Kompas.com - 23/05/2017, 12:01 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL/KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL/KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ali Lubis menilai, pembatalan upaya banding Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hanyalah strategi agar putusan dua tahun penjara berkekuatan hukum tetap dan Ahok bisa langsung mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Dicabutnya upaya hukum banding di tingkat Pengadilan Tinggi menurut saya merupakan suatu strategi yang lebih realistis dan masuk akal agar mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht dan selanjutnya akan menempuh upaya hukum peninjauan kembali," kata Ali kepada Kompas.com, Selasa (23/5/2017).

(Baca juga: Ini Isi Surat Ahok untuk Pendukungnya yang Dibacakan Veronica)

Menurut Ali, berdasarkan Pasal 263 ayat 2 KUHAP, PK bisa diajukan kembali jika adanya (1) temuan bukti-bukti baru (novum), (2) apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi terdapat keterangan-keterangan atau penyataan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan, (3) apabila putusan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan secara nyata.

"Maka alasan yang paling rasional atau masuk akal yang akan diajukan sebagai dasar untuk melakukan peninjauan kembali tersebut adalah apabila putusan itu terdapat kekhilafan yang dilakukan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara dalam memutuskan perkara tersebut," ujarnya.

Menurut Ali, jika PK diterima Mahkamah Agung, hasilnya Ahok bisa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tidak diterimanya tuntutan penuntut umum, dan pidana yang lebih ringan.

Tidak ada kemungkinan Ahok akan dipenjara lebih lama jika mengajukan PK. "Kau melakukan banding dan kasasi ada kemungkinan vonis hukuman bertambah di atas dua tahun," ujar dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Ali menambahkan, upaya banding yang bisa berlanjut kasasi hingga PK, akan lebih lama memakan waktu daripada langsung memperoleh hukuman tetap dan mengajukan PK.

Strategi ini, menurut Ali, dapat diperkuat jika Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ikut mencabut banding ke pengadilan.

Kemarin, istri Ahok, Veronica Tan, datang langsung ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk membatalkan banding Ahok.

(Baca juga: Veronica Menangis Bacakan Surat Ahok untuk Pendukungnya)

Adapun Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara karena melanggar Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama terkait pidatonya di Kepulauan Seribu pada September 2016.

Kompas TV Mengapa Ahok Batalkan Banding? (Bag 2)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Megapolitan
Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.