Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertambahan RPTRA Dinilai Lebih Banyak dari RTH, Mengapa?

Kompas.com - 18/05/2017, 07:39 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertambahan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta berbanding terbalik dengan bertambahnya ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Padahal, Jakarta pada dasarnya membutuhkan lebih banyak RTH agar bisa mengatasi dua permasalahan utamanya, yakni banjir dan polusi udara.

Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, pertambahan RPTRA lebih banyak dibandingkan RTH karena pembangunan RPTRA yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tak terlepas dari bantuan pihak swasta.

"Jadi kenapa RPTRA bisa tambah banyak? Karena praktis itu sumbangan CSR bukan APBD jadi secara kinerja justru tidak ada pertambahan RTH," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (17/5/2017).

(Baca juga: Pengamat: Sejak Zaman Jokowi-Ahok Tidak Ada Penambahan RTH di Jakarta)

Nirwono juga mengatakan bahwa RPTRA bukan merupakan bagian dari RTH dan perlu dibedakan peruntukkannya.

Kemudian, Nirwono menyoroti faktor di balik sedikitnya pertambahan luas RTH. Sejauh ini, luas RTH di Jakarta kurang dari 10 persen.

"Kalau RTH harus sebagian besar dari APBD. Pembebasan lahan harus dari APBD karena itu dibeli dan dimiliki serta sertifikatnya atas nama Pemprov DKI jadi enggak boleh CSR," kata dia.

Diundang Sandiaga

Adapun Nirwono diundang wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno untuk berdiskusi soal RTH di Jakarta.

Atas undangan itu, Nirwono meminta kepada Sandiaga Uno untuk terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan tim sinkronisasi.

"Sebenarnya di tim sinkronisasi sudah ada Mas Marco (Kusumawijaya), teman dan kolega lama, yang sudah paham pemikiran dan se-ide dengan saya sejak di Green Map Jakarta 2010, lebih baik dia yang langsung menjelaskan ke Mas Anies dan Mas Sandi," kata Nirwono.

(Baca juga: Anies-Sandi Diminta Perbanyak RTH, Bukan RPTRA)

Menurut dia, yang lebih penting saat ini bagi warga Jakarta adalah komitmen dari gubernur dan wakil gubernur baru untuk benar-benar konsisten memperjuangkan RTH di Jakarta.

"Untuk itu program-program konkretnya saya tunggu dari mereka," ucap dia. 

Namun, jika ke depannya baik Anies maupun Sandi ingin bertemu dengan dirinya, Nirwono akan memenuhi undangan tersebut dan bersedia berbicara tentang seluk beluk RTH di Jakarta.

Kompas TV Terkait beredar kabar, lahan parkir dikuasai preman dan 5 mesin parkir meter hilang,

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com