Ketua MUI: Khilafah Bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sah-sah saja membubarkan sebuah organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara. Namun, pembubaran itu harus tetap sesuai dengan undang-undang.

Ia mengatakan hal itu saat mengomentari pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

"Kalau dia (HTI) mengusung isu khilafah berarti bertentangan dengan sistem pemerintahan kita di Indonesia. Karena itu sangat boleh jadi pemerintah akan minta untuk dibubarkan. Tapi harus melalui proses sesuai UU yaitu melalui pengadilan," kata Ma'ruf usai menghadiri acara Wisuda Pendidikan Kader Muballigh (PKM) Koordinasi Dakwah Islam (KODI) Provinsi DKI Jakarta Angkatan XXIII Tahun 2016 dan Studium General Angkatan XXIV Tahun 2017 di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (17/5/2017).

Menurut Ma'ruf, sebuah organisasi harus berkomitmen untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ma'ruf setuju pemerintah membubarkan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara.

Baca: Menteri Agama Tegaskan Pemerintah Sudah Peringatkan HTI

Terkait sistem pemerintahan khilafah, Ma'ruf mengatakan belum ada negara yang mengusung sistem itu.

"Khilafah itu bukan sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Karena apa, ada 23 negara (Islam) di dunia ini, enggak ada yang mengusung khilafah," ujar Ma'ruf.

Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan HTI.

Baca: Kemendagri: HTI Sudah Siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto pada 8 Mei 2017.