"Kami (Kemenkominfo) memagari sistem elektroniknya itu saja. Tapi juga bekerja hand-in-hand dengan sektor yang dilayani karena memengaruhi cara kerja (sistem elektronik) juga kan," jelas Noor.

Pemberian izin mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang salah satunya mengatur mengenai badan usaha yang menyediakan atau mengelola sistem elektronik untuk keperluan pihak lain. Noor mengatakan tidak ada pembatasan atau pengujian tertentu terkait pendaftaran itu.

"Untuk pembatasan tidak bisa dilakukan, yang penting barang yang dijualbelikan atau layanan yang diberikan itu legal. Makanya ada perlindungan konsumen, di situ ada batasan tertentu dari etika untuk melindungi konsumen," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana menegaskan duduk koordinasi perusahaan aplikasi yang menyediakan layanan transportasi berbasis online berada di bawah Kemenkominfo karena termasuk ke dalam klasifikasi perusahaan aplikasi. Ranah Dishub sebatas pengaturan lalu lintas dan perundang-undangan terkait.

"(Aplikasi ojek online) bukan perusahaan angkutan, itu perusahaan aplikasi yang bergerak di bidang transportasi dan masuk ke Kemenkominfo. Roda duanya urusan Kemenhub, aplikasinya Kemenkominfo," kata Cucu dalam diskusi di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Senin.

Ia mengemukakan hal itu ketika menyikapi aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Tuntutan itu terkait keberadaan ojek online yang hingga kini belum terakomodasi oleh pemerintah pusat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Kirim Bantuan Air untuk Pencari Suaka di Kalideres

Pemprov DKI Kirim Bantuan Air untuk Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Pengakuan Pemalak Sopir Truk di Sekitar Tanjung Priok, Berdiri 2 Jam Dapat Rp 50 Ribu

Pengakuan Pemalak Sopir Truk di Sekitar Tanjung Priok, Berdiri 2 Jam Dapat Rp 50 Ribu

Megapolitan
Alasan Tak Terduga di Balik Kisah Hilangnya Bocah Del Piero...

Alasan Tak Terduga di Balik Kisah Hilangnya Bocah Del Piero...

Megapolitan
Maju Pilkada 2020, Muhamad Siap Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Maju Pilkada 2020, Muhamad Siap Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
Benyamin Davnie Optimistis Dipinang Partai Golkar untuk Maju Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Optimistis Dipinang Partai Golkar untuk Maju Pilkada Tangsel

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah Hari Ini, Bogor Hujan Ringan

BMKG: Jakarta Cerah Hari Ini, Bogor Hujan Ringan

Megapolitan
Kontroversi Pembangunan Kampung Akuarium dan Suara Pro Kontra dari DPRD DKI

Kontroversi Pembangunan Kampung Akuarium dan Suara Pro Kontra dari DPRD DKI

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kisah Hilangnya Del Piero Asal Cakung | Penangkapan Teroris di Tambun

[POPULER JABODETABEK] Kisah Hilangnya Del Piero Asal Cakung | Penangkapan Teroris di Tambun

Megapolitan
Cerita Djeni, Seorang Diri Gelapkan 62 Mobil Rental dalam Waktu 2 Bulan

Cerita Djeni, Seorang Diri Gelapkan 62 Mobil Rental dalam Waktu 2 Bulan

Megapolitan
Rentetan Penangkapan Terduga Teroris Setelah Peristiwa Penusukan Wiranto

Rentetan Penangkapan Terduga Teroris Setelah Peristiwa Penusukan Wiranto

Megapolitan
Sempat Rusak Ditabrak Truk, JPO dan Halte Transjakarta Grogol Sudah Diperbaiki

Sempat Rusak Ditabrak Truk, JPO dan Halte Transjakarta Grogol Sudah Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Tangkap Para Pemalak Sopir Truk yang Keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok

Polisi Tangkap Para Pemalak Sopir Truk yang Keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok

Megapolitan
Prasetio Edi hingga Putri Zulhas Akan Diambil Sumpahnya Sebagai Pimpinan DPRD DKI Hari Ini

Prasetio Edi hingga Putri Zulhas Akan Diambil Sumpahnya Sebagai Pimpinan DPRD DKI Hari Ini

Megapolitan
Pengamat: Kebijakan Pemrov DKI Izinkan PKL Berjualan di Trotoar Tak Efektif dan Diskriminatif

Pengamat: Kebijakan Pemrov DKI Izinkan PKL Berjualan di Trotoar Tak Efektif dan Diskriminatif

Megapolitan
BEM SI Tegaskan Tidak Ada Aksi Demo Mahasiswa Hari Ini

BEM SI Tegaskan Tidak Ada Aksi Demo Mahasiswa Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X