Transportasi Berbasis "Online" Penting sebagai Pendorong Ekonomi

Kompas.com - 15/05/2017, 20:19 WIB
KOMPAS.com/DEA ANDRIANI Direktur Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Cucu Mulyana saat berdiskusi dengan sejumlah perwakilan pengemudi ojek online di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Noor Iza mengatakan, pemberian izin layanan transportasi berbasis online penting sebagai pendorong ekonomi nasional.

"Kalau kami (Kemenkominfo) tidak fasilitasi akan jomplang, sementara dari masyarakat sendiri menuntut adanya perubahan-perubahan (ke arah digital) itu dan harus dipenuhi," kata Noor saat ditemui Kompas.com di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Menurut dia, dukungan untuk perkembangan ekonomi berbasis digital berkenaan pula dengan adanya workforce digitalization. Digitalisasi sektor pekerja ke depan akan meningkatkan produktivitas, memperluas tenaga kerja, serta meminimalisasi pengeluaran perusahaan.

Kemenkominfo berperan sebatas mengeluarkan izin sistem penyelenggara elektronik, baik untuk sektor pelayanan publik dan privat. Tiga perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi yang sementara ini terdaftar yakni PT Gojek Indonesia, PT Grab Indonesia, dan PT Uber Indonesia Technology, termasuk ke dalam sektor publik karena bergerak dalam melayani kebutuhan masyarakat.


"Kami (Kemenkominfo) memagari sistem elektroniknya itu saja. Tapi juga bekerja hand-in-hand dengan sektor yang dilayani karena memengaruhi cara kerja (sistem elektronik) juga kan," jelas Noor.

Pemberian izin mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang salah satunya mengatur mengenai badan usaha yang menyediakan atau mengelola sistem elektronik untuk keperluan pihak lain. Noor mengatakan tidak ada pembatasan atau pengujian tertentu terkait pendaftaran itu.

"Untuk pembatasan tidak bisa dilakukan, yang penting barang yang dijualbelikan atau layanan yang diberikan itu legal. Makanya ada perlindungan konsumen, di situ ada batasan tertentu dari etika untuk melindungi konsumen," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana menegaskan duduk koordinasi perusahaan aplikasi yang menyediakan layanan transportasi berbasis online berada di bawah Kemenkominfo karena termasuk ke dalam klasifikasi perusahaan aplikasi. Ranah Dishub sebatas pengaturan lalu lintas dan perundang-undangan terkait.

"(Aplikasi ojek online) bukan perusahaan angkutan, itu perusahaan aplikasi yang bergerak di bidang transportasi dan masuk ke Kemenkominfo. Roda duanya urusan Kemenhub, aplikasinya Kemenkominfo," kata Cucu dalam diskusi di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Senin.

Ia mengemukakan hal itu ketika menyikapi aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Tuntutan itu terkait keberadaan ojek online yang hingga kini belum terakomodasi oleh pemerintah pusat.



EditorEgidius Patnistik

Terkini Lainnya

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Megapolitan
Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Megapolitan
150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

Megapolitan
Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Megapolitan
Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Megapolitan
Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Megapolitan
Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Megapolitan
Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Megapolitan
Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Megapolitan
BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

Megapolitan
Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Megapolitan
Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Megapolitan

Close Ads X