Ketua MUI: Khilafah Bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Kita

Kompas.com - 17/05/2017, 20:52 WIB
Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (17/5/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (17/5/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sah-sah saja membubarkan sebuah organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara. Namun, pembubaran itu harus tetap sesuai dengan undang-undang.

Ia mengatakan hal itu saat mengomentari pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

"Kalau dia (HTI) mengusung isu khilafah berarti bertentangan dengan sistem pemerintahan kita di Indonesia. Karena itu sangat boleh jadi pemerintah akan minta untuk dibubarkan. Tapi harus melalui proses sesuai UU yaitu melalui pengadilan," kata Ma'ruf usai menghadiri acara Wisuda Pendidikan Kader Muballigh (PKM) Koordinasi Dakwah Islam (KODI) Provinsi DKI Jakarta Angkatan XXIII Tahun 2016 dan Studium General Angkatan XXIV Tahun 2017 di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (17/5/2017).

Menurut Ma'ruf, sebuah organisasi harus berkomitmen untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ma'ruf setuju pemerintah membubarkan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara.

Baca: Menteri Agama Tegaskan Pemerintah Sudah Peringatkan HTI

Terkait sistem pemerintahan khilafah, Ma'ruf mengatakan belum ada negara yang mengusung sistem itu.

"Khilafah itu bukan sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Karena apa, ada 23 negara (Islam) di dunia ini, enggak ada yang mengusung khilafah," ujar Ma'ruf.

Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan HTI.

Baca: Kemendagri: HTI Sudah Siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto pada 8 Mei 2017.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sederet Dampak Siklon Tropis 94W yang Bisa Muncul di Jakarta

Sederet Dampak Siklon Tropis 94W yang Bisa Muncul di Jakarta

Megapolitan
2 Remaja Ditangkap Bawa Celurit di Pondok Gede, Diduga Ingin Tawuran

2 Remaja Ditangkap Bawa Celurit di Pondok Gede, Diduga Ingin Tawuran

Megapolitan
Setahun Lagi Lengser, Anies Fokus Tuntaskan Program Kerjanya Tahun Depan

Setahun Lagi Lengser, Anies Fokus Tuntaskan Program Kerjanya Tahun Depan

Megapolitan
Banjir di Cipinang Melayu Surut Dini Hari, Aktivitas Warga Kembali Normal

Banjir di Cipinang Melayu Surut Dini Hari, Aktivitas Warga Kembali Normal

Megapolitan
Protes Dugaan Korupsi Damkar Depok, Sandi Dipanggil Kemendagri untuk Klarifikasi

Protes Dugaan Korupsi Damkar Depok, Sandi Dipanggil Kemendagri untuk Klarifikasi

Megapolitan
UPDATE 15 April: 1.338 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Wisma Atlet Kemayoran

UPDATE 15 April: 1.338 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Wisma Atlet Kemayoran

Megapolitan
Merasa Berjasa Menangkan Bima Arya, Rizieq Shihab Sesalkan Kenapa Pakai Jalur Hukum

Merasa Berjasa Menangkan Bima Arya, Rizieq Shihab Sesalkan Kenapa Pakai Jalur Hukum

Megapolitan
TKI Diperas Usai Isolasi Mandiri, RS Wisma Atlet Sebut Ulah Sopir Travel Liar

TKI Diperas Usai Isolasi Mandiri, RS Wisma Atlet Sebut Ulah Sopir Travel Liar

Megapolitan
1.595 Kasus Aktif Covid-19 di Depok, Ini Data Sebaran Tiap Kelurahan

1.595 Kasus Aktif Covid-19 di Depok, Ini Data Sebaran Tiap Kelurahan

Megapolitan
Ketika Karyawan Kepercayaan Bos Curi 14 iPhone dari Tempat Kerja karena Terlilit Utang Trading

Ketika Karyawan Kepercayaan Bos Curi 14 iPhone dari Tempat Kerja karena Terlilit Utang Trading

Megapolitan
Banjir di Kota Bekasi Sudah Surut Total Kamis Pagi

Banjir di Kota Bekasi Sudah Surut Total Kamis Pagi

Megapolitan
Cerita Satpam Ganti Seragam Cokelat, Sering Dikira Polisi dan Ditakuti Warga

Cerita Satpam Ganti Seragam Cokelat, Sering Dikira Polisi dan Ditakuti Warga

Megapolitan
Seorang Waria Dianiaya Pemuda di Cengkareng

Seorang Waria Dianiaya Pemuda di Cengkareng

Megapolitan
Momen Rizieq Shihab Murka dengan Bima Arya: Sebut Pembohong hingga Kesal Dilaporkan ke Polisi

Momen Rizieq Shihab Murka dengan Bima Arya: Sebut Pembohong hingga Kesal Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Bulan Puasa, Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Tetap Ramai

Bulan Puasa, Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Tetap Ramai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X